Pencapresan Ganjar oleh PDI-P, Peran Politik Jokowi dan Puan Maharani

Hadirnya Jokowi yang masih berstatus sebagai Presiden RI di pencapresan Ganjar Pranowo oleh Megawati sebagai pemegang hak prerogratif partai, jelas memposisikan siapapun sosok yang menjadi calon dan pejabat pemerintahan adalah kader dan petugas partai. Tradisi yang melekat dan menjadi ciri khas garis komando di PDI Perjuangan.

Di sinilah terlihat posisi Joko Widodo yang harus tunduk pada komando Ketua Umum PDI-Perjuangan, manakala partai memerintahkan dan menitahkan tugas kepada seorang kader. Sehingga, posisi Jokowi ke depan adalah kembali sebagai kader dan petugas partai dan tunduk pada keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan.

Andaipun Jokowi ingin peran lebih, maka tiada jalan lain bagi dirinya untuk membentuk partai politik atau ikut partai politik lain yang dapat mengibarkan nama besarnya. Tetapi, semua ada risiko yang harus ditanggungnya dan dalam hal politik apapun akan terjadi di luar prediksi dan nalar pada umumnya.

Dampak Pencapresan Ganjar bagi Puan Maharani

Pencapresan Ganjar bagi Puan Maharani jelas memupus harapan hadirnya trah Sukarno untuk kembali duduk di Istana Negara. Tetapi bagi sebagian kalangan tidaklah mengejutkan mengingat hasil survei jauh menempatkan Puan Maharani di bawah Ganjar Pranowo.

Artinya, nama Ganjar Pranowo lebih populer dan layak secara elektabilitas dicapreskan PDI Perjuangan dibandingkan Puan Maharani. Sehingga potensi memenangkan kontestasi Pilpres 2024 lebih besar jika dukungan penuh datang dari pengurus, kader, dan simpatisan partai. 

Apalagi nama Ganjar Pranowo juga sudah didukung beberapa partai politik yang akan semakin solid ke depannya untuk mendudukkan Ganjar Pranowo di Istana Negara. 

Puan Maharani sendiri sepertinya lebih fokus pada kepentingan membesarkan dan mempertahankan identitas partai sebagai "partai wong cilik". Tradisi yang diturunkan oleh Megawati agar PDI Perjuangan tetap mendapat dukungan dan lebih memikirkan nasib masyarakat luas.

Wasana Kata

Dinamika politik terkadang tidak mudah diprediksi. Termasuk pencapresan Ganjar Pranowo oleh PDI Perjuangan. Memiliki dampak luas, termasuk dampak politik bagi Jokowi dan Puan Maharani.

Dalam setiap kesempatan menyangkut kondisi politik daerah dan nasional, peran kader (khususnya di PDI Perjuangan) harus tunduk pada keputusan pengurus pusat. Hal yang terjadi juga pada Jokowi dan Puan Maharani. Sehingga peran politik Jokowi di PDI Perjuangan tidak lebih sebagai kader dan petugas partai.

Ke depan, sebagai kader PDI Perjuangan peran politik Jokowi harus tunduk pada keputusan partai. Artinya, Jokowi tidak diperbolehkan mengambil keputusan politik melebihi dan atau mendahului Ketua Umum PDI Perjuangan.