Sehingga, melepaskan nama Gibran lebih dini untuk diutak-atik demi Pilkada 2024, bisa saja menimbulkan polemik di internal PDIP.Â
Jika Risma sudah disiapkan, lalu mengapa sekarang ada Gibran, lalu jika Gibran, apakah sudah disetujui oleh Megawati, atau hanya langkah politik personal Jokowi, dan lain sebagainya.
Cara melempar isu politik  untuk membuat kegaduhan di lawan politik bukan sesuatu yang asing di politik. Cara ini memang menggunakan ruang ketika politik itu adalah seni kemungkinan, apapun bisa terjadi.
Jika benar seperti ini, maka Jokowi perlu lebih berhati-hati meresponnya. Salah satu yang perlu dijaga adalah menjaga Gibran agar tetap di trek sebagai Walikota Solo untuk sementara waktu.
Salah satu yang memang ditunggu publik adalah apakah Gibran mampu membuat gebrakan yang melebihi Jokowi saat di Solo, atau ternyata hanyalah pion dari sebuah keadaan politik, bernama dinasti politik yang tidak bisa membuat inovasi dan lain sebagainya.
Mengapa ini penting untuk dicermati Jokowi? Membiarkan sang anak yang masih hijau untuk berada di tengah kejamnya hutan politik, maka bisa berakibat dua hal, pertama, sang anak menjadi lebih kuat, atau ternyata melemah dan terkubur. Ini tentu tidak diingikan oleh Jokowi dan tentunya oleh PDIP.
Di sisi lain, isu Gibran versus Anies, juga akan terus mengakngkat popularitas dan elektabilitas Anies, sesuatu yang tidak akan diinginkan oleh lawan politik, termasuk PDIP tentunya.
Membiarkan isu anak presiden melawan seorang gubernur, maka jika tak hati-hati, akan seperti politik menarik simpati, dan kita tahu, bahwa kemana simpati itu akan tertuju.
Oleh karena itu, PDIP sepertinya merasa perlu untuk memutuskan gerak isu ini untuk terus bergulir sesegera mungkin.
Salah satu langkahnya adalah membiarkan dan emmastikan Gibran bisa bekerja dengan tenang di Solo. Lalu pastikan dengan segera, bahwa konsentrasi pemerintah untuk fokus pada pandemi, memang terbantu secara signifikan setelah ditiadakannya Pilkada 2022 nanti.
