Wanti-wanti Pihak Luhut kepada Said Didu dan Faisal Basri, Manusia Ada Batas Kesabarannya

Hari kemarin, trending topic di jagat media sosial terutama twitter, hanya dipenuhi tiga nama, Luhut Pandjaitan, Said Didu dan Faisal Basri, mengejutkan karena menjadi lebih populer dari persoalan dunia global sekarang yakni pandemi covid-19.

Bukan hal positif, namun perseteruanlah yang menjadikan ketiga nama ini lebih populer. Kebetulan sekali nama Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjadi porosnya dengan persinggungan dengan Said Didu dan Faisal Basri.

Perselisihan antara Said Didu disebabkan karena video wawancaranya di kanal Youtube dinilai menyudutkan  pihak Luhut.

Dalam video yang diberi judul 'MSD: LUHUT HANYA PIKIRKAN UANG, UANG, DAN UANG', Said Didu menyoroti persiapan pemindahan ibu kota negara (IKN) lalu mengatakan bahwa Luhut ngotot agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak 'mengganggu' dana untuk pembangunan IKN baru, dan hal tersebut dapat menambah beban utang negara.

Juru bicara Luhut, Jodi Mahardi mengatakan bahwa pihak Luhut keberatan dengan pernyataan tersebut. 

"Saya ingin tegaskan bahwa tudingan yang disampaikan oleh Saudara Said Didu mengenai dana pembangunan IKN tersebut tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tidak pernah terjadi Menko Luhut menekan Bu Sri Mulyani terkait dana pembangunan IKN dan kami mempersilahkan siapa saja untuk membuktikannya," kata Jodi Mahardi, Jumat (3/4/2020).

Akhirnya, tanpa berlama-lama, pihak Luhut lalu memberi ultimatum kepada Said Didu dengan menuntut Said Didu untuk minta maaf  dalam jangka waktu 2x24 jam, jika tidak maka Said Didu akan dipidanakan.

"Bila dalam 2x24 jam tidak minta maaf maka kami akan menempuh jalur hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku," tambah Jodi Mahardi,  

Belum genap selesainya "duel" Said Didu dengan Luhut, seperti laga smackdown, Faisal Basri juga masuk ke dalam ring. Basri yang dikenal sebagai seorang ekonom dan juga politikus tersebut melontarkan "serangan" ke Luhut melalui cuitan tajam terhadap Luhut di akun twitternya. 

"Luhut Panjaitan lebih berbahaya dari coronavirus COVID-19"

Belum terlalu jelas, apa maksud dari pernyataan Faisal Basri ini, namun beberapa media mencoba menghubungkannya dengan pernyataan Luhut sebelumnya bahwa Virus Corona tidak cocok dengan iklim Indonesia.

Tidak seperti Said Didu, pihak Luhut belum memberikan tuntutkan apa-apa, namun hari ini, Sabtu (4/4/2010), Jubir Kemenko Marves, Jodi Mahari mencoba memberikan tanggapan untuk kedua kasus ini.

Jodi mengatakan bahwa  Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kini sedang  fokus menjalani tugasnya, namun menyayangkan komentar bernada provokatif seperti ini. 

"Pak Luhut fokus bekerja seperti biasa. Komentar-komentar yang provokatif seperti itu sangat disayangkan ya," tutur Jodi seperti dilansir dari detikcom, Sabtu (4/4/2020)

Jodi juga berpesan dan berharap agar siapapun (termasuk Said dan Faisal) yang memberikan pandangan seharusnya dapat lebih bijak dan beretika. 

Selain itu, Jodi juga mengingatkan bahwa setiap orang ada batas kesabarannya. "Semoga ke depan para tokoh kita bisa lebih bijak, dewasa dan beretika dalam menyampaikan perbedaan pandangannya. Saya rasa itu akan bagus untuk demokrasi kita. Semua manusia ada batas kesabarannya," tegas Jodi.

Merujuk kepada rekam jejak "pertarungan" antara Luhut melawan kedua politisi ini, maka sudah berulangkali gesekan-gesekan antara ketiganya terjadi. Faisal Basri dan Said Didu termasuk sosok yang terus membombardir Luhut dari berbagai arah.

Misalnya, Faisal Basri  yang pada akhir November 2019, mengkritik dengan keras  pergabungan kerja Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi yang dinakhodai Luhut Binsar Panjaitan.

Faisal juga menyoroti Luhut yang seolah mengurus terlalu banyak bidang dengan penambahan kerja ini. Bahkan menurut Faisal pemerintah dalam hal ini salah diagnosis lantaran investasi tak hanya terkait bidang dengan kemaritiman. "Ini calo apa menteri, semua dia yang urus," ujar Faisal saat itu.

Publik tentu berharap, agar sebaiknya perseteruan politik  ini segera diselesaikan, entah bagaimana caranya, dan alangkah lebih baik dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Persoalan bangsa ini adalah bergerak bersama untuk melawan covid-19. Para politikus dan pejabat publik, mestinya tetap tenang dan menjaga tindakan ataupun ucapan provoaktif, agar konsentrasi melawan covid-19 jangan terbelah kemana-mana.

Memang hal yang biasa dalam negara demokrasi di mana setiap orang berhak mengutarakan pendapatnya, namun ceritanya akan berbeda, jikalau pada akhirnya ada yang  kehilangan batas kesabaran, dan ada yang senang jika situasinya menjadi tidak kondusif.

Referensi