Biaya politik Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tembus miliaran atau ribuan juta rupiah? Anda mungkin tidak percaya. Opini ini seperti "gunung es" dan memang belum banyak data empiris mengangkatnya sebagai fakta nan logis.
Menghitung ongkos atau pengeluaran untuk hajatan tertentu harus dilakukan guna mencapai tujuan. Bagaimana halnya dengan kegiatan politik? Pasti dilakukan dengan tujuan memenangkan kontestasi.
Politik Cash and Carry
Kontestasi politik membutuhkan dukungan dari konstituen. Pemetaan basis dukungan merupakan langkah awal menuju kulminasi hajat "kemenangan pesta demokrasi".
Kapabilitas, integritas, dan popularitas bersanding paralel sebagai "produk berkualitas" dari sosok calon pemimpin yang layak jual. Secara teori memang sangatlah menjanjikan. Â
Tetapi, politik pragmatis berkata lain. Ada harga ada barang. Politik cash and carry lebih menentukan terwujudnya tujuan kontestasi sebagai "pemenang".
Adagium "anda jual kami beli" seakan mengikat kontestan berlomba membeli hak pilih. Alhasil, biaya politik lebih menggema gaungnya daripada visi dan misi menjelang panggung pesta demokrasi digelar.
Bak gayung bersambut, cukong-cukong besar dan kecil ikut meramaikan kemeriahan hajat publik ini. Pemilik hak pilih menunggu datangnya "rezeki tanpa perasan keringat".Â
Hukum cash and carry berlaku, siapa yang paling banyak membeli hak suara secara tunai, maka dia yang akan membawa pulang hak pilih sebagai modal melenggang ke panggung politik dan menjadi "pemenang".Â
Politik "yang penting dapat uang" bergeser nilainya ke arah "berapa banyak uang untuk membeli suara hak pilih", telah menggiring opini publik betapa mahalnya biaya pesta demokrasi.
Alhasil, untuk menjadi seorang Kepala Desa membutuhkan biaya ratusan juta rupiah bahkan miliaran rupiah. Bagaimana dengan Pilkada, Pileg, dan Pilpres? Tentu semakin mahal biaya politiknya.
Dari Benteng Stelsel hingga Serangan Fajar
Menarik memang mengikuti dinamika politik pemilihan pemimpin dan wakil rakyat secara langsung. Pilkades, Pilkada, Pileg, dan Pilpres secara langsung membuka harapan terbukanya kran demokrasi.
