Mohon tunggu...
ARIF R. SALEH
ARIF R. SALEH Mohon Tunggu... Guru - SSM

Menyenangi Kata Kesepian dan Gaduh

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama

Isu Presiden 3 Periode: Langkah Bijak Jokowi, Sikap Para Jendral di Pemerintahan, dan Presidensi G20

14 April 2022   18:27 Diperbarui: 15 April 2022   09:47 1463
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Isu Presiden Jokowi "didorong" menduduki kursi Istana Negara oleh segelintir elit tokoh hingga 3 Periode terus menggelinding. Mulai memanaskan panggung Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Media arus utama ramai mengangkat isu presiden 3 periode di teras berita hingga berujung demontrasi BEM SI (Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia) pada tanggal 11 April 2022.

Sebetulnya, isu presiden 3 periode juga  menjadi perhatian pemerintahan Presiden Jokowi di saat fokus mempersiapkan Presidensi Group of 20 (G20). Apalagi di tengah peristiwa masifnya gempuran Rusia ke Ukraina. Dimungkinkan adanya celah untuk memboikot pelaksanaan puncak kegiatan Presidensi G20 Indonesia, yaitu KTT Bali yang dijadwalkan berlangsung tanggal 15-16 November 2022.

Terhadap isu presiden 3 periode yang dilontarkan segelintir tokoh elit partai dan menteri, Presiden Jokowi secara verbal sudah mengajak para menteri untuk lebih fokus bekerja. Tentu dapat diartikan bahwa para menteri jangan lagi memainkan isu politik yang mengarah pada polemik dan keadaan tidak kondusif di tengah Indonesia melaksanakan rangkaian pertemuan Presidensi G20.

Akan tetapi, isu presiden 3 periode mulai mengarah ke suhu panas saat Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia) menyatakan akan mendeklarasikan dukungan untuk Presiden Joko Widodo menjabat selama tiga periode. (lihat sumber)

Sontak isu presiden 3 periode memanas, menyeret "Orang Lingkaran Dalam" dan mendorong mahasiswa merapatkan barisan untuk menggelar parlemen jalanan. Kondisi ini memaksa para jendral yang masih berkecimpung di pemerintahan untuk ikut meredam memanasnya situasi.

Jendral Purnawirawan Wiranto sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mengundang Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara di kantornya. Seusai pertemuan, Wiranto  menyatakan telah membahas perkembangan isu-isu terkini termasuk penundaan Pemilu 2024. (lihat sumber)

Sejalan dengan Wiranto, Jendral Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan sampai mengambil inisiatif menemui mahasiswa di Kampus Universitas Indonesia (UI) kala menggelar aksi demonstrasi. Bahkan terjadi debat hangat menyangkut big data dan isu presiden 3 periode.


Isu presiden 3 periode terus menggelinding dan parlemen jalanan oleh mahasiswa yang mengatasnamakan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Demonstrasi BEM SI berlangsung damai. Namun sayang, setelah gelar aksi ternoda oleh  kejadian penganiayaan terhadap Ade Armando (Dosen UI), aksi pelemparan, dan pembakaran Pos Polisi Pejompongan yang dilakukan oleh sekelompok massa yang bukan mahasiswa.

Melihat situasi yang berkembang, Presiden Jokowi  kembali menegaskan bahwa Pemilu 2024 tetap dilaksanakan sesuai ketentuan. Bahkan sehari setelah aksi demonstrasi, tepatnya tanggal 12 April 2022 bertempat di Istana Negara, Presiden Jokowi melantik dan mengambil sumpah jabatan Anggota KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu).

Langkah taktis dan cepat Presiden Jokowi terkait Pemilu 2024 tentu dilandasi perkembangan dan situasi yang terjadi. Terpenting, menegaskan pentingnya pemerintah menjalankan amanah demokrasi untuk secara konsisten melaksanakan Pemilu 2024.

Harapan lebih lanjut, kondisi politik dapat lebih kondusif dan kembali fokus menyelenggarakan rangkaian kegiatan Presidensi G20. Sukses rangkaian kegiatan Presidensi G20 akan sampai pada kulminasi saat KTT di Bali nantinya dapat sukses terselenggara.     

Dinukil dari situs kemlu.go.id, untuk pertama kalinya, Indonesia memegang Presidensi Group of 20 (G20), forum kerja sama 20 Ekonomi utama dunia. Periode Presidensi Indonesia berlangsung selama satu tahun, mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Serah terima keketuaan, atau handover, berlangsung pada KTT G20 di Roma, Italia, pada tanggal 31 Oktober 2021 dari PM Mario Draghi (Presidensi Italia) kepada Presiden Joko Widodo.

Presidensi G20 Indonesia menjadwalkan lebih dari 180 rangkaian kegiatan utama hingga Pertemuan Tingkat Kepala Negara (KTT) di Bali. Rangkaian kegiatan yang menyita perhatian dari semua unsur komponen bangsa dan membutuhkan suasana kondusif.

Rangkaian kegiatan tersebar di lebih dari 20 kota di Indonesia. Adapun 1st Sherpa Meeting di Jakarta pada tanggal 7-8 Desember 2021 menjadi pertemuan perdana pada Presidensi G20 Indonesia.

Bagaimanapun, bangsa Indonesia seharusnya bangga dan merasa terhormat ditunjuk sebagai Presidensi G20. Kepercayaan dan atau amanah yang diberikan mitra kerja global harus didukung dengan menciptakan suasana kondusif dan nyaman saat pertemuan digelar mulai dari Sherpa Meeting hingga nanti KTT di Bali. Semoga.

Referensi: 1, 2, 3, 4, 5

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun