Mengharap Berkah dari Dana Amanah

Untunglah tak lama kemudian turun Surat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 817/MENKOKESRA/I/2014 Tanggal 31 Januari 2014 perihal Pemilihan Bentuk Badan Hukum Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan, maka bertepatan dengan diselenggarakannya LPJ UPK Tahun Buku 2015, tanggal 19 Januari 2017, Forum Musyawarah Antar Desa (MAD) Kecamatan Pagerageung menyepakati pembadanhukuman Pengelolaan aset dana bergulir yang dikelola UPK Pagergeung menjadi Perkumpulan Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pagerageung, disingkat PP DAPM Kecamatan Pagerageung.

Kesepakatan tersebut dituangkan dan ditandatangan oleh 10 Kepala Desa melalui Surat Kesepakatan Bersama Kepala Desa se Kecamatan Pagerageung.

Dengan bangganya Kukuh yang didampingi sekretaris UPK DAPM Pagerageung menjelaskan, pihaknya hingga tutup buku tahun 2016 lalu telah berhasil mengembangkan modal dana perguliran simpan pinjam perempuan (SPP) hingga mencapai Rp 4, 1 milyar.

Ketika ditanyakan kiat-kiat pengelolaan dana perguliran warisan rezim pemerintahan SBY tersebut hingga bisa berkembang lebih besar lagi, dengan gamblang Kukuh menegaskan, asas transpanransi merupakan modal utama pihaknya dalam bekerja. Selain itu, agar mendapat kepercayaan dari masyarakat, pihaknya senantiasa menumbuhkan sinergi, dan memelihara komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat.

Bahkan dengan terus berkembangnya permodalan dana perguliran itu pun, Kukuh menyebutkan karena adanya kepercayaan dari masyarakat, dan bantuan semua pihak, para pemangku kepentingan di wilayah kecamatan yang terletak paling utara Kabupaten Tasikmalaya itu.

Padahal sejak tahun 2010 hingga 2016 pihaknya sudah mengucurkan dana sosial yang peruntukannya bagi warga jompo, dan mereka yang hidupnya masih berada di bawah garis kemiskinan, dalam bentuk pembagian sembako, santunan warga jompo, serta bantuan dana untuk renovasi rumah tidak layak huni.

KetuaUPK DAPM Pagerageung, Kukuh Fachrur rochman Ali, SP saat menyerahkan santunan untuk warga jompo (Dok. Pribadi)

Sejak 2010 hingga 2016, renovasi rumah tidak layak huni di sepuluh desa sewilayah kecamatan Pagerageung, menurut Kukuh, yang mendapat bantuan dana dari pihaknya (UPK Pagerageung) tercatat 143 rumah.

 "Paling tidak dengan selalu mengulurkan tangan bagi mereka yang membutuhkannya, kita sebagai pengelola berharap berkah, semoga warga Kecamatan Pagerageung dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui dana perguliran tersebut," pungkas Kukuh.