Wajah Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko terlihat serius, bahkan lebih serius dari biasanya. Moeldoko hari inimenjawab pertanyaan wartawan tentang siapa dalang kerusuhan Papua, tanpa ragu Moeldoko menyebut bahwa tokoh separatis Papua, Benny Wenda, sebagai dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat.
"Ya jelas toh. Jelas Benny Wenda itu. Dia mobilisasi diplomatik, mobilisasi informasi yang missed, yang enggak benar. Itu yang dia lakukan di Australia, di Inggris," ujar Moeldoko di kantornya, Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (2/9/2019).
Sebenarnya, sosok Benny Wenda bukanlah sosok baru dalam gerakan untuk membuat Papua Merdeka, akan tetapi Indonesia terkesan berhati-hati untuk mengambil langkah terhadap Benny Wenda. Apa alasannya? Benny Wenda sudah membawa isu Papua menjadi terus hangat ke dunia internasional.
Paling terakhir terlihat dari bagaimana pengakuan atas perjuangan Wenda diberikan oleh Dewan Kota Oxford, Inggris. Wenda mendapat penghargaan Kebebasan Kota (Freedom of the City) dari Dewan Kota Oxford, tempat dimana Wenda bermukim sekrangan.
Pemerintah Indonesia lantas geram, sebagaimana keterangan resmi Kementerian Luar Negeri, Kamis (18/7/2019), Benny disebut sebagai "pegiat separatisme Papua yang memiliki rekam jejak kriminal di Papua."Â
Indonesia lantas mengecam keras pemberian penghargaan untuk orang seperti Benny, karena Benny memiliki jejak kriminal yang ditinggalkan.
Benny Wenda memang melarikan diri dari Indonesia sesudah ditangkap pada 6 Juni 2002 dengan tuduhan mengajak massa menyerang sebuah kantor polisi dan membakar dua toko di Abepura pada 7 Desember 2000.Â
Setelah dihadapkan ke pengadilan pada 24 September 2002, pada 27 Oktober 2002, Benny kabur dari Lembaga Pemasyarakatan Abepura dengan membobol jeruji besi.
Benny akhirnya berhasil melarikan diri sesudah menyeberang ke negara di sebelah timur Jayapura, yakni Papua Nugini. Bahkan dengan bantuan pihak luar, Benny berhasil kabur sampai Inggris.
Berjuang terus dengan ideologinya, Benny bersama rekan-rekannya berkumpul di Vanuatu, negara kecil yang memang kerap mengusik kedaulatan RI atas Papua. Di Vanuatu, mereka mendeklarasikan Serikat Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) pada 7 Desember 2014.Â
Di wadah ini hebatnya Benny Wenda bertugas langsung sebagai juru bicara ULMWP.
Melalui negara Vanuatu juga , Wenda bahkan terus berusaha untuk sampai ke ke kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa-bangsa (KTHAM PBB) untuk menyuarakan aspirasinya.
Pada saat itu, pemerintah Indonesia melalui Menlu Retno Lestari Priansari Marsudi sempat menyuarakan protesnya kepada Vanuatu.
"Kami sudah melayangkan nota protes keras kepada Vanuatu. Dalam hubungan diplomatik, sekali lagi, rasa saling menghormati itu harus dijunjung tinggi. Salah satu prinsip yang harus dihormati semua negara adalah menghormati kedaulatan negara lain," kata Retno di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2019) lalu.
Pemerintah Indonesia tentu bertambah geram dan marah karena dalam  peristiwa Papua kemarin,  Benny Wenda tak segan mengaku telah mengeluarkan surat edaran yang berisi instruksi agar rakyat Papua tak mengikuti upacara kemerdekaan.
Pria kelahiran Papua pada 17 Agustus 1974 ini  bahkan berdalih bahwa seruannya  tidak ada hubungannya dengan gerakan spontanitas masyarakat yang berujung aksi dalam gelombang massa besar.
"Saya memang mengeluarkan surat edaran beberapa pekan sebelum selebrasi kemerdekaan Indonesia. Isinya menyerukan kepada rakyat Papua supaya tidak ikut upacara," ucap Benny.
"Tapi aksi di Surabaya yang merembet ke Papua itu spontanitas saja. Rakyat Papua yang bergerak," tambah Benny, seperti dilansir dari Kompas.com.
Pernyataan inilah yang mungkin dianggap oleh Moeldoko sebagai upaya kuat pendalangan karena selain melakukan koneksi langsung ke masyarakat Papua, Wenda juga dipecaya telah melakukan upaya-upaya untuk menyebarkan informasi semakin masih tentang perjuangan kemerdekaan Papua kepada negara-negara dimana Wenda bermukim dan mempunyai akses yang kuat penyebaran informasi tentang Papua.
Respon Terhadap Pernyataan Moeldoko
Ada respon menarik dari Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid yang mengkritik pernyataan Kepala Staf Presiden Moeldoko tentang Benny Wenda sebagai dalang kerusuhan.
"Pernyataan itu pernyataan politik atau pernyataan hukum? Kalau pernyataan hukum sebaiknya ditunjukkan dengan proses pembuktian, penjelasan tentang bukti-bukti yang ada di dalam hubungan peristiwa kerusuhan dengan apa yang dituduhkan," ujar Usman.
Apa yang dapat kita pahami, jika ini pernyataan hukum, maka Usman berpendapat bahwa perlu bukti-bukti yang kuat. Sedangkan dari sudut pernyataan politik, maka pernyataan ini seolah-olah menggambarkan bahwa Pemerintah Indonesia tengah mengadapi upaya internasionalisasi masalah Papua.
Sampai di titik ini, sebagai bangsa, perjuangan Benny wenda itu ada dan nyata. Pemerintah memang butuh lebih dari sekedar pernyataan bahwa Benny Wenda sebagai dalang kerusuhan Papua, tetpai perlu untuk meningkatkan diplomasi di tingkat internasional untuk menguatkan posisi Indonesia di dunai internasional dalam permasalahan Papua.
Di dalam negeri, pernyataan Benny Wenda sebagai dalang kerusuhan dapat dianggap sebagai penguatan informasi saja, namun perlu langkah-langkah lebih riil untuk berkomunikasi dengan tokoh masyarakat Papua dan rakyat Papua sesegera mungkin unttuk meredam situasi. Presiden Jokowi memang sudah berencana untuk mengunjungi Papua dalam waktu dekat.
