Data adalah kunci. Data dan Komunikasi data menjadi teramat penting ketika pemerintah mempersiapkan langkah taktis ketika ingin membantu masyarakat khususnya dalam penyaluran bantuan sosial.
Artinya, tak ada yang salah dalam mempertanyakan data, karena ketika pelintiran data terjadi, kekuatiran tentang berapa banyak uang rakyat yang dapat disalahgunakan wajar mengemuka.
Akan tetapi harapanvsemua orang tetap sama, bahwa setiap warga  yang rentan terkena dampak ekonomi akibat Covid-19 dan membutuhkan bantuan perlu ditolong dengan segera di masa pandemi covid-19 ini.
Sebelumnya, ramai di medsos, ketika netizen mempertanyakan data 3,7 juta jiwa yang dikatakan Anies perlu dibantu di Jakarta dan juga dana 600 ribu yang diberikan per kepala keluarga (KK).Â
Menjadi kontroversi karena angka 3,7 juta jiwa itu dalam pelaksanaannya berubah menjadi 1,25 juta dan 600 ribu itu dianggap per sekali bantuan.
Terkait dengan polemik data dan dana  ini, kemarin Tim Gubernur Anies Baswedan untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) melalui anggotanya Tatak Ujiyati  menjelaskan paling tidak dua hal yang menjadi pertanyaan masarakat yang berhubungan dengan bantuan sosial di masa PSBB di DKI Jakarta.
Pertama, soal data penerima bantuan sosial  (bansos) yang diberikan Pemprov yakni sebanyak 1,25 juta KK di Jakarta.
TGUPP merasa perlu meluruskan karena sebelumnya saat Gubernur DKI, Anies Baswedan teleconference dengan Wapres Ma'ruf Amin, Anies menyebutkan bahwa ada  3,7 juta jiwa warga Jakarta yang perlu dibantu.
Ini penjelasan TGUPP; data 3,7 juta jiwa itu hanyalah estimasi Anies  yang diambil berdasarkan formula Bank Dunia, yaitu 40% dari populasi adalah masyarakat terdampak.
Lebih lanjut Tatak Ujiyati  menyatakan bahwa angka 3,7 juga adalah jumlah satuan kepala, sedangkan batuan 1,25 juta masyarakat itu dalam satuan kepala keluarga. Jadi memang berbeda.
Lebih lanjut, dikatakan Tatak bahwa ketika diverifikasi kembali jumlah jiwa dari 1,25 juta KK ini diperkirakan mencapai 2,5 juta jiwa.
Sehingga dapat dikatakan menurut Tatak pemberitaan awal bahwa Anies akan membantu 1,25 juta jiwa dan Jokowi akan membantu sisanya 2,5 juta orang tidak tepat.
Kedua, soal dana bansos yang berjumlahi Rp600 ribu per kepala keluarga. Satu hal yang coba diluruskan oleh TGUPP adalah bantuan tidka diberikan secara tunai, namun perpaket sebanyak empat kali dengan harga satuan perpaket adalah Rp.149.500.
Setelah menjelaskan ini, Tatak juga menjanjikan bahwa akan audit dari BPK untuk menilai bahwa pengeluaran seperti ini dapat dipertanggungjawablan.
"Angka pengeluaran riil yang Rp149.500 per paket ini yang akan dipertanggungjawabkan kemudian. Jadi bukan diumpetin apalagi dikorupsi. Soal kredibilitas penyalurannya bagaimana nanti akan dinilai kemudian oleh audit BPK," tulis Tatak dalam akun FBnya. yang menurut CNNindonesia sudah terkonfirmasi kepada pihak Tatak..
Salah satu hal yang patut diapresiasi adalah Pemda DKI Jakarta bergerak cepat untuk menyalurkan bantuan ini kepada masyarakat.
Hanya memang wajar, di era sekarang, masyarakat butuh penjelasan lebih detail tentang data dan bantuan ini.
Akuntabel dan transparansi adalah kunci. Tanpa penjelasan yang transparan, maka dengan sendirinya pertanyaan demi pertanyaan akan terus  mengemuka dari masyarakat.
Saran saja kepada TGUPP dan pihak Anies, pertanyaan yang bersifat mengklarifikasi jangan semua dianggap sebagai provokasi, apalagi ketika data dan dana tidak dijelaskan secara mendetail sebelumnya kepada warga dan masih berupa asumsi-asumsi.
Akhirnya, kita memiliki harapan yang sama agat masyarakat dapat segera dibantu, sinergi antara pemerintah daerah dan pusat juga dapat berjalan dengan baik dengan APBD dan APBN yang segera dikucurkan dan semoga pandemi covid-19 ini dapat segera berlalu.
