Bujuk Rayu Tak Biasa dari Basuki kepada Anies

"Kalau soal Ibu Kota negara, semua bertanggung jawab, termasuk saya. Jangan dibeda-bedakan kewenangannya, karena ini Ibu Kota negara," kata Basuki saat dijumpai di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Basuki secara lugas menyatakan ikut bertanggungjawab atas banjir Jakarta, pernyataan yang tak biasa, sepertinya Basuki ingin melakukan bujuk rayu pada Anies dengan mengeluarkan kalimat manis seperti ini.

MESKI  ketidakhadiran para Gubernur, Anies Baswedan, RIdwan Kamil dan Wahidin  sempat menunda beberapa agenda penting namun banyak hal menarik yang dapat disimak seusai rapat dengar pendapat (RDP) tentang penanganan banjir Ibu kota antara pemerintah dengan Komisi V DPR.

Salah satunya adalah pernyataan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono seusai rapat, yang tidak segan mengatakan bahwa dirinya juga ikut bertanggung jawab atas banjir yang melanda Jakarta.

Konteks permakluman Basuki ini disampaikan saat dirinya menjelaskan tentang rencana pemerintah pusat untuk membantu penanganan banjir yang melanda Pulau Jawa dan Jakarta khususnya.

Setelah memaparkan tentang hal  tersebut, Basuki menandaskan bahwa persoalan banjir di Jakarta jangan dibatasi dan dikotak-kotakan karen itu hanya secara administrasi padahal seharusnya  semua pihak mengambil bagian dan ikut bertanggungjawab.

Disinilah, Basuki lantas mengatakan bahwa dirinya memang ikut bertanggungjawab atas banjir yang sedang melanda Jakarta secara berjilid-jilid dari awal tahun ini.

Pernyataan Basuki ini memang terlihat tak biasa. Apalagi, kerap Basuki bersilang pendapat dengan Anies Baswedan soal penanganan banjir. 

Basuki yakin bahwa konsep normalisasi sungai adalah hal yang mesti dilakukan pihak pemerintah baik pusat maupun daerah. Anies berpendapat sebaliknya dan nampaknya tak sepakat. Anies lebih senang menyebut usaha itu dengan naturalisasi, tidak menormalisasi karena bagi Anies ada pembetonan dalam proses normalisasi ini.

Sampai sekarang, memang konsep Anies nampak lebih lembut didengar, namun sayangnya  hanya didengar saja, belum terlihat hasilnya.

Selanjutnya, Basuki yang jelas lebih paham secara teknis berharap agar Anies mampu mengaplikasikan apa yang disebutnya naturalisasi tersebut, karena menurut Basuki esensinya sama, yaitu memperluas daerah aliran sungai.

Sayangnya, Anies belum bergerak aktif secara signifikan. 

Malah, dalam sebuah kesempatan, keduanya, Basuki dan Anies hampir terpancing untuk saling berdebat tentang penanganan banjir di awal tahun kemarin.

Sempat panas, karena setelah Anies mengatakan bahwa dirinya  siap untuk berdebat dengan siapa saja, dibalas Basuki dengan mengatakan bahwa dirinya tak diajar untuk berdebat.

Dari jejak-jejak inilah, pernyataan ikut bertanggung jawab Basuki terdengar seperti oase di padang gurun, meskipun sebenarnya ini bukanlah pernyataan yang pertama yang disampaikan Basuki.  Baru lusa kemarin (25/2/2020), saat ditemui di Istana Presiden, Basuki juga mengatakan hal yang sama, yaitu ikut bertanggungjawab atas banjir Jakarta.

Ada apa dengan Basuki, sehingga terkesan manis seperti ini kepada Anies?

Menarik melihat pernyataan Basuki ini, bahkan menurut saya, ada unsur bujuk rayu yang terkandung di dalam pernyataan  ikut bertanggung jawab atas banjir Jakarta ala Basuki ini.

Bujuk rayu pada Anies seperti apa yang dimaksud dari pernyataan Basuki ini?

Paling tidak ada dua konteks yang dapat digunakan untuk menjelaskan pernyataan ini. 

Pertama, pernyataan ikut bertanggungjawab Basuki ingin sekali menegaskan bahwa pemerintah memang berperan aktif untuk mengurangi dampak banjir di Ibu kota.

Banyak hal yang sudah dilakukan, seperti pembuatan waduk dan sebagainya. Oleh karena iti, Basuki merasa pemerintah masih perlu berbuat lebih banyak. Pernyataan normal bagi  seorang praktisi yang bukan politikus dari seorang Basuki.

Kedua, konteks pernyataan yang mungkin berkaitan erat dengan agenda rapat dengar pendapat tentang penanganan banjir dengan Komisi V DPR yang dilaksanakan kemarin.

Saat itu Basuki hadir dan direncanakan akan bertemu dengan Anies mendiskusikan tentang penanganan banjir. 

Sayang, Anies tak hadir dan pertemuan terpaksa ditunda untuk pertemuan berikutnya yang diharapkan akan dihadiri lengkap oleh  para Gubernur---selain Anies, Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) dan Wahidin (Gubernur Banten) juga diundang.

Pernyataan Basuki dapat dianggap sebagai cara Basuki untuk membuka keran diskusi dengan lebih lembut. 

Menyatakan ikut bertanggunjawab, membuat ruang diskusi nanti akan tampak terbuka, dan bisa saja ini adalah cara ampuh Basuki untuk meminta agar kewenangan pemerintah pusat diberikan dalam porsi yang lebih banyak, biar hasilnya dapat lebih signifikan menangani banjir Jakarta.

Mengapa harus demikian? Dalam beberapa pernyataannya, Basuki mengatakan bahwa titik banjir maksimal terjadi di titik dimana normalisasi tidak dilanjutkan lagi oleh pemerintah daerah di masa Anies memerintah.

Ruang normalisasi atau naturalisasi atau apapun namanya itu, menjadi sangat terbatas bagi Basuki karena pemprov DKI memiliki tugas untuk menyiapkan proses penyiapan konstruksi seperti pembebasan lahan dan sebagainya sebelum dibantu untuk normalisasi, sayangnya tidak dilakukan oleh Anies. Akibatnya proses itu berhenti.

Karena itu, patut diduga bahwa dengan mengatakan ikut bertanggungjawab atas banjir, Basuki sebenarnya sedang membujuk rayu atau memohon kepada Anies memberikan ruang yang lebih banyak  dengan difasilitasi oleh DPR.

Jika benar itu persoalannya, publik tentu berharap agar Anies dapat membuka hati untuk mendiskusikan apa yang harus segera dilakukan, bukan lagi terjebak dalam debat kusir soal definisi naturalisasi dan normalisasi dan saling menyalahkan.

Artinya, strategi bujuk rayu ini, hanya bisa berhasil jikalah Anies pada akhirnya luluh dan memberikan ruang seluas-luasnya kepada pemerintah pusat untuk menangani banjir Jakarta. Termasuk, meneruskan proyek normalisasi yang telah dijalankan oleh Jokowi dan Ahok.

Tak mudah bagi Anies, karena secara politis akan mengganggu persona brandingnya, Anies ingin nampak beda dan original, tidak mau dikatakan peniru, meskipun untuk hal yang baik.

Akan tetapi, tak ada salahnya publik tetap berharap, karena siapa tahu, demi masyarakat Jakarta Anies bisa saja berubah. Kita tunggu saja kelanjutan bujuk rayu ala Basuki ini di rapat Komisi V DPR nanti.

Referensi