Hal ini menjadi wajar, karena dalam sistim presidensial-multipartai, bentuk koalisi di titik ini dipastikan akan berubah. Proses koalisi bahkan dapat dikatakan seringkali dibangun di atas pondasi pragmatism. Kepopuleran sebuah partai sebelum pilpres tidak akan cukup mempengaruhi fragmentasi politik hasil Pemilu 2019, jikalah tidak linera dengan electoral vote yang diperoleh.
Disinilah electoral vote, terutama kepastian kursi yang diperoleh masing-masing partai menjadi alat menentukan tawar menawar politik. Jika benar demikian, maka publik pasti akan dipertotonkan hal-hal seperti yang terjadi sekarang. Drama penjajakan koalisi akan begitu lama terjalin dengan manuver zig-zag dari elit-elit partai.
Kembali ke pertanyaan awal, partai mana yang tidak mendukung bergabungnya Gerindra? Dari pemetaan tersebut, maka tertinggal tiga partai saja yang dapat memberikan suara "perlawanan" terhadap manuver Jokowi ini, yakni Golkar, Nasdem dan mungkin saja PDIP.
Gokar melalui Jusuf Kalla bahkan sebelum pertemuan Teuku Umar- Kertanegera terjadi sudah mewanti-wanti agar rencana bergabungnya Partai Gerindra ke kubu Jokowi-Ma'ruf harus mendapat persetujuan dari partai koalisi yang mengusung pasangan tersebut memenangkan pilpres 2019.
"Karena misalnya kalu mau kawin kan harus ada persetujuan yang mau kawin dan juga keluarga dekat, nah anggaplah partai (koalisi) itu keluarga dekat. Kalau keluarga tidak setuju, ya susah juga anda kawin" kata JK.
Selain Golkar, partai yang cukup tajam menyatakan kesetujuan atas bergabungnya adalah Nasdem. Partai Surya Paloh ini, bahkan terang-terangan dengan mengatakan bahwa Gerindra tidak pernah diajak Jokowi. Seperti yang diutarakan Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate.
Plate mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah mengajak Partai Gerindra bergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dan kabinet periode 2019-2024. Ajakan Jokowi kepada Gerindra, menurut Plate sebatas bersama-sama membangun negara seusai Pilpres 2019.
"Jokowi tidak pernah itu mengajak secara langsung mereka (oposisi) ke dalam kabinet. Maksud Jokowi ialah mari bersatu untuk membangun negara. Jangan dianggap bag-bagi kursi di kabinet," ujar Johnny  di Jakarta, Jumat (9/8).
Bahkan dua hari lalu, Nasdem melalui Ketua DPP, Irma Suryani mengatakan bahwa Gerindra mempunyai  maksud terselubung di balik pernyataan mendukung Kabinet Zaken demi mendapatkan kursi menteri.
"Usul agar jokowi membentuk kabinet zaken, tentu tidak semata-mata bicara kualitas menteri yang dianggap kurang profesional, tetapi lebih kepada usulan agar ada ruang yang dapat diberikan untuk partai-partai oposisi yang merapat agar bisa tetap dapat jatah. Bagaimana caranya? Tentu dengan menyodorkan calon menteri dari para profesional dan akademisi yang sebenarnya adalah juga merupakan kader simpatisan mereka," kata Irma lugas, Jumat (16/8/2019).
Lalu bagaimana PDIP? Sinyal bahwa PDIP memang belum bulat untuk mengajak sudah tampak saat Kongres V PDIP di Bali.
