Memahami Frasa "Strategi Militer" ala Luhut soal Pelarangan Mudik oleh Pemerintah

Presiden, Joko Widodo (Jokowi) secara resmi menegaskan untuk melarang mudik. Pelarangan itu disapaikan Jokowi dalam rapat terbatas lewat video conference, Selasa (21/4/2020). "Pada rapat hari ini, saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang," kata Jokowi.

Pelarangan mudik ini akan berlaku mulai 24 April 2020 dan pemerintah juga akan menyiapkan sanksi bagi warga yang tetap nekat mudik. Sanksi itu disebutkan akan berlaku pada 7 Mei 2020 nanti.

Inti dari larangan ini adalah untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19. Sebelumnya pemerintah memang terkesan sangat berhati-hati bahkan terlihat maju mundur soal mudik ini.

Pada awalnya pemerintah mengatakan bahwa larangan mudik hanyalah sebagai sebuah imbauan agar masyarakat tak pulang ke kampung halaman. Lalu “naik level” dengan menerapkan larangan mudik bagi ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN dan hari ini secara keseluruhan.

Baca Juga : Dua Mata Pisau dari Arahan Evaluasi Total PSBB dari Jokowi

Ada apa di balik keputusan ini? Mengapa tidak dari dulu, mengapa baru sekarang? Menko Maritim dan Investasi yang juga Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan mencoba menjelaskan hal ini.

Menurut Luhut, keputusan terkait pelarangan mudik itu merupakan langkah bertahap yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah sejak awal, bahkan Luhut mengatakan keputusan ini seperti penerapan dari sebuah "strategi militer".

"Strategi pemerintah seperti strategi militer itu adalah strategi bertahap bertahap bertingkat berlanjut semua dipersiapkan matang, cermat," tuturnya melalui konferensi pers virtual, Selasa (21/4/2020).

Bertingkat, bertahap dan dipersiapkan dengan matang serta cermat.

Lebih lanjut, Luhut mengatakan bahwa  langkah-langkah ini seperti persiapan militer yang hendak perang.

"Jadi kalau diumpamakan proses militer, persiapan logistik dilakukan, sosialisasi dilakukan, latihan disiapkan baru ini eksekusi," tambah Luhut.

"Strategi militer"? Ada sebuah referensi tentang definisi strategi militer yang dikatakan Luhut ini yaitu yang dikatakan oleh bapak studi strategi modern, Carl von Clausewitz.

Menurut Clausewitz, strategi militer didefinisikan sebagai "kerja pertempuran untuk mendapatkan akhir perang." 

Lebih lanjut disebutkan bahwa strategi militer pada abad ke-19 masih dipandang sebagai salah satu dari "seni" atau "ilmu" yang mengatur pelaksanaan peperangan; seperti  taktik, pelaksanaan rencana dan manuver kekuatan dalam pertempuran, dan logistik, pemeliharaan pasukan tentara.

Lalu apa hubungannya dengan mudik, apakah Luhut lebay dengan menggunakan istilah ini?

Menurut penulis tidaklah demikian. Memang tidak sedang dalam situasi perang dalam keadaan yang sebenarnya, tapi jika dipandang bahwa pelarangan mudik memang adalah sebuah kebijakan yang serius dan dipertimbangkan dengan matang, maka strategi tingkat tinggi memang harus digunakan. 

Baca Juga : Belajarlah dari Rusuh Lockdown India,  Keputusan Mudik Bukanlah Soal yang Mudah

Mengapa soal mudik ini adalah sesuatu yang serius? Penulis berulangkali menggunakan India sebagai contoh. Saat India menerapkan lockdown lalu chaos terjadi, salah satu faktor penyebabnya adalah urusan mudik pemudik.

Penyebab utamanya adalah pemerintah tidak mampu menyiapkan logistik yang cukup di kota-kota besar, sehingga pekerja migran yang tinggal sementara di kota akhirnya "memberontak" dan memutuskan untuk mudik secara gila-gilaan.

Jumlahnya sangat banyak, dan transportasi jgua tidak dipersiapkan dengan baik, akhirnya menimbulkan kerumunan. Paling parah adalah gelombang kepulangan mereka membuat kampung yang menerima mereka juga kewalahan di tengah kekhawatiran bahwa para pemudik ini membawa virus covid-19.

Mungkin ada yang menilai bahwa kejadian di India tidak mungkin terjadi di Indonesia. Namun dengan jumlah pemudik di Jabodetabek yang bisa mencapai 20 juta jiwa, maka memang perlu waspada dengan pertimbangan yang serius soal ini.

Tentunya, peristiwa di India tidak diinginkan terjadi di Indonesia, sehingga perlu dibuat pilot project terlebih dahulu untuk menilai keberhasilannya dari tahapan dalam strategi ini seperti yang diterapkan di Jakarta.

Tahap paling pertama diambil adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB ini diatur dengan keputusannya ada pemerintah pusat tapi dengan usulan dan kajian oleh pemerintah daerah. Kajian ini bukan saja berkaitan dengan penanganan covid-19 namun juga kesiapan logistik pemda untuk mengatasi dampak sosio ekonomi.

Tahap kedua adalah Pemprov DKI sebagai daerah PSBB harus memastikan bahwa logistik mereka aman bagi warga yang terkena dampak, termasuk calon pemudik tentunya.

Setelah berlangsung selama beberapa hari di Jakarta maka dapat dinilai bahwa soal ini sudah cukup baik. Clear.

Tahap ketiga, dilakukan analisis, yakni jika pemudik tinggal di Jakarta, apakah kebutuhan logistik mereka akan terpenuhi atau tidak, sesudah clear atau aman, maka diambilah keputusan untuk pelarangan mudik secara total.

Di antara tahap kedua dan ketiga ini, pemerintah pusat juga melakukan mediasi untuk saling gotong royong antar pemerintah daerah yang saling terkait.

Misalnya, jika di masa hari raya nanti, ada warga Jawa Tengah yang harus tetap di Jakarta, maka Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI, Anies Baswedan harus saling sharing beban tersebut, untuk memastikan bahwa warga tersebut tidak kelaparan di tempat dia tinggal atau menetap.

Selain itu, tentu soal kesiapan infrastruktur untuk mengisolasi pemudik juga diperhatikan dengan detail. Melihat Jakarta yang lebih siap, maka menahan pemudik untuk di Jakarta adalah langkah terbaik dibandingkan meminta pulang tapi tempat tujuan mudik akan kewalahan.

Ini memang telah dipertimbangkan dengan rinci, meski memang tidak sempurna karena faktor tentang ekonomi karyawan transportasi seperti Otobus yang terdampak karena pelarangan mudik ini juga mesti diperhatikan.

Terakhir, Gubernur DKI, Anies Baswedan mengatakan bahwa soal yang ini akan di-handle oleh pihaknya. Klop.

Artinya, kita berharap agar pemerintah bisa lebih cepat untuk mengambil keputusan atau kebijakan, namun kita juga berharap agar keputusan tersebut itu juga diambil dengan pertimbangan yang cermat dan matang.  

Semoga dalam implementasinya dapat berjalan dengan aman dan baik.

Referensi : 1-2-3