"Kalo Demokrat mau gabung ke 01 atau pun Agus Yudhoyono mau jadi Menterinya pak Jokowi. Silahkan monggo," kata Juru Bicara BPN, Andre Rosiade, di Jakarta, Jumat (7/6).
Konteks pernyataan di atas sebagai respons terhadap cuitan politisi Demokrat, Andi Arief yang merasa heran partainya, SBY, hingga Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) disalahkan dalam kekalahan paslon nomor urut 02.
Andi berpendapat hal itu tidak pantas karena ketiganya tidak dilibatkan dalam deklarasi pada 9 Agustus 2018, alasannya karena Demokrat meminta Prabowo untuk tak meminang Sandiaga sebagai cawapres.
"Partai Demokrat, SBY, dan AHY ditinggal oleh deklarasi 02 hanya karena bilang, jika Pak Prabowo berpasangan dengan Sandi Uno, tidak memiliki peluang menang berdasar survei, dan menyarankan Pak Prabowo mencari cawapres lain agar kesempatan menang ada," ujar Andi.
Di luar pernyataan Andi yang memang begitu adanya, kita perlu memberikan perhatian kepada respon BPN terhadap cuitan Andi Arief. Sepertinya ada yang berbeda dari sebelum-sebelumnya, paling tidak sebelum silahturahmi lebaran  yang dilakukan AHY ke Jokowi dan Megawati.
Sebelumnya, BPN masih terlihat aktif untuk memperbaiki sekaligus menjaga kekompakan dari seluruh partai koalisi Adil Makmur, di tengah pendapat beberapa anggota partai yang sering melenceng, seperti Andi Arief.
Kita bisa melihat bagaimana BPN terus menjaga sikap agar terlihat harmonis. Ketika cuitan Andi Arief tentang setan gundul menjadi viral, BPN melalui Andre Rosiade dengan para jubir yang lain berjibaku untuk menjawab bahwa Demokrat dan Gerindra tetap kompak, dan pernyataan Andi Arief itu bersifat personal.
Demikian juga ketika kasus Arif Puyuono yang meminta Demokrat agar segera keluar dari koalisi karena ketidakkonsistenan dalam mendukung Prabowo-Sandi, BPN melalui Riza Patria bahkan meminta maaf atas perkataan Arif Puyuno tersebut, dan menganggap bahwa itu bukan pernyataan BPN atau Gerindra sebagai sebuah partai.
Hari ini,kesabaran BPN sepertinya telah habis, sesudah Andi Arief mengatakan bahwa BPN terus menyalahkan Demokrat atas kekalahan Prabowo, padahal Demokrat sendiri sudah merasakan aroma kekalahan Prabowo-Sandi jauh sebelumnya karena Prabowo "salah" memilih Sandiaga sebagai Cawapres.
Andre Rosiade lantas meminta Demokrat jika mau keluar dari koalisi segera keluar sekaligus memberi "restu" untuk AHY jika ingin menjadi menteri Jokowi. Tidak ada lagi gaya menetralkan situasi dari BPN.
Mengapa BPN bersikap pasrah dan terkesan memberikan restu kepada AHY?
Safari Lebaran dari AHY kemarin sudah berbicara segalanya, dalam arti pernyataan Andi Arief hanya sebagai pemicu dari berbagai timbunan kekesalan dari BPN terhadap Demokrat dan AHY.
Mengapa demikian? Seperti sebelum-sebelumnya, BPN meski memaafkan AHY karena bertemu Jokowi di Istana dan hadir di pertemuan pemimpin muda Indonesia di Bogor tetap menunjukan kekecewaannya terhadap sikap AHY.
Bagaimana mungkin Ketua Kogasma Demokrat tersebut bertemu dengan Jokowi dan pemimpin muda Indonesia seperti Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil dll, padahal masih berpayung di koalisi 02. Begitu kira-kira.
Silahturahmi kemarin saat lebaran, meski dikatakan tidak berbicara politik, tetapi secara non verbal menyatakan sebalinya. Bersilahturahmi dengan Jokowi memang sedikit dapat diterima, tetapi mengapa harus bertemu dengan Megawati di kediamannya. Meskipun dianggap sebagai silahturahim, tetapi wajah politik hal itu dapat dilihat berbeda.
Pertemuan dalam bingkai hari raya tersebut, sarat dengan komunikasi berisi pesan atau sinyal yang sangat kuat bahwa AHY memang telah bersiap berpindah kendaraan berpolitik dalam hal ini koalisi, jika pada akhirnya di akhir Juni nanti MK mengatakan bahwa  gugatan dari BPN tidak dapat diterima.
BPN tidak bisa berbuat apa-apa, dan terkesan pasrah sehingga memberi "restu" Â agar AHY jika mau bergabung dengan Jokowi, maka dapat segera mewujudkannya.
Apa yang terjadi di koalisi BPN hendak memberikan perspektif yang amat jelas bahwa politik itu amat cair, tidak ada  kawan dan lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan.
