1. Sudah setengah abad sejak kehadiran Perumnas penyediaan perumahan dan kawasan permukiman mengandalkan pada skema Pemilikan Rumah dengan fasilitas kredit dan penyediaannya melalui pengembang
2. Berbagai bentuk subsidi seperti Subsidi Uang Muka, Subsidi Selisih Bunga dan lainnya gagal menyediakan perumahan dan kawasan permukiman yang layak
3. PKP selalu diposisikan sebagai Goods (Barang / Aset) bukan sebagai layanan
Dengan kondisi spasial terbatas pada Greater Jakarta dan kongesti dalam mobilitas yang membuat waktu perjalanan makin lama maka perlu dilakukan transformasi dalam penyediaan dan bentuk PKP.Â
Yang layak menjadi pertimbangan dalam penyediaan PKP antara lain :
1. Perubahan paradigma rumah dari good menjadi services atau Housing as a Services
2. Menyediakan pilihan dan mengarus utamakan Vertical Housing pada kawasan perkotaan
3. Mereduksi waktu perjalanan dari rumah ke tempat kerja sehingga tidak berdampak pada produktivitas.
Namun permasalahan perumahan dan kawasan permukiman tidak serta merta selesai. Tantangan urbanisasi pada kawasan perkotaan / urban membutuhkan perhatian khusus. Urbanisasi yang diharapkan menjadi faktor yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada sisi lain justru menimbulkan persaingan atau kompetisi pada lapangan kerja sehingga berdampak menekan pendapatan tenaga kerja. Sementara kebutuhan hidup mengalami kenaikan selan dengan inflasi seperti juga pada biaya permukiman.Â
Agar biaya transportasi rendah maka pilihannya berdomisi dekat dengan tempat kerja dan berharap biaya sewa ruang atau kamar rendah. Sementara realitasnya ruang untuk bermukim yang murah pada Kawasan Perkotaan sulit atau hampir dipastikan tidak ada.Â
Demi bertahan hidup bermukim di tempat kumuh merupakan pilihan yang tidak dapat dihindari. Semakin lama kawasan kumuh akan terus bermunculan sejalan dengan kebutuhan tenaga kerja yang berpenghasilan rendah.Â
