Rupiah Perkasa dalam Paradoksal Pertumbuhan

Perkembangan perekonomian global saat ini dalam masa transformasi menuju era Ekonomi Digital yang sarat dengan pemanfaatan teknologi digital (TIK : Teknologi Informasi dan Komunikasi atau Telematika) sebagai penunjang kegiatan. Transaksi berlangsung tidak hanya dalam lingkup domestik tetapi juga global yang tidak dapat dibatasi dan dikendalikan berdasarkan yuridiksi suatu negara. Pada satu sisi, Ekonomi Digital seakan menggantikan "Ekonomi Global" dengan membuka pasar yang luas. Tetapi pada sisi lain membuka kesempatan meningkatnya "underground economy" (secara umum dipahami sebagai transaksi yang tidak tercatat dalam perekonomian), rentan manipulasi,  serta "tindakan kriminal yang berkaitan dengan transaksi dan finansial" (secara luas disebut sebagai fraud). Sementara, Bank Indonesia menginginkan agar dilakukan Redenominasi mata uang Rupiah demi penyederhanaan dan juga mendorong penggunaan non tunai dalam bertransaksi.

Dalam menyambut Ekonomi Digital, sudah selayaknya langkah redenominasi dan transaksi non tunai berjalan bersama dengan upaya perluasan cakupan pajak dan upaya peningkatan penerimaan (Lihat artikel : Reformasi Pajak Menuju Digital Ekonomi). Hal yang perlu dipertimbangkan demi mencegah "underground economy termasuk fraud" adalah peniadaan mata uang dengan denominasi besar (misalnya dengan kondisi saat ini, denominasi 100.000 dan 50.000). Transaksi yang memerlukan besaran tersebut "diharuskan" berlangsung secara "non tunai" atau menggunakan berbagai varian "uang digital" (digital money) misalnya kartu debit, kartu kredit, kartu digital tunai. Dengan  demikian setelah redenominasi, nilai lembaran atau koin Rupiah menjadi misalnya : 50 sen, 100 sen, 500 sen, Rp.1, Rp. 2, Rp. 5 dan Rp. 20 hanya sekedar mendukung transaksi yang "terpaksa" tetap harus berlangsung secara tunai.

Kondisi Paradoksal dan Tantangan Pertumbuhan

Melihat sisi moneter sebatas pengendalian inflasi dan nilai tukar, sejauh ini kinerjanya dapat dianggap baik. Tetapi memang, stimulus moneter masih belum berhasil dalam mendorong pertumbuhan perekonomian khususnya hal pertumbuhan kredit investasi. Sementara tiga faktor utama yang sangat diperlukan demi pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan antara lain peningkatan dalam Investasi, Infrastruktur, dan Income atau Penerimaan Negara melalui pajak.

Gambaran dari tiga faktor tersebut diberikan pada Peraga-7 berikut ini.

Peraga-7 dan Grafik dalamnya : koleksi Arnold M

Dengan melihat Grafik-7.1, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia naik; didukung fakta trend inflasi yang terkendali, Indeks Real Effective Exchange Rate (Peraga-2), dan trend Cadangan Devisa naik (Grafik-7.2); semua merupakan kondisi dan fakta yang positif.

Pada sisi lain, beberapa fakta menunjukkan kondisi yang tidak mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi yang andal dan berkelanjutan. Pada sisi investasi, trend investasi domestik turun seperti diberikan pada Grafik-7.3; demikian juga aliran investasi asing (Foreign Direct Investment) pada Grafik-7.4. Kondisi logistik dan infrastruktur yang diukur berdasarkan Logistic Performance Index (LPI - World Bank) seperti pada Grafik-7.5 mengindikasikan kondisi turun. Sementara penerimaan (Income) negara yang diukur berdasarkan rasio penerimaan pajak terhadap PDB (dalam arti sempit, tidak termasuk PNBP) pada Grafik-7.6 memberikan fakta turun.

Gambaran dalam Peraga-7 ditambah dengan fakta kinerja mata uang pada Peraga-2, bagaikan kondisi paradoksal alias bertentangan. Pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan meningkat dengan kondisi moneter termasuk kinerja Rupiah yang perkasa ternyata tidak didukung dengan "modal serta prasyarat" demi pertumbuhan yang andal dan berkelanjutan yaitu Investasi, Infrastruktur, dan Income alias Penerimaan Pajak.

S. Arnold Mamesah - 19 Desember 2016