.....Macet......,banjir......,sempit........., susah air bersih........, dan lain-lain...,
Mungkin kata-kata di atas lebih kurangnya pas jika dialamatkan pada kondisi Ibu Kota Jakarta sekarang ini. Suatu kondisi yang cukup ironis memang, melihat disamping kiri menjulang gedung-gedung tinggi, sedangkan di sebelah kanannya berdiri gubuk-gubuk yang kalau merujuk pada standar kelayakan huni sudah tidak memenuhi lagi. Melihat kondisi-kondisi yang ada sekarang, status Jakarta sudah tidak jelas, apakah sebagai ibu kota negara, kota industri, pusat perdagangan atau pusat hiburan (perfilman).
Dari tujuh pakar yang diwawancarai oleh redaksi Vivanews.com, hanya satu yang menolak dengan tegas kalau ibu kota dipindahkan. Pakar tersebut yaitu Marco Kusumawijaya, Direktur Rujak Center for Urban Studies. Beliau menyatakan bahwa masalah-masalah Jakarta dapat diperbaiki dengan biaya lebih kecil daripada ongkos memindahkan Ibukota jika tujuannya adalah untuk membikin pemerintahan nasional berfungsi lebih baik. Beliau mencontohkan negara Jepang yang mampu mengatasi permasalahan yang hampir mirip yakni di kota Tokyo dengan tanpa memindahkan ibu kotanya tersebut.
Kemudian enam pakar lain yang setuju dengan wacana dipindahkannya ibu kota yaitu :
1. Andrinof Chaniago
Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia ini adalah pendukung kuat pemindahan Ibukota. Beliau menyatakan bahwa suatu bom sosial siap meledak di Jakarta 20 tahun lagi. Kesenjangan sosial kian tajam, kriminalitas tinggi, taraf kesehatan menurun serta gangguan jiwa meningkat. bahkan beliau mewanti-wanti bahwa ledakan sosial seperti tragedi Mei 1998 akan mungkin terjadi kembali kalau tidak ada keputusan politik untuk pindah ibu kota. Adapun suatu langkah nyata yang diberikan oleh beliau yaitu suatu kota di Kalimantan untuk dijadikan sebagai ibu kota yang baru.
2. Yayat Supriyatna
Planolog dari Universitas Trisakti, Jakarta, ini mendukung upaya pemindahan Ibukota dari Jakarta. Beliau berpendapat bahwa fungsi dan peran jakarta sekarang ini menjadi tidak jelas. Hal ini karena Jakarta tidak pernah disiapkan secara matang untuk menjadi ibu kota dengan skala sebesar sekarang. Kemudian juga diakibatkan oleh paradigma sentralistis pada pemerintahan orde baru dimana proyek-proyek pembangunan dirancang di Jakarta, sehingga seolah-olah memberikan daya tarik yang besar bagi penduduk di luar Jakarta. Beliau menambahkan bahwa suatu daerah yang seluas Jakarta, idealnya berpenduduk sekitar 4 sampai 5 juta jiwa, sungguh jumlah yang nilainya setengah dari jumlah penduduk Jakarta saat ini (kurang lebih sekitar 9,5 juta jiwa). Adapun solusi yang ditawarkan yaitu dengan memindahkan ibu kota tetapi tanpa harus membangun kota baru yang dapat menelan biaya yang tidak sedikit.
3. Haryo Winarso
Planolog Institut Teknologi Bandung ini bersikap, pemindahan Ibukota jangan berdasarkan faktor Jakarta yang macet dan semrawut saja. Memindahkan Ibukota tidak serta merta menghilangkan segala masalah yang ada di Jakarta saat ini seperti kemacetan. “Karena kalau alasannya untuk mengurangi kemacetan itu emosional, jangka pendek dan itu tidak benar,” kata Haryo Winarso kepada VIVAnews, Rabu 4 Agustus 2010. Menurutnya Ibukota tidak dapat pindah ke dalam lokasi berdekatan seperti Jonggol dan Karawang karena hal tersebut hanya akan memperpanjang kemacetan. “Karena orang-orang yang terlibat pemerintahan tetap tinggal di Jakarta sehingga akan tetap macet,” katanya. Jika Ibukota tetap berada di Jakarta maka solusinya adalah pemerintah harus menerapkan manajemen transportasi massal yang baik dan mengeluarkan kebijakan yang tidak populis seperti pembatasan kendaraan pribadi dan menaikkan tarif parkir. “Jika transportasi massal telah baik dan adanya pembatasan kendaraan pribadi maka kemacetan dapat berkurang, hal ini telah diterapkan di negara-negara lain seperti Singapura,” ujarnya.
4. Sonny Harry B. Harmadi
Pakar demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini mendukung pemindahan Ibukota ke luar Jakarta dan bahkan ke luar Jawa. Sonny menilai, kepadatan penduduk dan pemusatan aktivitas yang terus meningkat di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi menjadikan daerah ini tidak lagi ideal sebagai kandidat Ibukota baru Republik Indonesia. "Jabodetabek, bahkan seluruh Jawa, sudah terlalu penuh karena 55 persen penduduk Indonesia ini berdomisili di Jawa," kata Sonny dalam dialog bertajuk 'Urgensi Pemindahan Pusat Pemerintahan' di gedung DPD, Senayan, Jakarta, Rabu 4 Agustus 2010. Jika pusat pemerintahan dipaksakan dipindah ke sekitar Jakarta, seperti Jonggol, Kabupaten Bogor, maka Sonny yakin hal itu hanya akan bertahan dalam waktu pendek, bukan untuk jangka panjang. "Itu seperti zero sum game, memindahkan masalah ke tempat lain tanpa menyelesaikan masalahnya," kata Sonny. Oleh karena itu, ia menilai kota di luar Jawa lebih ideal sebagai Ibukota baru RI.
5. Tata Mutasya
Peraih master di bidang manajemen pembangunan dari Universitas Turin, Italia, ini mendukung pemindahan Ibukota sebagai cara meratakan pembangunan. Tata menyatakan, perlu ada dobrakan atas sentralisasi pembangunan di Jawa khususnya Jakarta yang sudah terjadi sejak era kolonial. "Selama ini tidak ada rekayasa ulang atas peninggalan kolonial itu," kata Tata dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis 29 Juli 2010.
6. M Jehansyah Siregar
Arsitek jebolan Institut Teknologi Bandung yang mendapat doktor di bidang perencanaan kota dari Universitas Tokyo ini mendukung pemindahan Ibukota. Namun, peneliti di Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB ini menyatakan, memindahkan Ibukota diperlukan visi yang kuat yang disertai regulasi yang kuat setingkat Undang-Undang. Indonesia perlu meniru model regulasi yang diterapkan oleh Malaysia untuk membangun Putrajaya. Jika regulasi setingkat Undang-undang di Indonesia telah siap maka secara simultan langsung dibuat badan yang berkompeten untuk membangun Ibukota baru guna menghindari berbagai konflik dan spekulan. Menurut Jehan, tidak perlu membuka lahan baru untuk membangun Ibukota baru, melainkan cukup dengan melanjutkan pembangunan kota yang telah ada. Berdasarkan berbagai kajian yang telah ada, Kalimantan pulau yang telah siap secara infrastruktur dan secara geografis Kalimantan jauh dari pusat gempa dan gunung berapi. Kebijakan pemindahan Ibukota harus segera dilaksanakan agar Indonesia tidak tertinggal dari negara lain. Menurut Jehansyah saat ini Indonesia telah tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. Bahkan Ia memprediksi, Myanmar akan segera menyalip posisi Indonesia karena negeri itu telah lebih dahulu memindahkan Ibukota negara pada 2005 lalu. "Mungkin nanti saat kita memulai pemindahan Ibukota, Myanmar telah maju. Semoga saja kita tidak tersalip Timor Leste," ujarnya lalu tertawa.
Nah, lalu menurut Anda bagaimana ???
Pertanyaan di atas merupakan sebuah pertanyaan yang wajib kita jawab dan wacana mengenai pemindahan ibu kota ini wajib kita pikirkan bersama untuk kemajuan khususnya Jakarta dan negara Indonesia tercinta.
sumber : http://politik.vivanews.com/news/read/169177-pendapat-tujuh-pakar-soal-pemindahan-ibukota (diakses tanggal 12 September 2010)
