Membahas Penggunaan Diksi "Brutal" Oleh Kubu Prabowo

"Saya kira nanti perlu dibentuk pansus kecurangan ini. Saya akan mengusulkan meski ini akhir periode. Kalau misalnya teman-teman itu menyetujui, akan bagus untuk evaluasi ke depan. Karena kecurangan ini cukup masif, terstruktur, dan brutal. Mulai pra-pelaksanaan, pelaksanaan, dan pasca-pelaksanaan," kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2019).

Pengalaman pada Pemilu 2014 terulang kembali. Saat itu  pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, menuding Komisi Pemilihan Umum melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Dari berbagai sumber pengertian TSM dapat dijelaskan sebagai berikut. Terstruktur yang dimaksud adalah kecurangan dilakukan penyelenggara pemilu atau pejabat dalam struktur pemerintahan untuk memenangkan salah satu calon.

Sistematis artinya pelanggaran tersebut sudah dilakukan dengan perencanaan dan pengkoordinasian secara matang sedangkan masif berarti pelanggaran dilakukan secara besar-besaran di seluruh tempat pemungutan suara. Masif juga bisa berarti keberlanjutan dari terstruktur dan sistematis.

Saat itu, tudingan yang dibawa hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK) ini tidak mendapatkan hasil bagi pasangan Prabowo-Hatta, MK menunjukkan tidak terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif karena kubu Prabowo-Hatta tak dapat menunjukkan bukti kecurangan untuk mendukung tuduhan mereka.

Pada Pilpres 2019 ini, tuduhan serupa dilakukan oleh Prabowo-Sandiaga, meski perhitungan suara secara resmi oleh KPU belum selesai dilakukan. 

Kali ini seperti memodifikasi istilah TSM, kali ini kata Terstruktur, Sisitematik dan Masif ditambahkan sebuah kata lagi yaitu "Brutal", menjadi TSMB.

Apa pengertian Brutal dalam konteks ini? Jika kita telaah, dari KBBI brutal itu berarti kejam, kurang ajar; tidak sopan; kasar, biadab. Sehingga dapat kita artikan brutal itu adalah pelanggaran yang dilakukan secara kejam di tempat pemungutan suara, ada perilaku kasar dan biadab di sana.

Apakah ini terjadi? Tentu saja ini membutuhkan pembuktian hingga ke MK jika pada akhirnya dilanjutkan gugatan ke ranah tersebut.

Akan tetapi ada hal menarik yang bisa disimak, beberapa kali pihak 02 mengatakan bahwa bukti-bukti tentang TSMB itu sudah dimiliki, namun dalam berbagai diskusi tentang pembuktian hal  tersebut, berulang kali pula  terlalu mudah dipatahkan.

Salah satu hal yang mungkin harus diapresiasi adalah begitu kreatifnya tim 02, memunculkan diksi seperti Brutal hingga ikutannya seperti Pansus Kecurangan dan Tim Pencari Fakta.   

Artinya bahwa sesudah Pilpres, kubu Prabowo masih terus giat untuk melakukan perang saling sindir dengan melontarkan diksi dan frasa.

Pada umumnya perang diksi dan frasa ini pada ujungnya berharap aksi dan reaksi (kausalitas) yang mendukung si pembuat diksi ini.

Patut diduga, siapapun yang membuat diksi, narasi kampanye seperti ini sengaja didesain untuk mengarahkan masyarakat terus terjebak dengan  perang kata-kata, saling sindir sehingga melupakan substansi (konten) persoalan yang lebih penting diselesaikan saat ini.

Coba kita jelaskan dari posisi yang netral. Pihak Prabowo mungkin mengarahkan agar kata-kata "Brutal", Pansus kecurangan dan Tim Pencari Fakta digunakan untuk mengalihkan dari kenyataan bahwa secara ilmiah (quick count) dan nantinya secara resmi oleh KPU, mereka telah kalah. Menggiring bahwa jika akhirnya kalah, dikalahkan dengan cara yang tidak santun, kejam. 

Sebaliknya, pihak Jokowi juga mungkin saja dapat menggunakan istilah rekonsiliasi demi Keutuhan Bangsa dll untuk menggiring opini publik bahwa Pemilu jauh dari kecurangan, dan hal-hal yang dituduhkan, padahal bisa saja itu terjadi.

Apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Kebisingan yang memekakkan ruang opini publik yang kita harapkan lenyap sesudah keluar dari bilik suara malah terdengar lebih nyaring. Akibatnya akan menganggu kualitas demokrasi substansial, karena perilaku politik murahan yang tak mutu seperti ini.

Selain itu riuh ini tidak akan selesai karena di kalangan elit politik kita jelas masih ada pihak-pihak yang merasa khawatir bisa berpotensi merugikan kepentingan politiknya jika perdebatan politik mengarah pada hal-hal yang lebih substansi atau berjalan dengan ideal.

Catatan lainnya adalah penggunana diksi provokatif tidak selamanya menguntungkan, jika salah memilih diksi yang tepat, atau memantik polemik    maka  bisa terjadi yang namanya 'bunuh diri politik', pihak pemantik akan semakin kehilangan simpati dari masyarakat.

Apa yang dapat kita lakukan sekarang? Salah satu cara efektif adalah kita harus tetap kritis menghadapi diksi-diksi yang disampaikan. Diksi tentu ada kepentingannya, kepentingan apa dibalik semua itu. Oleh karena itu perlu terus dilakukan cross check, check balance dengan berbasis data untuk membuktikan kebenaran diksi-diksi tersebut.

Sampai di titik ini, saya pikir penggunaan kata 'Brutal" hanya  supaya  terksesan lebih bombastis saja.

Akhirnya, kita sepertinya tidak dapat mengharapkan rekonsiliasi yang sesungguhnya, jika kita masih terus ingin bermain dengan penggunaan diksi yang kontraproduktif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.