BPN Prabowo, Tolonglah Jangan Melakukan Blunder Lagi

Blunder itu berasal bahasa Inggris yang artinya kekeliruan ataupun kesalahan besar. Dalam kamus Oxford sendiri, Blunder diartikan sebagai 'a Stupid or Careless mistake' (Kesalahan Bodoh atau kesalahan ceroboh). 

Dalam politik, blunder dalam politik berarti  argumen politik / kata kata politik / Kebijakan Politik (partai) yang akhirnya dapat merugikan orang yang berkata itu sendiri. 

Di dalam konstelasi pasca Pilpres ini masyarakat sering disuguhkan dengan diskusi, perdebatan tentang pemenangan pemilu, antara TKN dan BPN. TKN mewakili kubu 01 Jokowi-Ma'ruf, sedangkan BPN mewakili kubu 02, Prabowo-Sandi.

Sebagai rakyat Indonesia yang telah memberikan hak suara,  saya sangat bangga, karena dapat terlibat untuk memilih di antara kedua pasangan yang adalah putra-putra terbaik bangsa.

Saya juga meyakini, jika ini diumpamakan sepakbola, maka laga ini ibarat El Classico laga antara Barcelona versus Real Madrid, tentunya dengan menganggap Ronaldo masih bermain di Madrid. Dengan berharap, suguhan sepak bola indah dengan teknik tinggi akan tersaji.

Jika di catur, maka saya menganggap ini adalah pertarungan Kasparov melawan Karpov. Langkah-langkah cerdas dan jitu dari pecatur akan membuktikan kejeniusan mereka. Apa daya, jika itu sedikit dinikmati pada masa kampanye, maka pada masa sesudah Pemilu ini, hal itu hampir tidak nampak.

Saya sering melihat bahwa TKN unggul terlalu jauh dari sisi narasi komunikasi politik, di luar siapa yang akan menjadi pemenang nantinya. Sedangkan BPN sudah terjerembab karena kesalahan sendiri dengan sering melakukan blunder.

Paling tidak ada dua peristiwa yang menjadi alasan saya.

Pertama, blunder ketika memainkan logika akan menaati konstitusi dalam proses menuju pengumuman resmi KPU.

Pihak BPN berulang kali mengatakan akan taat konstitusi tetapi berulangkali bahkan di saat yang sama juga mengatakan tidak mempercayai hasil KPU.

BPN mengatakan proses pemilu berlangsung dengan penuh kecurangan, sehingga seperti akan melegalkan tindakan di luar konstitusi. Padahal pada awalnya mengatakan akan taat konstitusi, ada sesuatu yang seperti dibolak-balik.

Terakhir, dalam konteks yang sama, meskipun proses perhitungan belum selesai, tetapi muncul rekomendasi-rekomendasi untuk mendiskualifikasi pasangan 01, atas dasar apa? Belum selesai tapi sudah ada wacana diskualifikasi. Bingung sendiri.

Kedua, ini yang paling aktual. Mengusulkan, jika perlu pembongkaran makam petugas pemilu yang telah meninggal, untuk dilakukan autopsi untuk memastika kira-kira penyebab apa yang menyebabkan meninggalnya.

BPN mencurigai ada sesuatu di balik kematian ratusan orang, yang sebenarnya sudah disebut sebagai "pahlawan pemilu".

Simak kata Fadli Zon, tentang usulan ini, dilansir dari Detik.com.

"Saya kira Itu (banyak petugas KPPS meninggal) juga salah satu hal yang sangat aneh. Kenapa kok banyak petugas yang meninggal di dalam proses ini? Apa betul karena kelelahan? Atau ada faktor-faktor lain? Atau ada tekanan? Atau ada yang lain? Ya karena ini berseliweran juga informasi di masyarakat," ujar Fadli di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/3019).

Perkataan rekan Fadli di BPN, Mustofa Nahrawardaya sedikit lebih detail. "Kami mengusulkan kemarin kalau dipandang perlu maka seluruh jenazah yang meninggal misterius karena kami tidak mendengar secara detail penyebabnya apa secara medis, maka jika perlu semua jenazah itu dibongkar untuk dilakukan autopsi. Supaya tidak ada kecurigaan di antara masyarakat," kata Mustofa di Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2019).

Tekanan apa yang dimaksud Fadli?, semisterius apa yang dimaksud Mustofa?, kecurigaan di masyarakat yang mana yang dimaksud BPN? Jika kita membuka hati dan kembali melihat berita beberapa orang petugas KPPS yang meninggal, maka kita pasti sedih.

Terpapar dengan jelas dan detail bagaimana mereka meninggal, berapa jam mereka bekerja, riwayat sakit mereka namun mereka tidak mau berhenti bertugas, membuat mereka layak disebut "pahlawan".

Sampai-sampai, Walikota Surabaya, Ibu Risma tergerak hatinya untuk memberikan bantuan pendidikan dan pekerjaan terhadap anak dari alm. Badrul Munir. Lalu apa yang dilakukan BPN, mencurigai ada sesuatu yang tidak wajar, bukankah akan lebih melukai keluarga yang ditinggalkan?

Sekali lagi, BPN telah melakukan kesalahan ceroboh yang kembali merugikan perjuangan mereka sendiri. Apakah dengan melakukan ini, BPN akan mendapat kepercayaan masyarakat, saya agak kurang yakin.

Perjuangan memperjuangkan kecurangan pemilu adalah sebuah hak yang patut diperjuangkan dan patut diberikan apresiasi. Akan tetapi cara-cara yang ditempuh semestinya dapat menarik simpati. Karena perjuangan itu sejatinya karena berdasar empati terhadap yang dirasakan masyarakat.

Ketika itu mulai keluar jalur itu, perlu sekali dipertanyakan, apa dan siapa yang diperjuangkan? Kepentingan berbangsa dan bernegara atau bukan? Demi potret komunikasi politik berdemokrasi yang semakin sehat, ayo  BPN, janganlah melakukan blunder lagi.