Peran Kader IMM dalam Partisipasi Politik

Politik saat ini telah berubah menjadi ajang perebutan kekuasaan tanpa batas, di mana ambisi pribadi dan kepentingan kelompok menjadi segalanya, sementara kepentingan masyarakat terpinggirkan. 

Para aktor politik berlomba-lomba menjatuhkan satu sama lain dengan segala cara, penuh trik licik dan intrik busuk, tanpa memedulikan dampaknya terhadap rakyat. Syafii Maarif mengatakan diantara kawasan manusia yang sering ditandai oleh iklim panas adalah kawasan politik. Sebab nafsu manusia untuk berkuasa atau mempertahankan kekuasaan nyaris tanpa batas (Maarif, 2019).

Politik yang meyimpang kini menimbulkan dampak nyata kepada masyarakat, hal ini bisa kita amati bersama, bangsa Indonesia mengalami krisis kepemimpinan, para politikus yang culas berusaha mengkerdilkan peran akademisi. 

Sebagaimana Noam Chomsky Kaum intelektual berada dalam posisi untuk mengungkap kebohongan pemerintah, untuk menganalisis tindakan sesuai dengan penyebab dan motifnya, serta niat yang sering kali tersembunyi (Chomsky, 1967). Dalam konteks ini, peran akademisi, termasuk Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menjadi sangat relevan.

Sebagai organisasi gerakan mahasiswa Islam, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menegaskan bahwa seluruh amal IMM didasarkan pada niat lillahi ta'ala dan selalu diabdikan untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, kader IMM harus mampu menerapkan nilai-nilai etika Al-Qur'an dalam berpolitik serta merealisasikan pesan-pesan langit dengan efektif sebagaimana dijelaskan oleh Buya Syafii.

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagai bagian dari gerakan keagamaan, intelektual dan sosial, kemudian diejawantahkan oleh IMM ke dalam trilogi dan tri kompetensi gerakan ke-IMMan yang diyakini dan diamini oleh seluruh kader IMM di manapun.

 Implementasi dari segala ide pokok gerakan itu mengharuskan IMM sebagai civil society tidak tinggal diam. Namun, peran tersebut tidak berarti bahwa IMM harus terlibat langsung dalam politik praktis atau memberikan dukungan kepada partai politik tertentu.

Sebaliknya, memberikan solusi konstruktif berbasis keilmuan untuk berbagai permasalahan bangsa. Selain itu, IMM mendorong kader-kadernya untuk berdiaspora, guna berkontribusi pada kemajuan bangsa. Bahwa untuk mewujudkan apa yang sudah menjadi cita-cita gerakan, tidak bisa hanya bertumpu pada satu tokoh, tidak bisa hanya dibebankan pada satu orang. 

Dia harus menjadi keyakinan kolektif seluruh kader dan diupayakan secara bersama-sama dengan berbagai peran yang berbeda di dalamnya. Pertanyaanya yang tersisa adalah dapatkah kader IMM secara konsisten menjaga integritas nilai-nilai keislaman dan keilmuan dalam menjalankan peran strategisnya di tengah dinamika politik yang penuh dengan tantangan moral dan ambisi kekuasaan?

Ini menjadi PR kita semua, khususnya kader IMM yang apabila tidak mampu merealisasikan hal ini kalangan penduduk muslim terbesar di dunia, maka hal ini mencerminkan kegagalan dalam melakukan internalisasi nilai-nilai agamanya. Sebagaimana mengutip dari pernyataan Buya Hamka agama yang seharusnya menjadi salah satu solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan, justru kini menjadi menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan dan legitimasi kepentingan kelompok (Maarif, 2019).

Etika Qurani dalam Politik

Jarang kita melihat politik itu bersih, ini disebabkan banyak praktiknya yang kotor dan orang-orang yang masuk dalam ranah politik juga dengan tujuan yang salah. Dalam hal ini kita tidak perlu heran karena praktik yang kotor itulah yang menjadi sebuah landasan filsafatnya dalam berpolitik, dan yang parahnya politik itu dibalut dan dibungkus dengan jubah agama.

 Dalam tulisanya Syafii Maarif mengatakan tidak jarang agama dijadikan kedok untuk meraih ataupun mempertahankan kekuasaan (Maarif, 2019).

Dalam proses ini, terlihat bahwa nilai-nilai etika yang diajarkan oleh Al-Qur'an telah diabaikan, digantikan oleh etika yang didasari kepentingan politik sesaat. Fenomena ini mencerminkan bagaimana orang cenderung mengabaikan pelajaran dari masa lalu, termasuk pengalaman pahit yang pernah melemahkan persatuan umat sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa belajar dari sejarah adalah hal yang sulit dan memerlukan kesadaran yang mendalam.

Konflik politik sering kali berujung pada rusaknya persaudaraan umat. Kepentingan politik jangka pendek cenderung menggantikan etika Qur'ani yang seharusnya menjadi pedoman. Nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh Al-Qur'an terkubur oleh etika politik pragmatis. 

Dalam hal ini, Kuntowijoyo menegaskan pentingnya politik positif dalam identitas umat Islam. Politik positif diperlukan untuk mengatasi kesenjangan struktural, sedangkan kesenjangan natural hanya dapat diatasi dengan politik negatif (Kuntowijoyo, 2018).

IMM Sebagai Civil Socity

Kelahiran Ikatan Mahasiwa Muhammadiyah sepenuhnya adalah karena keharusan sejarah. Setidaknya itu adalah jawaban singkat untuk mengurai pertanyaan filosofis untuk apa IMM hadir hingga saat ini.

 Bahkan, keyakinan akan keharusan sejarah itu yang menjadi landasan gerak kader IMM untuk terus memberikan kontribusi dan menyumbangakan diberbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Olehnya, bagi kader IMM, puncak dari pengetahuan dan keyakinan kebergamaan adalah kebermanfaatan untuk manusia.

Implementasi dari segala ide pokok gerakan itu mengharuskan IMM sebagai civil society tidak tinggal diam dan segera mengambil peran dalam setiap momen kebangsaan.

 Lagi pula IMM sangat percaya bahwa sejak memutuskan untuk memilih demokrasi sebagai pedoman hidup bernegara, para pendiri bangsa Indonesa percaya bangsa ini meyakini kemajuan tidak akan pernah diraih oleh Indonesa secara total tanpa melibatkan seluruh elemen masyarakat termasuk organisasi masyarakat sipil dan kemahasiswaan seperti IMM

Sebagai organisasi otonom di bawah Muhammadiyah, IMM tidak hanya fokus pada intelektualitas kader-kadernya tetapi juga menjalankan tugas-tugas sosial dengan mengusung prinsip dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar pada esensinya punya tujuan yakni agar manusia secara perseorangan dan kolektif tetap berada pada jalan yang lurus dan dalam bingkai moral yang jelas (Ma'arif, 2019).

Jika presepsi antara yang ma'ruf dan mungkar ini disalahartikan akan menjadi presepsi yang kacau dan akan membahayakan dalam menguasai arus pemikiran masyarakat, dalam hal ini masyarakat akan dialanda kegalaun dan kebingungan, entah itu menyangkut masalah agama, politik, sosial dan budaya. 

Maka dari itu Syafii Ma'arif menegaskan bahwasannya yang baik menurut agama juga baik menurut juga baik menurut akal sehat (Ma'arif, 2019)

Ikhtisar

Sebagai salah satu elemen penting dalam civil society, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah memiliki tanggung jawab strategis untuk membangun narasi politik yang berlandaskan etika Qurani dan prinsip intelektualitas. Di tengah derasnya arus pragmatisme politik yang mengikis moralitas, IMM harus mampu menjadi penggerak perubahan dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kebermanfaatan. 

Namun, tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana kader IMM dapat mempertahankan idealisme mereka tanpa tergelincir dalam praktik-praktik politik kotor yang semakin merajalela. Pertanyaannya, mampukah IMM terus konsisten menjadi pelita moral di tengah kabut politik pragmatis yang menyesakkan, ataukah ia akan tergerus oleh arus besar ambisi kekuasaan yang tak terelakkan?