Mohon tunggu...
Arnold Adoe
Arnold Adoe Mohon Tunggu... Lainnya - Tukang Kayu Setengah Hati

Menikmati Bola, Politik dan Sesekali Wisata

Selanjutnya

Tutup

Lyfe Pilihan

Mafia Migas di Pilpres? PR Hatta Rajasa Didebat Berikut

2 Juli 2014   02:47 Diperbarui: 18 Juni 2015   07:54 298
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

[caption id="" align="aligncenter" width="602" caption="Menunggu Klarifikasi Hatta Rajasa tentang Mafia Migas di debat berikut (Sbrgbr:ind,timur)"][/caption]

Malam ini saya menonton Dialog prime time di Metro Tv dengan tema “Mafia Migas di Pilpres” yang dibuka dengan kutipan pernyataan dari Cawapres Hatta Rajasa tentang potensial loss ketika megklarifikasi tentang “kebocoran” uang negara, berkaitan dengan itu tentu masyarakat dirasa perlu tahu tentang apa yang terjadi di dunia migas yang ditengarai merugikan negara (bocor) sebanyak 10 Triliun pertahun.

3 Narasumber diundang dalam diskusi malam ini, yang pertama Kurtubi sebagai Pengamat Migas, Ferdinand Hutaheun sebagai Kordinator Solidaritas Kerakyatan Khusus SKK MIgas dan Iwan Piliang sebagai Investigator Mafia Migas,

Ferdinand Hutaheuen (FH) yang membawa kasus ini ke KPK dengan lantang mengatakan bahwa Hatta Rajasa adalah seorang mafia migas berkaitan dengan perannya sebagai Menko Perekonomian, FH juga mengatakan harus membuka ini sebesar - besarnya karena data mereka bahwa dana yang dicurigai hasild ari mafia migas mengalir kepada salah satu pasangan Capres Cawapres...

Iwan Piliang (IP) malahan tidak setuju dengan istilah mafia migas karena terkesan terlalu tinggi tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan yang menurut Iwan cara kerjanya terlalu mudah dipahami sehingga lebih mudah untuk disebut sebagai maling migas,IP menjelaskan secara sederhana tentang kehadiran Petral yang merupakan anak perusahaan Pertamina yang patutu dipertanyakan, bukan saja karena letaknya di Singapura padahal pasarnya di Indonesia, tetapi juga karena didukung oleh propaganda yang mengatakan bahwa pembangunan kilang itu berharga mahal dan pemerintah tidak punya duit, lalu terancam diembargo kalau dibuat sendiri.

Kurtubi sebagai pengamat Migas menegaskan pernyataan IP dengan mengatakan bahwa negara sudah tersandra oleh tata kelola yang salah, UU Migas yang dibuat untuk membuat Investasi mampet karena perusahaan yang inginberinvestasi langsung diberikan pajak yang besar padahal belum tentu mendapat minyak ketika menggali, Kurtubi juga kembali menegaskan bahwa pembangunan Kilang tidak mungkin rugi karena harga jual minyak mentah selalu jauh lebih rendah dari harga jual BBM.

Kurtubi juga mengatakan bahwa Indonesia disandra agar terus mengimpor, walaupun dikatakan produksi Indonesia lagi anjlok tetapi itu dikarenakan tidak ada penemuan baru, karena belum apa – apa perusahaan yang ingin berinvestasi sudah diberikan pajak yang besar.

Ferdinand yang diberikan kesempatan berikut menjelaskan peranan Hatta Rajasa karena membuat UU yang menghambat investasi sekaligus mendukung tata kelola yang merugikan ini dipertahankan, menurut Ferdinand, mafia juga masuk ke wilayah legislatif (mengisap jempol) sehingga usulan UU ini dari eksekutif juga ddisetujui legislative.

Ketika menyinggung anak perusahaan Pertamina yaitu Petral yagn pernah ingin dibubarkan oleh Dahlan Iskan pada medio 2012, ketiga narasumber setuju bahwa rencana ini lambat dan tidak jadi dilaksanakan karena permainan mafia yang mendorong pemerintah agar tidak melaksanakan hal tersebut, IP mengatakan bahwa rakyat Indonesia harus menuntut KPK agar membuka kasus ini secepatnya.

Di akhir dialog, Kurtubi menyarankan agar pemerintah merubah mekanisme impor dengan lebih efisien untuk langsung ke Produsen tidak melalui trader seperti Petral lagi dan itu hanya bisa dilakukan ketika didukung oleh regulasi, Iwan Piliang juga mengatakan bahwa dia pernah mengatakan kepada Jokowi apabila dapat menyelesaikan ini, maka Indonesia tidak perlu untuk mengirimkan TKW TKI karena bisa berhemat 160 triliun dari penggelapan pajak perusahaan Migas.

Sedangkan Ferdinand sendiri berharap agar kasus ini dapat ditingkatkan ke penyidikan dan menurut penelitian mereka, negara akan bisa berhemat sebesar 54 triliun pertahun, dan di akhir pernyataannya dia mengatakan apabila Hatta Rajasa naik sebagai Wapres maka harapan ini tidak akan mungkin tercapai.

Dari Dialog ini saya pikir akan menjadi bahan yang menarik menjelang debat Cawapres berikut yaitu tentang Pangan, energi dan lingkungan, kita tunggu saja…

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Lyfe Selengkapnya
Lihat Lyfe Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun