Berburu Beasiswa TID, Beasiswa Otomatis CPNS Guru

Langsung saja alias to the point. Zaman sebelum otonomi daerah diberlakukan, beasiswa yang paling diburu mahasiwa calon guru adalah Beasiswa Tunjangan Ikatan Dinas (TID).

Mengapa Beasiswa TID menjadi target utama para mahasiswa calon guru? Sebab dengan mendapatkan Beasiswa TID, terbuka lebar pintu menuju CPNS Guru yang diangkat langsung oleh pemerintah pusat.

Namun, tidak mudah mendapatkan Beasiswa TID. Mengapa? Sebab tidak setiap tahun dianggarkan dan diadakan untuk seluruh perguruan tinggi. Saingannya juga banyak yang berasal dari mahasiswa aktivis kampus.

Intinya, untuk mendapatkan Beasiswa TID, mahasiswa calon guru harus berakit-rakit ke hulu berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu bersenang kemudian.

Strategi Nguping

Sebagai mahasiswa dengan budget pas-pasan bahkan kadang kurang, tentu beasiswa menjadi incaran untuk tambahan tambal sulam biaya hidup sehari-hari.

Sebagai mahasiswa baru nan awam seluk-beluk beasiswa, butuh strategi khusus untuk menggali informasi yang tepat seputar beasiswa unggulan.

Strategi pedekate dilakukan kepada senior-senior yang kenyang makan asam garam kehidupan kampus. Dari mereka berlanjut strategi nguping untuk menemukan data dan fakta seputar beasiswa.

Komunitas aktivis kampus menjadi incaran dan tempat nguping nan informatif, karena dari mereka data dan fakta seputar beasiswa mengalir dan diakui validitasnya.

Strategi nguping setidaknya mencatat siapa senior yang berprestasi dan mendapat beasiswa unggulan. Bagaimana cara mendapatkan beasiswa tersebut. Di mana bisa menemukan sosok mahasiswa untuk bisa diajak ngobrol seputar beasiswa.

Ilustrasi wisuda. Sumber: greymatters on pixabay.com

Merancang dan Mengawali Perjuangan Mendapatkan Beasiswa TID

Dari strategi nguping didapatkan data seorang senior yang mendapatkan beasiswa. Kebetulan lagi sosok senior incaran ini berasal dari satu daerah asal dengan penulis. Tentu menjadi nilai tambah karena kedekatan secara emosional untuk mendapatkan info lebih detail.

Sesuai hasil dari strategi nguping, sosok incaran ini bernama Basuki. Bertemu di tempat favorit kebiasaan dia salat berjamaah di Masjid At-Taqwa.

Selepas salat Maghrib, sembari menunggu salat Isya merupakan kesempatan pedekate ke Mas Basuki.

Sosok Mas Basuki sangat supel dan familier. Dari dia didapat informasi Beasiswa TID merupakan beasiswa incaran banyak mahasiswa calon guru. Sebab dengan mendapatkan Beasiswa TID, sangat terbuka peluang untuk langsung diangkat CPNS Guru setelah lulus kuliah.

Bukan hanya itu, segala persyaratan mendapatkan Beasiswa TID seperti aktif di organisasi kemahasiswaan, IPK minimal 2,75 dijelaskan secara gamblang.

Bahkan lewat Mas Basuki pula, penulis diarahkan dan dibantu untuk memasuki organisasi kemahasiswaan intra dan ekstra kampus sebagai prasyarat mendapatkan Beasiswa TID.

Gayung bersambut, Semester V dapat aktif di Himpunan Mahasiswa Jurusan, lanjut ke UKM Jurnalistik, dan Dewan Perwakilan Mahasiswa. Salah satu prasyarat non akademik lebih dari cukup untuk mendapat Beasiswa TID.

Syarat akademik juga terpenuhi. Dengan IPK di atas 3,00 sangat memungkinkan berkompetisi untuk mendapatkan beasiswa unggulan ini.

Peluang Datang di Semester VII

Mendapatkan beasiswa di zaman Orde Baru (Orba) tidak semudah di zaman reformasi. Butuh perjalanan panjang dan betul-betul uji nyali kesabaran dan kompetitif.

Zaman sekarang, belum kuliah sudah terbuka lebar untuk mendapatkan Beasiswa Bidik Misi dan Beasiswa Prestasi. Sedangkan zaman Orba dulu, harus menjalani kuliah lebih 2 tahun (Semester V) baru bisa mengajukan beasiswa.

Perbedaan nominal juga sangat jomplang. Zaman Orba nominal beasiswa berkisar 45.000 sampai dengan 65.000 rupiah/bulan. Cukuplah untuk tambahan bekal membeli mie keriting dan nasi kepal sebagai pengganjal perut.

Nominal beasiswa sekarang jelas lebih subur dan makmur. Beasiswa Prestasi bebas biaya kuliah. Sedangkan Beasiswa Bidik Misi bebas biaya kuliah dan disubsidi biaya hidup dalam sebulan yang besarannya disesuaikan dengan tempat kuliah.

Baik Beasiswa Prestasi maupun Beasiswa Bidik Misi, keduanya merupakan peluang bagus bagi yang kurang mampu secara ekonomi untuk menjejak bangku kuliah. Inilah bentuk perhatian pemerintah yang luar biasa di bidang pendidikan.

Tahun 1997, peluang emas itu datang. Beasiswa TID yang sesuai jurusan penulis mendapatkan jatah 2 orang dari pemerintah pusat (Kemendiknas).

Segala persyaratan akademik (IPK minimal 2,75), non akademik (Surat Pernyataan Aktif di Organisasi Mahasiswa), dan administratif (Surat Keterangan Kurang Mampu dari daerah asal, Surat Keterangan Kelakuan Baik dan lainnya) harus rampung dalam 2 hari. Betul-betul selektif dan hanya diperuntukkan bagi yang memenuhi semua syarat.

Dari Litsus ke Pengangkatan CPNS

Tahun 1998, tindak lanjut Ikatan Dinas diseleksi oleh Kemendiknas (Kementerian Pendidikan Nasional) dan BKN (Badan Kepegawaian Negara).

Mahasiswa calon guru yang terjaring Beasiswa TID wajib mengikuti Litsus (Penelitian Khusus). Diawali dengan mengisi tes tulis kepribadian dan kebangsaan, dilanjutkan hingga tes wawancara. Hampir sama persis dengan Tes CPNS Guru di zaman otonomi daerah (Otoda).

Tahun 1999, penulis memproses Pengangkatan CPNS Guru ke pemerintah pusat lewat Tim Khusus Pengadaan CPNS Guru di Kemendiknas. Peluang terakhir penerima Beasiswa TID untuk diproses ikatan dinasnya, mengingat mulai 1 Januari 2000 diberlakukan otonomi daerah.

Berdasarkan SK Mendiknas, mengabdi 2 tahun dengan status CPNS pegawai pusat. Tahun 2002 status penuh PNS berdasarkan SK Bupati Probolinggo sesuai mandat otonomi daerah.

Wasana Kata

Demikian perjalanan cukup panjang untuk mendapatkan Beasiswa TID di zaman Orde Baru. Dengan Beasiswa TID terbuka lebar peluang menjadi CPNS Guru yang diangkat langsung oleh pemerintah pusat.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi daerah mengamanatkan pengangkatan CPNS termasuk CPNS Guru bukan lagi di pemerintah pusat, tetapi dialihkan ke pemerintah daerah. 

Seiring pemberlakuan otonomi daerah, mahasiswa penerima Beasiswa TID tidak dapat diangkat lagi oleh pemerintah pusat sebagai CPNS Guru dan diserahkan sepenuhnya teknis dan lainnya ke pemerintah daerah.