Survei ASI, Menteri KP Edhy Prabowo Paling Tidak Disukai

Selama ini  Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Indonesia Maju, Edhy Prabowo, selalu mengundang perhatian masyarakat. Hanya saja bukan lantaran prestasi kerjanya yang jempolan - sehingga mengundang pujian, melainkan karena setiap kebijakannya dianggap kontroversial. 

Bahkan kebanyakan publik menilai wakil ketua umum partai Gerindra ini cenderung berpihak pada  segelintir pemodal besar daripada rakyat banyak dan pelestarian sumber daya kelautan. Jauh berbeda dengan Susi Pudjiastuti yang digantikannya, dan kebijakannya pun sungguh bertolak belakang.

Sehingga tak pelak lagi, suara-suara tuntutan reshuffle, atau penggantian menteri pada Kabinet Indonesia Maju terdengar lantang. Nama Edhy Prabowo pun menjadi salah satu  punggawa Presiden Jokowi yang dituntut untuk segera diganti.

Hal itu dibuktikan pula oleh hasil survei Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) yang merilis tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja para menteri pada Kabinet Indnesia Maju.

Secara umum, survei yang dilakukan ASI ini digelar untuk mengukur tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. Survei digelar pada 9-12 Juni 2020 dengan melibatkan 1.000 responden di 34 provinsi di Indonesia dengan metode telesurvei atau mewawancara responden melalui kontak telepon.

Adapun menteri yang dianggap paling baik kinerjanya adalah Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, dengan tingkat kepuasan sebesar 43,7 persen. Sedangkan menteri yang mendapat penilaian paling kecil, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, yang notabene merupakan wakil Prabowo Subianto dalam struktur kepengurusan DPP partai Gerindra, dengan angka 23,3 persen.

Selain Edhy Prabowo, menteri lain yang dianggap buruk kinerjanya adalah Menteri Agama Fachrul Razi 23,8 persen, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan 26,1 persen, Menkumham Yasonna Laoly 27,1 persen, dan Menteri Kesehatan dokter Terawan 27,5 persen.

Tuntutan Reshuffle

Meski puas dengan kinerja Jokowi maupun Maruf Amin, dalam survei tersebut sebagian besar responden, yakni sebanyak 75,6 persen juga menyatakan setuju dilakukan reshuffle kabinet. 

Bisa jadi responden memandang Kabinet Indonesia Maju di bawah dirigen Presiden jokowi harus segera melakukan perombakan jajaran punggawanya, apabila kelak di tahun 2024 pada ahir tugasnya masih berharap segala program kerjanya dapat tuntas secara memuaskan,   maka nama Edhy Prabowo, Fachrul Razi, Luhut B. Pajaitan, Yasonna Laoly, dan Terawan merupakan menteri yang buruk kinerjanya, dan dipandang perlu untuk diberhentikan, serta diganti oleh sosok yang lebih baik lagi. 

Bahkan apabila menengok kembali ke belakang, sebelum Presiden Joko Widodo mengumumkan daftar menteri Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, masyarakat banyak yang memprediksi 'tiga srikandi' dari kabinet sebelumnya bakal dipertahankan. Satu di antara ketiga sosok tersebut adalah Susi Pudjiastuti, selaku Menteri Kelautan dan Perikanan.

Lantaran masyarakat menilai Susi punya kans besar dipertahankan, sebab dalam lima tahun ke belakang berhasil mencuat sebagai salah satu menteri yangkinerjanya paling jelas di mata masyarakat. 

Memang ada beberapa keputusan Susi yang dianggap kontroversial, akan tetapi pada akhirnya Susi lebih sering membuktikan langkah yang dianggap cukup tepat. Selain itu, dalam konteks kebijakan penenggelaman, Susi paling tinggi apabila dibanding menteri sebelumnya. Prestasinya dalam perang melawan illegal fishing mendapat apresiasi sangat tinggi.

Akan tetapi ketika Jokowi mengumumkan nama-nama jajaran punggawanya pada Kabinet Indonesia Maju (22/10/2019), dan nama Susi Pudjiastuti tak disebut, justru nama Edhy Prabowo yang kemudian tampil, masyarakat pun bertanya-tanya. 

Ada apa dengan sosok pemilik maskapai penerbangan Susi Air tersebut?

Hingga sekarang, pergantian itu masih merupakan teka-teki. Masyarakat hanya bisa menduga-duga. Jokowi belum pernah mengemukakan alasan di balik "penenggelaman" nama Susi Pudjiastuti.

Sementara sekarang ini, terbukti sudah. Kinerja penggantinya merupakan sebuah ironi yang sama sekali dianggap tidak mampu menjawab ekspektasi masyarakat. ***