Parpol Berduel Sengit untuk Jabatan Ketua MPR, Siapa Menang?

Apakah jabatan Ketua MPR adalah jabatan yang strategis? Meskipun ada yang mengatakan bahwa jabatan itu hanyalah untuk gensi semata nama pengamat politik Adi Prayitno secara lugas menjelaskan betapa pentingnya jabatan ketua MPR.

Menurut Adi, jabatan ketua MPR penting lantaran merupakan salah satu posisi puncak pimpinan di Senayan yang mewadahi DPR dan DPD. Secara kelembagaan MPR merupakan institusi negara yang secara simbolik sebagai lembaga kenegaraan tempat berkumpulnya negarawan dari unsur partai politik dan DPD. "Wajar jika ketua MPR seksi diperebutkan," kata Adi.

Siapa yang memperebutkan? Hampir semua partai mulai berkicau tentang keinginannya untuk menjadi ketua MPR.

Jika kita urut, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah partai yang pertama secara lantang mengungkapkan keinginannya untuk menjadi Ketua MPR. Tak tanggung-tanggun Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengaku lebih tertarik menjabat Ketua MPR RI daripada menjadi salah seorang menteri pada kabinet pemerintahan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin mendatang.

"Saya terus terang ingin di MPR, (menjadi) menteri sudah pernah dan sudah cukuplah saya mengabdi di eksekutif, gantian saya biar di legislatif," kata Cak Imin di acara Sosialisasi Muktamar PKB di Semarang, Jawa Tengah pada Juli awal.

Pernyataan Cak Imin pada Juli ini, adalah pernyataan yang kesekian.Cak Imin merasa perlu menyatakan berulang-ulang karena dalam perkembangannya, para partai politik baik yang tergabung dalam koalisi Jokowi maupun Prabowo mencari peluang untuk mendapatkan posisi tersebut.

Lihat saja Golkar yang beberapa waktu lalu mengatakan bahwa jabatan Kursi MPR sudah sejak lama diminta partai tersebut kepada Jokowi, seperti yang dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ace Hasan Syadzily.

Ace menjelaskan keinginan itu disampaikan dalam sebuah pertemuan yang berlangsung dua bulan lalu. "Kami sudah menyampaikan keinginan Partai Golkar kepada Presiden Jokowi tentang kursi Ketua MPR yang akan ditempati kader Partai Golkar sejak dua bulan yang lalu," ujar  Ace pada Jumat (2/8).

Persaingan juga semakin dekat, karena di antara diskusi PKB dan Golkar tampillah Demokrat dengan narasi baru.

Pada akhir Juli lalu, Demokrat melalui Wakil Ketua Umum Partai,  Syarief Hasan bahkan harus mengungkit ketua MPR era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono periode 2009-2014 untuk memperkuat argument bahwa Demokrat juga layak untuk menjadi Ketua MPR.

 Saat itu, kata Syarief, posisi ketua MPR diserahkan kepada PDI Perjuangan yang notabenenya sebagai partai oposisi.

Syarief berharap pada periode 2019-2024 ini, ada timbal balik di mana posisi ketua MPR bisa dijabat oleh perwakilan dari Demokrat.

"Pada saat itu Partai Demokrat ketua DPR, PDIP jadi ketua MPR dan itu didukung penuh oleh Partai Demokrat. Bahkan saya sempat juga berkunjung ke rumahnya Ibu Megawati pada saat itu," kata Syarief di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2019).

"Nah kalau saja itu terjadi pengulangan sejarah, saya pikir baik untuk bangsa. Jadi kalau saja ya, dan bila temen-temen setuju dan PDIP juga setuju. Mudah-mudahan kalau saja terjadi ketua DPR-nya adalah PDIP mungkin bagus jguga kalau MPR-nya itu dijabat oleh Partai Demokrat," ujar Syarief.

Keinginan ketiga partai ini mendapat angina keras, ketika Teuku Umar dan Kertanegara semakin akrab. Bahkan, kabarnya PDIP bahkan akan merestui Gerindra menjadi pimpinan MPR dengan sedikit catatan.

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah saat berada di Masjid Al Ihsan Grand Inna Bali Beach Hotel, Sanur, Bali, Minggu (11/8/2019), menjelaskan bahwa PDIP siap membuka kemungkinan membuat paket pimpinan MPR dengan Koalisi Indonesia Adil Makmur yang pernah mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Kita akan menyepakati komposisi pimpinan MPR dari KIK (Koalisi Indonesia Kerja) atau bersama-sama dengan unsur dari Koalisi Adil Makmur yang bersepakat, yang berkomit, yang setuju untuk diagendakannya amendemen terbatas UUD 45," kata Basarah.

Mempunyai agenda amendemen terbatas UUD 45, PDIP memang membutuhkan kekuatan besar untuk mengolkan keinginannya tersebut.  Seperti gayung bersambut, Gerindra terlihat siap untuk membantu PDIP.

"Sekilas kami tangkap nawaitu rekan-rekan PDIP bagus agar pembangunan bisa terus berkesinambungan walaupun terjadi pergantian pemerintahan. Kami akan benar-benar kaji," ujar anggota Dewan Pembina DPP Gerindra, Habiburokhman, Minggu (11/8/2019).

Masuknya Gerindra membuat PKB berpikir keras, dan seakan menunggu bagaimana pola kedekatan PDIP dan Gerindra akan berjalan.

"Kita tunggu saja, segala kemungkinan bisa terjadi, siapa tahu nanti ada kejutan," kata Wasekjen PKB, Daniel Johan kepada wartawan, Senin (12/8/2019).  

Apa kabar partai Ketua MPR Zulkifli Hasan yakni PAN? PAN berusaha mencari jalan tengah dan akomodatif, PAN berharap ada penambahan kursi pimpinan MPR.

Melalui Wakil Sekretaris Jenderal Saleh Partaonan Daulay  PAN berniat mengusulkan penambahan kursi pimpinan MPR. Unsur pimpinan terdiri dari sembilan fraksi dan satu DPD.

"Ini adalah politik akomodatif. Sama seperti periode 2014-2019, semua partai di DPR legawa untuk mengadakan tambahan pimpinan di MPR dan DPR," kata Saleh, Senin, 12 Agustus 2019.

Jika menilik dalam UU Nomor 17 Tahun 2014, komposisi pimpinan MPR terdiri atas satu ketua dan empat wakil akan tetapi jika aturan Dapat direvisi menjadi berjumlah delapan orang, yang tediri dari satu ketua dan tujuh wakil.

Komunikasi politik antara parpol dipercaya akan terus berjalan. Perlombaan untuk menunjukan keunggulan electoral dari setiap partai akan dikedepankan. Selain itu dipercaya, setiap partai akan bertanding dengan menunjukan kehebatan figur dari masing-masing kubu.

Kuncinya akan di PDIP, dipercaya siapa yang mampu mengajukan proposal terbaik bagi PDIP dialah yang akan menjadi kampiun. Gerindra berada di baris depan sekarang, tetapi melihat situasi politik sekarang, PKB, Golkar dan Demokrat bahkan PAN bisa saja membuat kejutan.

 Kita tunggu saja.

Sumber : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6