Semangat Pagi, Senin 15 Mei 2023. Lambaian Nyiur menyambut pagi indah di halaman BSIP Sulawesi Utara. Dengan terbitnya Peraturan Presiden 117 Tahun 2022, tentang Kementerian Pertanian didalamnya BSIP salah satu susunan  organisasi Kementerian Pertanian. BSIP sebagai pengganti Badan Litbang Pertanian. dan BSIP Sulawesi Utara juga didalamnya.
Bandan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Balai Penerapan Standard Instrumen Pertanian (BPSIP) Kementerian Pertanian (Kemtan) di Sulawesi Utara, dengan status barunya melaksanakan apel kedisiplinan yang langsung dipimpin oleh Ir. Agussalim, MP.
Agus menginternalisasikan birokrasi berahklak dengan mencontohkan dari hal kecil yang ada di sekitar Aparatur Sipil Negara BSIP Sulawesi Utara. Harapannya agar kedisiplinan dihayati agar diyakini dan diwujudkan dalam sikap dan prilaku, saat melayani di BSIP Sulawesi Utara.
Sebagai ASN di BSIP harus berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif Kolaboratif, Urai Kepala BPSIP pertama di Sulawesi Utara.
Lanjut Salim, tentang kedisiplinan: dimulai dari waktu, mengolah waktu dengan baik agar tidak terlambat berkantor. Ketika kita penuhi kedisiplinan waktu, maka kita tingkatkan lagi dengan disiplin kinerja kita. Selanjutnya kita perhatikan kedisiplinan kebersihan lingkungan kerja kita, agar kita kondusif di dalamnya.
Lanjut Agus, ketika lingkungan kerja kita bersih, maka kita tenang dan adem dalam melaksanakan tugas kerja kita. Beliau mengurai pola kerja sesuai rentang kendali (span of control). Bila ada yang kurang kondusif dalam bekerja, disampaikan secara berjenjang, untuk diselesaikan solusinya.
Bila terkait dengan ruang kerja disampaikan ke KTU. Demikian dengan teknis ada jalur fungsional dan jalur layanan di KSPP. Fungsi-fungsi ini akan kita optimalkan dalam tugas kerja kita untuk mencapai aparatur sipil ber ahklak.
Lanjut Agus, terkait dengan tugas-tugas layanan public yang Prima, harus kita wujudkan di BSIP Sulawesi Utara. Beliau meminta agar sumberdaya manusia yang mengikuti kegiatan-kegiatan agar dihilirkan ke semua ASN, agar kebijakan-kebijakan terkait tugas kerja dapat diketahui semua ASN. Karena tidak semua dapat dihadirkan ke Pusat, imbuh Salim.
Terkait dengan program kegiatan, beliau menegaskan pada program agar segera diseminarkan. Supaya kegiatan yang ada dapat dilaksanakan sesuai prosedurnya, dan target serapan anggaran dapat tercapaian waktu yang sudah tersedia.(#Artur23)
