Lockdown di India Kacau, Semoga Indonesia Jangan Seperti Ini

Empat hari lalu  PM India Narendra Modi mengumumkan lockdown setelah pejabat kesehatan India melaporkan bahwa ada 469 kasus positif COVID-19, sehingga mengakibatkan 10 kematian di India.

Pada saat itu, Modi memperingatkan bahwa siapa pun yang nekat ke luar berarti sangat berisiko membawa virus corona ke dalam rumah mereka. "Untuk menyelamatkan India dan setiap orang India, akan ada larangan total untuk keluar dari rumah Anda," kata Modi, tegas.

Modi juga mengatakan bahwa jika tidak melakukan isolasi atau lockdown selama 21 hari maka India terancam  mengalami kemunduran dalam 21 tahun ke depan.

Setelah empat hari, ternyata lockdown tersebut terlihat tidak berjalan mulus. Kekacauan terjadi di seantero negeri terutama di Delhi,  karena lockdown memicu kepanikan warga.

Warga India mulai ketakutan ketika dilarang keluar meninggalkan rumah mereka dalam jangka waktu lama, mereka berlomba-lomba untuk berbondong-bondong berbelanja  karena kuatir akan kehabisan pasokan selama masa lockdown.

Panic buying telah terjadi tanpa bisa dikontrol oleh pemerintah. Pasokan barang menjadi kurang dibandingkan kebutuhan yang membuat harga bahan-bahan pokok naik lebih dari dua kali lipat.

Kegilaan itu membuat orang kembali berkerumun di jalanan, dan  seperti menjadi bumerang karena akan berpotensi besar menyebabkan penyebaran virus corona dalam jumlah yang masif.

Ada apa dengan lockdown di India yang berakhir kacau ini?

Pemerintah India dianggap melakukan lockdown tanpa perencanaan. 

Sebelumnya, PM Narendra Modi mengatakan bahwa pasokan kebutuhan di India cukup, tetapi kenyataannya tidak demikian dan masyarakat sudah terlanjur menjadi panik.

Kenyataan bahwa  jutaan orang terancam kehilangan pekerjaan dan tanpa uang akibat lockdown ini, membuat banyak orang dalam ketakutan atas penyebaran virus corona sekaligus takut menjadi lapar di kota Delhi dan memilih untuk pulang ke desa asal, padahal transportasi umum telah dihentikan operasinya oleh pemerintah.

Miris, karena keadaan menjadi terlihat suram karena  seorang pekerja bahkan dilaporkan meninggal pada Sabtu (28/3) kemarin, setelah berusaha berjalan sejauh 270 mil (270km) untuk kembali ke rumah. 

Cerita ini menjadi cerita kesekian, karena sebelumnya sebuah kisah mengharukan terjadi ketika seorang suami bersepeda sejauh 12 kilometer (km), untuk mengantar istrinya yang sedang sakit.

Pada awalnya memang PM Modi telah menjanjikan anggaran senilai US$ 2 miliar atau Rp 30 triliun (asumsi kurs Rp 15.000/US$) untuk mendukung sistem perawatan kesehatan di Negeri Bollywood itu, namun Modi salah berhitung karena  hal itu menjadi hal kedua dari kacamata masyarakat yang melihat bahwa perencanaan untuk pemenuhan bahan pokok seperti dilupakan.

Tantangan lockdown bagi pemerintah India memang sangat besar.  Jumlah penduduk yang sangat besar dengan kebijakan yang berlaku serempak di setiap wilayah membuat  sekitar 1,3 miliar orang dikarantina selama tiga pekan.

Padahal kebutuhan sehari-hari  amatlah banyak, dan memaksa orang untuk keluar rumah demi kebutuhan perut.

Sehingga lelucon yang terjadi  bahwa "tak ada libur bagi pekerja yang tidak terkena virus corona atau meninggal", benar-benar menjadi kenyataan yang terjadi di India,  'kalau belum meninggal diminta terus kerja'. Akibatnya, puluhan juta orang terancam kehilangan pekerjaan.

Pemerintah Indonesia perlu belajar dari peristiwa ini. 

Kajian untuk melakukan lockdown perlu dilakukan secara mendetail dan cermat, sehingga dampak buruk seperti ini tidak terjadi.

Belajar dari India, sebaiknya lockdown wilayah lebih dianjurkan terutama bagi daerah berpotensi tinggi terpapar virus corona, dengan pengawasan yang juga ketat pada daerah lain. Lockdown semua wilayah secara serempak, bisa saja menimbulkan kepanikan seperti yang terjadi di India.

Berikutnya perlu dihitung, direncanakan pasokan kebutuhan pokok pada masa lockdown ini. 

Hal ini nampak tidak bermasalah bagi negara maju seperti China, Italia atau Spanyol, namun Indonesia meski mungkin tidak akan seburuk India , harus memastikan ini dapat berjalan lebih baik.

Selain itu yang perlu dipikirkan adalah bagaimana memberi jaminan hidup kepada para pekerja informal yang amat terganggu penghasilannya ketika benar-benar lockdown dilakukan. Hal ini menjadi persoalan serius terlebih dengan kelompok yang amat rentan terhadap lockdown yang jumlahnya tentu tidak sedikit.

Ketiga hal ini, kita harapkan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Karantina Wilayah yang sedang disiapkan oleh pemerintah. Me-lockdown secara menyeluruh memiliki dampak yang lebih besar, daripada perwilayah saja. Kita tunggu saja isi dari PP ini.

Terakhir, meski hitungan ekonomi lebih mendominasi kekacauan lockdown di India, tetapi faktor vital yang tidak boleh dilupakan dalam kondisi ini adalah memastikan tenaga medis yang memadai dengan APD yang mencukupi.

Hal ini perlu dipastikan agar ketika lockdown dilakukan, pemerintah jangan double pusing. Memastikan aman secara ekonomi, tetapi juga memastikan proses pencegahan penularan covid-19 secara medis juga terus berjalan dengan baik.

Referensi

Referensi

Referensi