Prabowo Jadi Bos Proyek Lumbung Pangan Nasional, Demi Pilpres 2024?

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto secara resmi ditunjuk Presiden Joko Widodo menunjuk untuk menjadi leading sector pengembangan lumbung pangan nasional.

Hal itu dikatakan Jokowi setelah bersama Prabowo meninjau lokasi pengembangan lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah bersama Prabowo, Kamis (9/7/2020).  "Karena ini menyangkut cadangan strategis pangan kita, leading sector-nya akan kita berikan ke Pak Menhan," kata Jokowi.

Soal lumbung pangan ini tidak ingin saya bahas lebih mendalam, meskipun saya setuju bahwa isu ketahanan pangan nasional masih merupakan isu yang strategis mengingat kecukupan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan memiliki dimensi yang terkait dengan dimensi sosial, ekonomi, dan politik.  

Artinya ketahanan pangan merupakan tantangan yang mendapatkan prioritas untuk mencapai kesejahteraan bangsa Indonesia masa kini dan masa depan.

Yang menarik perhatian saya adalah soal yang lebih receh, yaitu respon dari beberapa pihak yang menurut saya kocak seusai penunjukan Prabowo ini. Ada dua hal yang saya soroti;

Pertama, soal siapa yang lebih layak menangani lumbung pangan nasional ini dan mengapa harus Prabowo sebagai Menhan?

Adalah fraksi PKS DPR RI yang ramai-ramai mengaku bingung dengan ditunjuknya Prabowo, menurut PKS yang selalu beda ini, menugaskan Kemenhan bukanlah sebuah hal yang urgen.

"Kami juga bingung dan masih menduga-duga ada alasan apa yang mendesak sehingga Presiden menugaskan Kemenhan yang menggarap lumbung pangan," kata anggota Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin kepada wartawan, Rabu (8/7/2020).

Ternyata, kebingungan ini bukan dialami oleh PKS saja, dalam konteks yang hampir sama di internal, Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo bahkan beberapa hari lalu menegaskan leading sector dalam proyek lumbung pangan nasional (food estate) tetaplah dipegang oleh dirinya.

"Kenapa di 700 ribu hektare lahan rawa gambut, Mentan tidak disebut, beliau (Menteri PUPR) menjelaskan. Jadi sebenarnya dalam momen itu, bahwa kehadiran Menteri PUPR, kehadiran Menhan, kehadiran Menteri BUMN dalam proses 700 ribu Ha di situ, Mentan memang tidak langsung masuk, tetapi leading sectornya tetap Menteri Pertanian," kata Syahrul dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Jadi Mentan ingin menjelaskan bahwa meski Menhan, bahkan Menteri PUPR dan Menteri BUMN terlibat, tetapi bosnya adalah Mentan.

Akhirnya, pertanyaan tentang mengapa Prabowo yang mesti terlibat bahkan memimpin lumbung pangan nasional ini dijelaskan  dengan lugas oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian.

Donny menjelaskan bahwa dalam konteks ini, pertahanan tak diartikan secara sempit.

"Pertahanan perlu diartikan secara luas, bukan cuma pertahanan dari ancaman bersenjata tapi juga ancaman non bersenjata. Seperti misalnya penyakit, kelaparan," kata Donny, Kamis (9/7/2020)

"Tapi sekali lagi, ini bukan mengambil tupoksinya Kementan. Apalagi ini cadangan strategis, artinya sesuatu yang strategis bagi ketahanan pangan kita, dan juga dimobilisasi oleh TNI untuk turut menggarap itu sebagai operasi militer selain perang," tambah Donny

Dua-duanya masuk akal, tetapi jika sudah dijelaskan dengan detail tentang pentingnya dipimpin oleh Menhan Prabowo, maka sebaiknya kebingungan ini diselesaikan, agar dapat bekerja secepatnya.

Ini baru Prabowo, bagaimana jika Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan yang ditunjuk? Wah, tentunya akan lebih ramai kebingungan yang terjadi.

Kedua, respon dari partai politik yang menganggap ini ujian bagi Prabowo dari Presiden.  

Melihat penunjukkan ini secara politik membuat bermunculan berbagai pertanyaan, seperti apa skenario yang disiapkan Jokowi dalam narasi ini?

Komentar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) termasuk yang menarik, PKB menilai penunjukan Prabowo sebagai tugas khusus untuk menguji kinerjanya yang kerap bicara soal kedaulatan pangan.

"Mungkin ini tugas khusus yang diberikan sambil menguji kinerja Pak Prabowo mengingat Pak Prabowo senantiasa berbicara mengenai kedaulatan pangan," kata Ketua DPP PKB, Daniel Johan kepada wartawan, Rabu (8/7/2020).

Seperti "menagih janji". Dulu elu yang bilang tentang konsep kedaulatan pangan bla,bla,bla. Nah, inilah saatnya membuktikan. Bisa tidak, atau memang akhirnya hanya terbukti omdo.

Gerindra sendiri memang nampak percaya diri dengan penunjukan ini. Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa konsep ketahanan pangan yang pernah ditawarkan Prabowo ke Jokowi sebelum menjadi menteri. Kalau begitu bisa saja benar, jika pernah memberi konsep, ini saatnya pembuktian, ya seperti ujian.

Nasdem terlihat lebih hati-hati dengan penunjukkan ini. Wakil Ketua Umum NasDem, Ahmad Ali kepada wartawan, Rabu (8/9/2020) mengatakan bahwa dalam menjalankan tugas ini, Prabowo janga mengerjakannya sendirian.

"Jadi sebenarnya penugasan ini sebenarnya bukan hanya untuk Pak Prabowo, inikan penugasan yang diberikan kepada semua orang, kalau Kementerian Pertanian kan tidak perlu ditugaskan karena tupoksinya itu," kata Ali.

Nasdem mungkin berpikir, secara politis jika Prabowo dibiarkan sendirian menggarap ini atau one man show, maka dapat "berbahaya". Bisa saja proyek ini tidak dapat berjalan maksimal, kedua, Prabowo akan mendapat batu loncatan hebat untuk menaikkan elektabilitasnya.

Soal kedua ini memang menarik, setiap parpol akan berhitung dengan penunjukkan ini. 

Meski mungkin berpikir terlampau jauh, perlu ditunggu, skenario politik apa yang disiapkan di balik penunjukkan Prabowo ini? Apakah ini cara untuk memuluskan langkah Prabowo untuk Pilpres 2024 nanti? Bisa jadi. 

Referensi : 1-2-3-4