Lebih lanjut, dikatakan Tatak bahwa ketika diverifikasi kembali jumlah jiwa dari 1,25 juta KK ini diperkirakan mencapai 2,5 juta jiwa.
Sehingga dapat dikatakan menurut Tatak pemberitaan awal bahwa Anies akan membantu 1,25 juta jiwa dan Jokowi akan membantu sisanya 2,5 juta orang tidak tepat.
Kedua, soal dana bansos yang berjumlahi Rp600 ribu per kepala keluarga. Satu hal yang coba diluruskan oleh TGUPP adalah bantuan tidka diberikan secara tunai, namun perpaket sebanyak empat kali dengan harga satuan perpaket adalah Rp.149.500.
Setelah menjelaskan ini, Tatak juga menjanjikan bahwa akan audit dari BPK untuk menilai bahwa pengeluaran seperti ini dapat dipertanggungjawablan.
"Angka pengeluaran riil yang Rp149.500 per paket ini yang akan dipertanggungjawabkan kemudian. Jadi bukan diumpetin apalagi dikorupsi. Soal kredibilitas penyalurannya bagaimana nanti akan dinilai kemudian oleh audit BPK," tulis Tatak dalam akun FBnya. yang menurut CNNindonesia sudah terkonfirmasi kepada pihak Tatak..
Salah satu hal yang patut diapresiasi adalah Pemda DKI Jakarta bergerak cepat untuk menyalurkan bantuan ini kepada masyarakat.
Hanya memang wajar, di era sekarang, masyarakat butuh penjelasan lebih detail tentang data dan bantuan ini.
Akuntabel dan transparansi adalah kunci. Tanpa penjelasan yang transparan, maka dengan sendirinya pertanyaan demi pertanyaan akan terus  mengemuka dari masyarakat.
Saran saja kepada TGUPP dan pihak Anies, pertanyaan yang bersifat mengklarifikasi jangan semua dianggap sebagai provokasi, apalagi ketika data dan dana tidak dijelaskan secara mendetail sebelumnya kepada warga dan masih berupa asumsi-asumsi.
Akhirnya, kita memiliki harapan yang sama agat masyarakat dapat segera dibantu, sinergi antara pemerintah daerah dan pusat juga dapat berjalan dengan baik dengan APBD dan APBN yang segera dikucurkan dan semoga pandemi covid-19 ini dapat segera berlalu.
