Senin Kemarin, Prabowo Subianto mengundang sejumlah media asing ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Tema pertemuan tersebut adalah 'Pemilu 2019: Bukti Kecurangan dan Apa Artinya bagi Demokrasi Indonesia'.
Hadir dalam pertemuan tersebut, hampir semua tokoh penting BPN Prabowo-Sandi. Selain Sandiaga Uno yang mendampingi, hadir juga Ketua Pemenangan BPN, Djoko Santoso, Rizal Ramli dan Amien Rais.
Sedangkan pihak media internasional yang diundang antara lain Reuters, Asahi Shimbun, Bloomberg, AFP, Al Jazeera, NHK, Nikkei, AP, SMH, VOA, dan Anadolu.
Dari komunikasinya dengan kepada media asing, pesan utama dari Prabowo adalah meminta agar dugaan kecurangan Pemilu di Indonesia disampaikan ke seluruh dunia.
"Pada intinya, kami mencoba menjelaskan kepada warga dunia dan Indonesia, tentunya, bahwa kami mengalami pemilu dengan aksi kecurangan yang terbuka dan terbukti melenceng dari norma demokrasi," ucap Prabowo dalam siaran pers BPN, Senin (6/5/2019).
The Strait Times adalah salah satu media yang sudah memberitakannya kemarin dengan judul 'Indonesian presidential hopeful Prabowo Subianto calls for data irregularities to be corrected'.
"Yang kami minta adalah koreksi semua kesalahan. Kami ingin audit IT. Sesederhana itu. Semua salah entri ini harus diperbaiki. Hanya itu yang kami minta," kata Prabowo seperti dilansir The Strait Times.
TKN Jokowi berespon terhadap pertemuan Prabowo dengan media. TKN menilai undangan media asing bertemu Prabowo untuk mengulang skenario Venezuela, sebuah tindakan yang dapat dianggap sebagai sesuatu yang "berbahaya".
Ada dua hal yang dapat kita mengerti soal skenario Venezuela dan apa yang dilakukan oleh Prabowo. Pertama, ada upaya untuk mengundang keterlibatan media asing atau luar negeri untuk mencampuri masalah dalam negeri Indonesia.
Kedua, secara tidak langsung ini juga merupakan sebuah upaya untuk mengumpulkan atau memobilisasi massa untuk menentang Presiden terpilih.
"Ini jelas manuver berbahaya bagi kedaulatan nasional dan masa depan demokrasi di negara kita. Indonesia bukan Venezuela. Pak Jokowi menang dalam versi hitung cepat dengan sangat meyakinkan. Ini kemenangan atas hoax dan juga kemenangan atas ancaman otoritarian hidup kembali. Jadi jangan bermimpi Indonesia dibuat seperti Venezuela," ucap Juru bicara TKN Ace Hasan Syadzily, kepada wartawan, Selasa (7/5/2019).
BPN melalui juru bicaranya Andre Rosiade, membantah tudingan TKN. Bagi BPN, apa yang dikatakan Ace seperti sebuah halusinasi.
"Saya rasa TKN berhalusinasi ya dengan membayangkan Pak Prabowo akan mengulang skenario Venezuela," ujar Andre.
"Kami sudah mengumpulkan data-data kecurangan ini dan akan segera menyampaikan ini ke Bawaslu. Jadi saya rasa ini pernyataan Bang Ace halusinasi yang sengaja disampaikan untuk menakut-nakuti rakyat, untuk memberikan rasa ketakutan publik. Jadi seolah-olah kalau orang menyampaikan kecurangan itu dituduh kudeta, ingin people power. Kecurangan itu harus segera diungkap. Dan kami masih menunggu rezim ini untuk membentuk tim pencari fakta bersama-sama," tambah Andre.
Apa yang dapat kita lihat dari semua hal ini?
Pertama, publik harus lebih sabar menunggu redanya iklim politik sesudah Pemilu. Suhu terlihat semakin memanas, mendekati akhir yaitu 22 Mei. Kedua kubu baik 01 dan 02, masih terus bertanggap-tanggapan, saling menyanggah bahkan menuding menjelang akhir.
Kedua, proses terhadap pelaksanaan demokrasi di bangsa kita masih dalam tahap pembelajaran. Masyarakat yang berharap sesudah pemungutan suara demokrasi seharusnya sudah selesai, ternyata harus berhadapan dengan berbagai polemik. Ada tuduhan kecurangan di sana, bahkan sampai di langkah-langkah untuk seperti ingin mendelgitimasi hasil Pemilu.
Sampai kapan kita belajar? Proses belajar itu baik adanya, tetapi nampaknya  kita masih perlu waktu yang lebih banyak  untuk melihat kedewasaan dari para kontestan untuk menjaga  komunikasi yang lebih sejuk pasca pilpres.
