Sebagaimana yang terjadi dalam satu pekan terakhir, publik dihebohkan dengan pernyataan Menteri Agama Fachrul Razi yang akan memulangkan 600 WNI eks-kombatan ISIS dari Timur Tengah, dengan dalih atas dasar kemanusiaan.
Publik pun menilai, yang disampaikan Fachrul Razi mencerminkan betapa buruknya komunikasi publik seorang pejabat negara yang sangat tidak bijaksana.
Betapa narasi yang dibangun oleh pembantu Presiden yang satu ini, terkesan cari masalah dan seperti kurang kerjaan plus hanya cari sensasi semata.
Namun demikian, setelah setelah ditelusuri lebih jauh ternyata pernyataan awal wacana pemulangan 600 WNI eks-kombatan ISIS disuarakan oleh salah seorang Deputi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam suatu seminar, Bukan oleh Menag Fahrul Razi.
Tapi terlepas dari itu, suatu kesalahan fatal dari seorang Pejabat Negara yang tidak perlu dilakukan. Di samping suatu isu yang sangat sensitif juga sebenarnya masalah pemulangan ex WNI ISIS bukan urusan Menag tapi urusan Menkopolhukam, Menkumham, Menlu, BNPT, Mendagri dan Polri.
Sementara itu masalah intoleransi antar umat beragama, seperti misalnya penolakan pembangunan tempat ibadat, terkesan dibiarkan. Padahal seorang Menteri agama sudah seharusnya berdiri di garis depan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
 Seorang Menteri Agama harus mampu  menciptakan kenyamanan, ketenangan, dan kekhusyukan setiap warga negaranya dalam menunaikan ibadat sesuai dengan keyakinannya masing-masing.
Begitu juga dengan kontroversi seorang Yasonna Laoly, secara etika sudah banyak yang dilanggarnya. Mulai dari cara bicaranya dalam menjawab kritikan warga, terkesan begitu melecehkan. Sebagaimana menjawab kritikan Dian Sastro tempo hari.
Belum lagi dalam menilai terjadinya tindak kriminalitas, tidaklah pantas  membandingkan suatu wilayah dengan wilayah lain tanpa dibarengi data yang akurat. Sehingga tak pelak lagi hal itu pun memicu unjuk rasa warga Tanjung Priok yang merasa disudutkan atas pernyataannya itu.
Bahkan yang paling mengenaskan, dalam menghadapi unjuk rasa penolakan pengesahan RKUHP dan revisi Undang-undang KPK tempo hari, seorang menteri hukum dan hak asasi manusia terkesan membiarkan bergelimpangannya korban pengunjuk rasa akibat tindak kekerasan yang dilakukan aparat.
Yang paling banyak mengundang pertanyaan publik, adalah di saat heboh kasus suap komisioner KPU. Yasonna Laoly yang memang kader PDIP, tapi sudah jadi Menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf, masih juga ikut-campur di internal partai pimpinan Megawati itu.
