Banjir Jakarta, Basuki Marah-Marah, Apa Kabar Naturalisasi?

Jika bicara banjir Jakarta maka bicara sinergitas dan eksekusi, soal diskursus sudah terlalu banyak dibicarakan, bahkan nampaknya hanya menambah polemik yang entah kapan akan habis.

Menjelang  tahun 2020 itu, jika kita ingat, saat itu heboh "duel" keras antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Ketika hujan mengguyur Jakarta akhir tahun hingga awal tahun 2020 dan membuat Jakarta terendam cukup berat, Basuki dan Anies berkesempatan bertemu saat melakukan inspeksi bersama. Tak pakai lama, Basuki mengutarakan kekecewaannya kepada Anies, tentang apa, tentang normalisasi sungai Ciliwung yang terhambat di km 16 dari total 33 km.

"Mohon maaf bapak gubernur, selama penyusuran kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah dinormalisasi baru 16 km," ujar Basuki pada Rabu (1/1/2020).

Anies nampak tak sependapat dengan Basuki soal ini, di kesempatan lain, Anies menyebut bukan soal normalisasi yang menjadi persoalan, akan tetapi pengendalian banjir   daerah selatan Jakarta yang belum maksimal.

"Jadi, selama air dibiarkan dari selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apa pun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya," kata Anies a, Kamis (2/1/2020).

Beda pendapat ini sempat membuat Anies berniat mengajak debat pihak lain yang tidak setuju dengan pendapatnya termasuk Basuki. Saat itu, polemik nampak usai ketika Basuki mengatakan bahwa dirinya tidak pandai berdebat. Deadlock Kementrian PU dan Pemprov DKI terjadi.

Sebenarnya, ini memang hanya persoalan diksi normalisasi dan naturalisasi. Anies lebih ingin naturalisasi daripada normalisasi dengan menggunakan identifikasi seperti ini;

Normalisasi itu adalah program yang sudah dijalankan sejak pemerintahan Gubernur Joko Widodo ( Jokowi) dan penerusnya Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) yang berkaitan dengan  pengerukan dan betonisasi di sepanjang aliran sungai, sedangkan naturalisasi terlihat lebih ramah.

Normalisasi Sungai Ciliwung di Kampung Melayu(Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)

Naturalisasi berulang kali disebut Anies dengan peningkatan kapasitas sungai dilakukan secara "alami dan manusiawi" menghidupkan ekosistem sungai dengan menanami pohon di bantarannya, alih-alih melakukan pembetonan dan diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air secara Terpadu dengan Konsep Naturalisasi.

Pertanyaannya apa kabar naturalisasi hari ini? Dari pemberitaan Kompas.com, disebutkan bahwa naturalisasi minim sekali realisasi, seperti berjalan di tempat dengan konsep dan eksekusi yang sama sekali tidak membuat tujuan untuk mengatasi banjir itu dapat terlaksana.

Nah, sayangnya normalisasi sama sekali juga tidak berjalan, bahkan kabarnya "dihilangkan".

Pada tahun 2017-2018, normalisasi yang berkaitan dengan program pelebaran sungai ini mesti terhenti karena tidak adanya langkah kongkrit untuk pembebasan lahan.  Sayangnya, pada  tahun 2019,  ketika proyek ini kembali dilanjutkan, area yang ditata juga sangat kecil, dan akhirnya pada tahun 2020 tidak ada laporan tentang kegiatan normalisasi maupun pelebaran sungai.

Lalu apa kata Basuki tahun ini? Tidak banyak berita soal ini, Basuki nampak tidak mau lagi terlibat secara langsung dalam diskursus yang tak perlu, hanya seperti "menitipkan" pesan melalui  Sekjen PDIP,  Hasto Kristiyanto.

Menurut Hasto, gegara Jakarta banjir hebat lagi, Basuki sempat marah-marah karena sulit bekerja sama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menangani banjir Jakarta.

"Pak Basuki, Menteri PU pun sampai marah-marah karena betapa sulitnya bekerja sama dengan pemimpin DKI tersebut," kata Hasto, Minggu (21/2/2021).

Apakah benar pernyataan Hasto ini? Entahlah, hanya memang belum ada pernyataan langsung dari Basuki terhadap kebijakan Anies di 2021.

Akan tetapi, paling anyar Basuki hanya menyentil tentang penanganan banjir yang hanya bersifat teknikal seperti membuat kolam dan pompa.

"Saat dilanda banjir, penanganan dilakukan bersifat teknikal, seperti membuat kolam dan pompa. Hal ini memicu pembangunan di daerah tersebut yang selanjutnya menyebabkan banjir dengan kerugian yang jauh lebih besar," katanya dikutip detikcom, Jumat (19/2/2021).

Jika soal teknis, sebaiknya jangan ada yang berkomentar---termasuk Anies, akan panjang ceritanya. Memang sulit, jika politik sudah bercampur aduk, yang pasti warga DKI pasti menginginkan ada sinergitas, keterpaduan, pemerintah pusat dan pemprov DKI dalam menangani banjir.  Anies dan Basuki mesti kompak, tapi entahlah, kapan hal itu dapat terjadi.

Referensi :

1. "Heboh Penghapusan Normalisasi, Apa Kabar Naturalisasi Sungai ala Anies?", Kompas.com, 10/02/2021.

2. "Menteri PU Disebut sampai Marah Saking Sulitnya Anies Diajak Kerja Sama", Suara.com, 21/02/2021

3.  "Basuki Sentil Keras yang Tangani Banjir Cuma Bikin Kolam dan Pompa", Detik.com, 21/02/2021

4.  "Menteri Basuki vs Gubernur Anies Soal Banjir, Siapa Benar?", cnbcindonesia, 03/01/2020