Jokowi Santai, Bola Panas Demokrat Sudah di Menkumham

Pemberitaan hari ini lebih banyak memuat kesibukan Jokowi yang sedang memikirkan untuk membuka pariwisata di Bali yang sudah tidur, tenggelam sekian lama karena pandemi Covid-19. Ini tentu menjadi perhatian serius Jokowi, karena berkaitan dengan hidup hajat orang banyak.

Jokowi memang sempat dalam satu dua hari ini ditarik untuk mengurus hal yang lain, yakni mengenai politik dan isu yang sedang hangat berhembus, yakni isu presiden menjabat 3 periode. Isu ini pertama kali diungkapkan dan menjadi bola yang bergulir cepat karena celotehan politisi kawakan, Amien Rais.

Amien menyebut ada rencana untuk mengamandemen UU dan pada akhirnya akan memuluskan langkah Jokowi menjadi presiden lebih dari dua periode seperti yang diamanatkan UU. Tak perlu lama, melalui unggahan video resmi istana, Jokowi menegaskan bahwa dia tak berminat dan tertarik menjadi presiden tiga periode. Menyelesaikan pandemi, dirasanya lebih mendesak, dan isu ini hanya menambah kegaduhan semata.

Tegasan dari Jokowi ini membuat banyak pihak terhenyak, Amien bungkam  dan artinya membuat fokus terhadap kekisruhan di Partai Demokrat seperti ditaruh di posisi yang semestinya. Memang, Amien menyebut bahwa rencana ini dibalut di dalam kekisruhan Demokrat, entah apa yang dimaksud Amien, tapi pegiat media sosial, Denny Siregar menyebutnya sebagai propaganda jorok.

Propaganda jorok itu sudah mental, sekarang bola dimainkan di lapangan yang semestinya yakni pertarungan antara Demokrat AHY melawan Demokrat Moeldoko di ranah hukum dan administrasi. 

Bola panas bahkan sudah bergulir dan ada di Kemenkumham, yang berarti Jokowi sudah bisa lebih santai. 

Kabarnya Demokrat Moeldoko sudah mendaftar hasil KLB ke Kemenkumham, bahkan sudah diklarifikasi sendiri oleh Menkumham, Yasonna Laoly.

Pertanyaannya adalah apakah kepengurusan Demokrat Moeldoko akan diakui oleh Menkumham? Ini memang ditunggu-tunggu. Demokrat AHY menyebut tak ada ruang bagi pemerintah untuk mengakui legalitas dari Demokrat Moeldoko, dengan alasan terlalu banyak kecacatan yang diperlihatkan di dalam prosesnya.

Akan tetapi, harus diakui ini adalah negara hukum, artinya perspektif bisa jadi subyektif ketika memang pada akhirnya, ada hal-hal dan pembuktian yang bisa membuat Demokrat Moeldoko dapat diakomodir meskipun dengan beberapa catatan. Kabar terakhir, Kemenkumham masih memverifikasi data yang diberikan dan akan menyampaikan kelanjutannya  jikalau ada berkas-berkas yang kurang.

Lalu apa yang akan diputuskan oleh Kemenkumham? Saya menduga ini dapat ditarik ulur untuk beberapa waktu. Di panggung depan ini terlihat sebagai masalah administrasi semata, tetapi di panggung belakang, bisa saja masih ada negosiasi atau lobi politik yang sedang dilakukan oleh ekdua belah pihak.