Presiden Joko Widodo ( Jokowi) terus bekerja keras untuk memastikan kinerja dari para menterinya dapat bekerja secara maksimal. Konteksnya sangat jelas, dalam kondisi pandemi Covid-19, roda perekonomian dan pemerintahan harus berjalan exstraordinary untuk kepentingan rakyat.
Sesudah sebelumnya meminta para menteri untuk memiliki sense of crisis dan bahkan "mengancam" untuk akan mengadakan reshuffle kabinet---yang akhirnya diredam istana, kemarin Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga meminta seluruh kementerian dan lembaga agar menghentikan anggaran belanja untuk produk dari luar negeri.
Instruksi ini cukup spesifik, karena Jokowi juga menyebutkan kementrian mana yang meski mempercepat penggunaan anggaran demi kepentingan masyarakat, sepert Kemendikbud, Kemensos dan Kemenhan.
"Saya minta semuanya dipercepat, terutama yang anggarannya besar-besar. Ini Kemendikbud ada Rp 70,7 triliun, Kemensos Rp 104,4 triliun, Kemenhan Rp 117,9 triliun, Polri Rp 92,6 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 32,7 triliun," kata Jokowi dilansir dari laman Presiden RI, Rabu (8/7/2020).
Saat memberikan contoh bagaimana teknis pembelanjaan yang lebih detail, Jokowi lantas menyinggung Kemenhan yang dikomandoi Prabowo Subianto. Jokowi hendak menjelaskan soal pentingnya pengutamaan pembelanjaan pemerintah pada produk-produk yang ada di dalam negeri.
"Misalnya di Kemenhan, bisa saja di DI (Dirgantara Indonesia), beli di Pindad, beli di PAL. Yang bayar di sini ya yang, cash, cash, cash. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), beli produk dalam negeri. Saya kira Pak Menhan juga lebih tahu mengenai ini," kata Jokowi.
"Saya kira belanja-belanja yang dulu belanja ke luar, direm dulu. Beli, belanja, yang produk-produk kita. Agar apa? Ekonomi kena trigger, bisa memacu growth kita, pertumbuhan (ekonomi) kita," tambah Presiden.
Mengapa Jokowi menyinggung Prabowo dalam hal ini Kemenhan?
Jika dilihat dari konteks yang dimaksudkan, memang akhir-akhir ini Kemenhan memang disoroti karena gemar membeli produk dari luar negeri, di luar dibutuhkan atau tidak.
Paling anyar adalah soal pemberitaan  tentang pernyataan dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS)  yang mengatakan ada konfirmasi penjualan pesawat MV-22 Block C Osprey beserta persenjataan lainnya kepada pemerintah Indonesia---yang akhirnya mesti dibantah oleh Kemenhan sendiri.
Pada Januari lalu juga, isu tentang pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari luar negeri sempat mengemuka, bahkan Jubir Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak harus menjelaskan alasan di balik kebijakan ini.
