Jalan di Muka Perspektif Politik
Pesta demokrasi yang bertajuk PEMILU untuk pemilihan Presiden masa 2024 - 2029 beserta anggota legislatif berujung dengan keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) pada 22 April 2024.
Menurut jadwal pada 20 Oktober 2024 Presiden dan Wakil Presiden baru akan dilantik dan mengemban amanat untuk masa 2024 - 2029.
Dukungan politik melalui berbagai partai akan menjadi warna dalam perjalanan NKRI dan ajakan untuk bergabung selalu disebut oleh Prabowo yang diusung koalisi berbagai partai seperti Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN.
Apakah partai lain seperti PDIP, Nasdem, PKB, PKS akan disertakan juga ? Masih tersisa 6 bulan untuk berbagai manuver dan transaksi yang berkembang dan mungkin menuju suatu kesepakatan untuk unifikasi untuk justru menghadirkan kelompok non koalisi yang disebut sebagai oposisi.
Masing-masing partai non koalisi pendukung tentu akan berhitung dengan cermat. Tetapi belajar dari era Jokowi (Jokoalisi) sebelumnya yang kental dengan koalasi besar alias gemuk dalam iklim demokrasi justru tidak memberikan hasil yang optimal.Â
Jargon Jokowinomics yang diusung Presiden Jokowi memberikan hasil yang jauh dari menggembirakan dan dapat dilihat pada artikel: Menggugat Jokowinomics dan Lolos Perangkap Pendapatan Menengah.
Bagi partai yang sudah terbiasa dalam lingkar kekuasaan alias koalisi, menjadi oposisi tentu akan menjadi tantangan tersendiri. Apakah yang kelak akan terjadi biarkan waktu berjalan dan berbagai manuver berlangsung untuk kemudian menghadirkan sesuatu yang mungkin baru atau seperti yang lalu ala Jokoalisi besar tetapi tidak tangguh.
Selain dukungan politik yang penting dan perlu diperhatikan adalah dukungan birokrasi yang menjalankan pemerintahan. Apakah akan ada transformasi atau perubahan sehingga menghadirkan brokrasi serta proses yang agile (tangguh, lincah dan fleksibel) dengan disiplin pada tata kelola yang mencakup perencanaan, penganggaran, penataan, pengendalian, dan pengawasan yang efisien serta bertanggung jawab.
Hal lain yang perlu diperhatikan adalam tuntutan publik secara individu atau kelompok / komunitas untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan.
