Mohon tunggu...
Arnold Adoe
Arnold Adoe Mohon Tunggu... Lainnya - Tukang Kayu Setengah Hati

Menikmati Bola, Politik dan Sesekali Wisata

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Menyoal Sindiran Faisal Basri: Komandannya Luhut atau Bukan?

25 April 2020   10:08 Diperbarui: 25 April 2020   10:18 3036
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Faisal Basri dan Luhut Pandjaitan | Gambar: Kolase Kontan dan Kompas.com

Faisal Basri yang sering disebut sebagai ekonom senior kembali berkomentar pedas tentang bagaimana penanganan COVID-19  dan kembali  menyinggung nama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Penanganan pandeminya nggak jelas, siapa yang jadi komandan? Luhut Panjaitan atau Ketua Satgas atau siapa? setiap orang bicara," kata Faisal dalam diskusi online, Jumat (24/4/2020) dilansir dari Detik.com.

Jika ditilik, ada dua hal yang disoal oleh Faisal Basri, pertama, soal penanganan pandemik COVID-19 dan kedua, soal, Luhut Pandjaitan.

Untuk hal pertama, Faisal mengatakan bahwa penanganan pandemi COVID-19 oleh pemerintah disebutnya berantakan. Ini disimpulkannya dari kebijakan larangan mudik dan kedisiplinan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Baca Juga : Memahami Frasa Strategi Militer ala Luhut soal Kebijakan Larangan Mudik

"Saya melihat juga untuk Indonesia khususnya, sebetulnya kita amat sulit memprediksi Indonesia karena penanganan COVID-19-nya nggak karu-karuan. Kita tidak pernah tahu, serba tanggung, mudik sudah jutaan keluar baru dilarang, PSBB di Jakarta kita lihat, kemarin saya kebetulan wajib ke rumah orang tua, macet di Pancoran seperti tidak ada apa-apa," kata Faisal.

Faisal menyayangkan bahwa hal ini membuat ada ketidakpastian yang akan membuat ongkos untuk menangani pandemi COVID-19 semakin besar. Padahal, Indonesia menurut Faisal tidak punya cukup kemampuan untuk menahan agar laju pertumbuhan ekonomi tak merosot tajam.

Soal kebijakan mudik yang dianggap berantakan oleh Faisal ini sudah coba dijelaskan oleh pemerintah.

Menurut keterangan pemerintah, ada tahapan yang sudah dilalui untuk mengambil langkah pelarangan mudik secara masif. Ada analisa, kajian sebelumnya, karena ada aspek ekonomi yang diperhitungkan dan kesiapan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah untuk menyediakan segala sesuatunya.

Faisal mungkin ingin mengatakan "ketidakpastian" untuk menyinggung soal keterlambatan pengambil keputusan, hanya dari penjelasan pemerintah, ada pertimbangan matang untuk itu.

Hanya  jika maksud Faisal bahwa kebijakan-kebiajkan ini perlu dievaluasi secara serius, sepakat.

Kondisi pandemi yang baru dialami oleh dunia saat ini, memang membuat banyak negara memang gagap untuk menghadapinya karena karakteristik negara yang berbeda. Baik itu geografis, budaya dan penduduknya.

Pemerintah perlu masukan atau saran untuk mempertimbangkan kebijakan selanjutnya sehingga dapat lebih baik dalam implementasinya.

Kedua, soal Luhut Pandjaitan. Faisal mempertanyakan siapa yang jadi komandan (penanganan pandemi) apakah Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, atau siapa?

Faisal sepertinya mempermasalahkan Luhut yang terlalu sering memberikan komentar saat pandemi ini, khususnya mengenai kebijakan ojol, dan larangan mudik.

Baca Juga :  Mengapa Faisal Basri Mengatakan Luhut Lebih Berbahaya dari Corona?

Secara sepintas, Faisal memang "hobby" mengutak-atik Luhut.  Sebelumnya Faisal pernah menyebut Luhut lebih berbahaya dari COVID-19, lewat akun Twitternya.

Akan tetapi, tak mengapa jika memulai membahas hal ini dengan sebuah pertanyaan. Apakah ada persoalan besar jikalau Luhut mengambil posisi "komandan" seperti yang dikatakan?

Kekuatiran paling nyata adalah dualisme keputusan. Ini sudah terlihat saat polemik Permenhub, Pergub dan Permenkes soal ojek online atau ojol, meskipun pada akhirnya sudah diselesaikan dan telah diimplementasikan.

Sebenarnya tidak ada persoalan besar soal  yang dimaksud Faisal. Persoalan ojol dan mudik memang berkaitan erat dengan tugas  Luhut Pandjaitan yang juga menjabat sebagai ad interim Menteri Perhubungan.

Jikalau ditinjau dari porsi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo yang disangka diambil alih oleh Luhut, maka tidak sepenuhnya benar. Berbeda dengan Luhut, Monardo dan jajarannya sering memberikan keterangan pers yang sifatnya lebih formal.

Hanya persoalannya, harus diakui Luhut kerap nyeletuk soal hal-hal yang tidak berkaitan dengan tugasnya, sehingga menimbulkan misinterpretasi di tengah masyarakat . Mungkin ini yang mesti perlu untuk dievaluasi.

Artinya, apa yang dikatakan oleh Faisal Basri anggap sebagai sebuah reminder, pengingat untuk membuat kerja pemerintah dapat lebih baik . Dengan catatan kecil juga bagi Faisal agar kritikan apapun juga dapat  dibarengi dengan solusi agar situasi COVID-19 yang tak mudah ini bisa segera dilewati bersama sebagai bangsa.

Salam

Referensi

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun