3 Nasihat Baik dari Ahok untuk Anies

Nasihat yang baik selalu diabaikan, tapi itu bukan alasan untuk tidak memberikannya -- Agatha Christie.

Mantan Gubernur DKI,  Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok ikut bicara tentang banjir hebat yang melanda sejumlah wilayah provinsi DKI Jakarta yang bisa dikatakan semakin parah akibat hujan deras yang turun sejak Jumat (19/2/2021) malam hingga Sabtu (20/2/2021) pagi.

Dalam komentarnya itu, nampak Ahok seperti memberikan nasihat yang baik, mengenai apa yang perlu dilakukan oleh Pemprov DKI atau dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai tindakan penanganan dan preventif agar banjir di Jakarta tidak nampak semakin parah dari tahun ke tahun.

Paling tidak ada 3 (tiga) nasihat yang diberikan Ahok untuk Anies;

Pertama, meminta agar Anies dapat segera menyelesaikan normalisasi sungai. Untuk cara ini, Anies tidak dapat melakukannya sendiri, tapi perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mewujudkannya.

Misalnya, soal pengerukan dan rencana aliran sungai, maka dapat dilakukan oleh Kementrian PUPR, namun dengan syarat Pemprov DKI mesti membenahi daerah aliran sungai (DAS).

Koordinasi dalam hal ini penting, dan sayangnya jika menilik pada kejadian di awal tahun lalu, koordinasi ini tidak berjalan tuntas.

Di awal tahun 2020 itu, silang pendapat terjadi antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bahkan mendapat sorotan khusus dari berbagai media.

Jika Anies menganggap bahwa skema normalisasi Ciliwung yang dilakukan pemerintah pusat tak efektif meredam banjir Jakarta, sebaliknya Basuki menganggap bahwa kawasan yang belum dinormalisasi mengalami banjir sedangkan sepanjang 16 km yang sudah purna aman dari luapan air.

Kesepahaman antara Anies dan Kementerian PUPR inilah yang diharapkan oleh Ahok segera terjadi, sehingga normalisasi dapat segera diselesaikan.

Kedua, Anies berani melakukan penertiban bangunan liar  di Daerah Aliran Sungai (DAS). Salah satu hal yang menjadi perhatian mengapa normalisasi tidak dapat berjalan karena Anies tidak membenahi DAS, karena tidak mau melakukan penertiban bangunan di daerah tersebut.

"Normalisasi daerah aliran sungai (DAS). Kalau mau dikembalikan ke bentuk semula DAS (tempat jalan air yang maksimal) semua bangunan yang terpaksa di daerah DAS kena bongkar," kata Ahok seperti dikutip dari Detik.com, Sabtu (20/2/2021).

Diduga, penertiban yang berarti menggusur ini tidak dapat dilakukan Anies, karena Anies tersandera janji politiknya bahwa tidak akan melakukan penggusuran.

Memang nampak sulit, dilema terjadi, janji politik menjadi seperti senjata makan tuan, karena tambah analisa yang mendalam terhadap solusi penanganan banjir berkaitan dengan DAS.

Ketiga, membangun rusun untuk warga DKI yang tergusur akibat penertiban.  Sebenarnya, kekuatiran alasan kemanusiaan dibalik penertiban bangunan di DAS demi memperluas wilayah aliran air, mendapatkan solusinya jika Anies juga menyediakan perumahan baru bagi warga yang digusur.

Hanya nampaknya, Anies mungkin tidak mau melakukannya karena program rusun ini mungkin dirasa mengekor atau mengikuti program Ahok atau gubernur sebelumnya. Hanya memang langkah ini dirasa lebih mudah, daripada melakukan program rumah DP 0 persen, yang nampaknya semakin sulit dilakukan di saat ekonomi semakin sulit di masa pandemi.

Jika kita perhatikan, dari tiga nasihat Ahok ini, tidak ada yang baru sebenarnya. Ini memang soal kemauan, dan kerendahan hati dari Anies untuk mengeksekusinya saja. Anies tidak bisa terus-terusan menyalahkan masalah hulu dan hilir, banjir kiriman atau cuaca yang ekstrim, tapi harus melakukan langkah yang lebih taktis daripada biasanya.

Mungkin akan sulit secara politis, karena beberapa tindakan akan seperti mengingkari janji politiknya dan mungkin dapat mengurangi elektabilitasnya,  namun demi penanganan banjir yang lebih baik di masa depan dan demi kebaikan warga Jakarta, maka rasanya Anies perlu berpikir ulang untuk melakukan langkah taktis yang disarankan Ahok ini.

Referensi