Redam Perang Nuklir di Semenanjung Korea Lewat Pendekatan Ekonomi dan Denuklirisasi

Dalam pertemuan KTT di Singapura dan Vietnam pada tahun 2018 dan 2019 lalu, Kim Jong Un sebenarnya sudah memberikan respon yang positif pada Presiden AS Donald Trump, terkait upaya penghentian pengembangan nuklir. Hanya saja, setelah pertemuan itu, Washington tidak menepati janjinya soal niat memberikan bantuan kepada Pyongyang. Bantuan yang dimaksud adalah bantuan ekonomi. Seperti diketahui bersama, sejak Korut dijatuhi sanksi ekonomi oleh DK PBB, negara berhaluan komunis itu makin terdesak. Kondisi ekonominya makin karut marut.

Karena alasan itu pula, ketika AS memberikan tawaran Korut untuk tidak lagi melanjutkan pengembangan nuklirnya, Kim Jong Un dengan berat hati sempat mengamininya. Namun belakangan, janji yang disampaikan AS hanya isapan jempol belaka. Hal itu yang kemudian membuat Korut meradang. Menteri Luar Negeri Korut Ri Son Gwon mengatakan, bahwa mereka tidak akan menerima kebijakan AS tanpa adanya imbalan.

"Kami tidak akan pernah lagi menerima paket (kebijakan) dari pemimpin AS tanpa adanya imbalan tertentu. Tidak ada yang lebih munafik dari janji kosong," kata Ri Son Gwon, Juni 2020 silam, dilansir dari CNBC Indonesia. Bahkan, Ri mengatakan, negaranya akan mengembangkan pasukan militer yang handal demi menghadapi ancaman yang sering terjadi di kawasan Semenanjung Korea. Meski Korut terus membangun kekuatan, khususnya pengembangan nuklir, negara ini tetap terseok-seok dari sisi ekonomi. Banyak rakyat Korut yang kelaparan akibat anggaran negaranya terserap untuk pembangunan kekuatan militer.

Berdasarkan ulasan Indo Pacific Defense Forum, 60 persen rakyat Korut, atau 15 persen warganya hidup dalam kemiskinan absolut per tahun 2020. Maka dari itu, penting bagi negara-negara lain untuk membuka ruang dialog dengan pendekatan ekonomi bagi Korut. Negara ini butuh sokongan ekonomi dalam membangun dan mempertahankan negaranya dari berbagai ancaman krisis, khususnya kelaparan akut. Indonesia, bisa mengambil peranan dalam hal ini. Indonesia bisa mendorong negara lain, seperti AS untuk bisa membuka dialog dari aspek pendekatan ekonomi. Mungkin, janji inilah yang tengah ditunggu Korut. Sebab, seperti kita ketahui bersama, bahwa saat ini Korut masih disokong Tiongkok dan Rusia. Sayangnya, sokongan Tiongkok dan Rusia belum sepenuhnya mengcover kebutuhan ekonomi Korut. Dan ada pandangan, bahwa Korut justru dijadikan bargaining politik bagi Tiongkok dan Rusia terhadap AS. Sehingga polemik yang terjadi di Semenanjung Korea ini sangat sulit teratasi akibat adanya kepentingan-kepentingan pihak lain terhadap AS.

Kedepan, mungkin Indonesia bisa membuka ruang dialog ini, melakukan pendekatan ekonomi terhadap Korut. Caranya, dengan meyakinkan Tiongkok, Rusia, AS, Korsel, dan Jepang untuk sama-sama menjaga perdamaian di kawasan Semenanjung Korea. Indonesia harus bisa mendorong terbukanya ruang investasi bagi Korut agar negara ini bisa bangkit dari keterpurukan. Sebab, seperti kata Ri Son Gwon, Korut mengharapkan adanya imbalan tertentu, dan bukan janji kosong dalam membangun negaranya, khususnya dari segi ekonomi.(ray)