Ada kutipan yang sangat kuat soal kepemimpinan, "Kepemimpinan adalah mengambil tanggung jawab, bukan membuat alasan."
Peristiwa tak biasa black out, padamnya listrik di Ibu Kota dan sebagian Jawa, mau tidak mau membuat publik terpancing  mencari tahu siapa yang bertanggungjawab akan permasalahan ini.
Publik tidak terlalu peduli dengan masalah teknis dibalik padamnya listrik tersebut, dan tidak terlalu pusing tentang penjelasan teknis yang njelimet tersebut, publik hanya ingin agar hak mereka sebagai konsumen dan pelanggan terpenuhi dan tidak dirugikan, sesuatu yang wajar.
Lalu kembali ke pertanyaan, siapa yang harus bertanggung jawab? Lupakan sejenak Pelaksana tugas Direktur Utama PT PLN Sripeni Inten Cahyani, yang seperti terjebak dalam situasi ini atau dapat disebut ketiban sial, baru empat hari dilantik mengalami peristiwa tragis di masa kepemimpinannya.
Sorotan masyarakat pantas  tertuju ke level menteri. Ada dua nama di level ini yang menjadi sorotan, Menteri ESDM, Ignasius Jonan dan Menteri BUMN, Rini Soemarno.
Ignasius Jonan lebih dahulu diserang di akun Instagram resmi miliknya. Publik meminta penjelasan tentang pemadaman massal yang terjadi, Jonan lantas membalas komentar dengna mengutarakan komentar yang sedikit "provokatif". "Digugat aja PLN," tulis Jonan pada komentar yang ia tulis pada Minggu, 4 Agustus 2019.
Jonan bahkan berjanji akan meneruskan kegundahan publik tersebut. "Saya akan sampaikan concern ini dan memang perlu disentil keras PLN," tulis Jonan lagi.
Apakah relasi ESDM pimpinannya dengan PLN sebegitu jauhnya sehingga nampak harus lepas tangan? Untuk hal ini Jonan beralasan bahwa Kementerian BUMN adalah yang paling berkuasa atas PLN. Sedangkan Kementerian ESDM hanyalah regulator dan tidak bertanggung jawab atas operasional PLN.
"Silahkan tanya PLN dan Menteri BUMN sebagai penanggungjawab operator, ESDM adalah regulator yang mengawasi dan monitor kinerja operator," jelas Jonan.
"PLN itu BUMN," jelas Jonan kepada warganet.
Jika kita telaah lebih jauh, apa yang dikatakan oleh Jonan memang ada benarnya, minimal soal penunjukan personal atau petinggi PLN yang dikatakan oleh Jokowi sebagai "Orang Pinter-Pinter" ini.
Menteri BUMN, Rini Sumarno yang bertanggung jawab untuk menunjuk direksi PLN, terutama setelah  Direktur PLN Sofyan Basir terjerat kasus suap PLTU Riau.
Amat disayangkan bahwa Rini masih menunda untuk menunjuk definitif pengganti Basyir dan masih lebih suka menunjuk Pelaksana tugas seperti Sripeni Inten, padahal secara organisasi kewenangan Plt amatlah terbatas .
Bahkan menurut berbagai sumber, pergantian yang dilakukan oleh Rini dianggap tidak signifikan untuk mendongkrak kinerja PLN, karena dari 12 jajaran direksi tidak ada satupun yang memiliki latar belakang jaringan transmisi. jajaran direksi lebih banyak diisi orang dengan latar belakang distribusi.
PLN dianggap sebagai pencari profit semata. Sebenarnya tidak masalah, tetapi sebagai BUMN yang tanpa kompetitor bahaya paling besar adalah fokusnya lebih kepada profit tanpa menjaga kualitas, tidak ada check and balance yang jelas sehingga persoalan black out seperti amunisi yang menunggu waktu untuk meledak.
Sampai di titik ini, logis jika akhirnya kita akan sepakat dengan Jonan, bahwa PLN adalah wilayah yang mesti diatur oleh Rini Sumarno. Akan tetapi, tentu kita perlu menunggu investigasi mendalam yang mungkin mendapati bahwa persoalannya bisa saja ada di regulator di pihak Jonan, ESDM juga perlu bertanggungjawab.
Publik juga bersyukur bahwa ada semacam keberanian di antara para menteri untuk mulai tunjuk tangan pada rekan sejawat menteri yang lain, seperti membela diri. Jonan tanpa ragu mengatakan ini persoalan dari BUMN bukan ESDM.
Bukan sebuah persoalan besar, jika ini berkaitan dengan kompetensi atau unjuk kerja dari para menteri. Akan tetapi tidak cukup sampai disitu saja. Publik amat  menunggu, jikalau terbukti, pejabat harus berani bertanggung jawab bahkan berani mengundurkan diri.
Sebuah kultur yang masih jauh dari pejabat dalma negeri, dan hanya sering dilihat dilakukan oleh  pejabat publik di luar negeri yang memilih mengundurkan diri saat ada kejadian atau kebijakannya dinyatakan merugikan banyak orang.
Apakah Jonan atau Rini berani melakukan hal yang sama?Â
