Mohon tunggu...
Aroka
Aroka Mohon Tunggu... -

Aroka

Selanjutnya

Tutup

Humaniora Pilihan

Harmoni dan Toleransi di Republik Indonesia

30 Januari 2016   06:21 Diperbarui: 30 Januari 2016   07:45 108
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Harmoni diartikan sebuah keselarasan rasa, sedangkan toleransi ialah saling memahami dalam perbedaan. Sesungguhnya itulah pondasi yang membangun Indonesia, yang senantiasa tetap dalam satu kesatuan yang disimbolkan dalam lambang Bhineka Tunggal Ika.

Kuatnya Ikatan Harmoni dan Toleransi di Masa Lalu

Bangsa Indonesia ialah bersifat heterogen, yang terdiri dari berbagai suku, adat-istiadat, dan agama. Bahkan setiap daerah memiliki aturan tersendiri sebelum lahirnya NKRI di bumi pertiwi. Lalu apa yang membuat kita semua bisa bersatu? Maka tiada lain dikarenakan sebuah harmoni, disaat satu dengan yang lain saling membutuhkan. Yang mana ketika semua daerah merasakan penjajahan yang begitu panjang selama ratusan tahun, membuat kita harus menyatukan visi dan misi dalam bentuk kemerdekaan.

Harmoni melahirkan kemenangan bersama, tapi memunculkan sebuah permasalahan baru yaitu keanekaragaman yang majemuk. Tiada cara lain untuk bisa menyelesaikannya ialah melalui toleransi. Karena jika masing-masing mendorong sifat egois, maka bukan tidak mungkin perpecahan ialah pintu selanjutnya yang akan dilewati.

Para Pejuang dan pemimpin bangsa menyadari sedari awal, bahwa harus ada langkah tindak lanjut yang lebih komprehensif. Yaitu mengikat / menggabungkan harmoni dan toleransi tanpa menimbulkan multitafsir dalam bentuk gerakan di berbagai daerah. Walau cukup disayangkan harus mengambil langkah represif dalam menyelesaikan, dikarenakan ruang dialog yang telah tertutup oleh kekuatan ideologi. Hal itu terjadi bukan tanpa alasan, melainkan kepentingan sebuah bangsa harus lebih diutamakan dari kepentingan lainnya.

Seiring waktu selepas penjajahan yang telah usai, ikatan harmoni dan toleransi cukup rapuh atau rentan untuk terjadi perselisihan. Dikarenakan Indonesia dipandang sebagai kekuatan yang bisa muncul ke permukaan bila terus berkembang dan menjadi negara maju, sehingga 2 kekuatan luar antara blok barat dan blok timur saling menancapkan pengaruh dan mempengaruhi jalannya Indonesia dalam mengisi kemerdekaan. Bahkan sampai saat ini, sikap dan pemikiran keduanya masih bisa dirasakan, baik dalam sisi politik, ekonomi, dan sektor-sektor lainnya

 

Pudarnya Ikatan Harmoni dan Toleransi di Masa Sekarang

Kekuatan bangsa Indonesia mulai dipetakan melalui partai politik, walaupun tidak secara jelas apa yang menjadi perbedaan satu partai dengan partai lain. Secara ideologis hampir memiliki kesamaan konsep kebangsaan dalam bingkai demokrasi, begitupun dalam landasan AD/ART nya tidak juga mengandung nilai yang signifikan dalam memperlihatkan ciri-ciri perbedaan itu sendiri. Yang hanya bisa dipastikan ialah nama-nama partai yang diusung oleh masing-masing golongan.

Tapi ketika terjadi sebuah transisi kekuasaan, maka yang terbentuk sebuah pengerucutan kelompok yang dinamakan koalisi. Walau secara sistem presidensial dan sistem parlementer memiliki pengertian dan pemaknaan yang berbeda. Namun apalah arti simbol istilah, jika maksud dan tujuan memiliki kemiripan untuk mewujudkan sebuah kekuatan bersama. Dan sangat dikhawatirkan bila masing-masing kelompok/koalisi saling menyerang dengan black campaign ketika pemilu, padahal akan lebih mendewasakan rakyat dengan menunjukan keberhasilan kelompok sendiri daripada menunjukan kelompok orang lain.

Letak toleransi antar golongan di lingkup partai politik, sangatlah cair bahkan mudah menguap seketika. Karena kepentingan sesaat lebih dominan dibandingkan kepentingan bersama membangun bangsa. Jikalau hanya terus menerus bermuara pada pembagian kekuasaan semata, maka pemerintah Indonesia akan selalu menemui banyak hambatan di perjalanan. Tidak lain dan tidak bukan, dikarenakan benturan antar otoritas di tiap lembaga dalam segala lini akan terus terjadi. Suatu permasalahan yang semestinya tidak perlu, jika kepala negara memiliki kebebasan mutlak tanpa campur tangan pihak atau kelompok yang berkepentingan secara golongan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun