Sementara merujuk hasil survey majalah Forbes 2016 berdasarkan ukuran 500 korporasi terbesar, peringkat puncak SOE China sedangkan dari Indonesia hanya tercatat Bank Rakyat Indonesia (peringkat 429), Bank Mandiri (peringkat 462) (PT. Telkom pada peringkat 659, dan Bank BNI pada peringkat 1063).
Bagaimana dengan peran BUMN Indonesia pada penyediaan "Public Utilities" ? Jawabannya menyangkut nama-nama seperti PLN (listrik), PDAM (air minum), BULOG (bahan pangan), Pertamina (BBM), Garuda Indonesia, Kereta Api Indonesia (untuk transportasi), Perumnas (perumahan).
Selanjutnya tentang kinerja keuangan BUMN, isu yang berkaitan dengan PMN (Penyertaan Modal Negara) selalu menjadi butir pembahasan APBN. Sementara dari sisi laporan keuangan baik dari BUMN yang sudah menyandang status terbuka ataupun yang belum, hasilnya secara subyektif belum sesuai harapan walaupun keseluruhan kekayaan milik BUMN nilainya Rp. 4.500 Triliun. Memang BUMN tidak sekedar berorientasi profitabilitas tetapi juga berperan sebagai agen pembangungan dan dapat memberikan efek ganda (multiplier effect) bagi perekonomian nasional.
Lalu bagaimanakah melihat "Agency Conflict" yang melibatkan Duo Srikandi SMI dan RMS ?
Gambaran pada Peraga-3 berikut ini merupakan subyektivitas penulis dalam memposisikan SMI, RMS, dan para pimpinan BUMN.
Bagi BUMN non public utilities, secara sepintas pimpinan perbankan milik negara akan masuk dalam kategori "strong" tetapi jika dilihat perannya dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya pertumbuhan kredit investasi maka sulit untuk memasukkannya dalam kuadran-II. Sedangkan dari sektor non keuangan, beberapa BUMN sektor produksi dapat saja dinominasikan tetapi jika diukur pada gaung globalnya mungkin tidak ada yang memenuhi harapan.
Penilaian BUMN public utilities, khususnya infrastruktur, lebih banyak akan masuk dalam Kuadran-IV dengan tingkat kepentingan tinggi tetapi kepemimpinan lemah (weak leadership). Alasannya pada kinerja BUMN tersebut dan dampaknya pada beban yang ditanggung masyarakat. Dari beberapa nama BUMN yang disebut misalnya PLN, Bulog. Perumnas, Garuda Indonesia, KAI, secara umum kinerja keuangannya belum memenuhi harapan; sementara Pertamina juga masih belum dapat keluar dari bayang-bayang impor BBM dan kemampuan kilang agar dapat memenuhi konsumsi domestik atau menurunkan beban impor.
Sementara membandingkan Duo Srikandi, pilihannya hanya pada Kuadran-I atau Kuadran-IV. Dalam kapasitas dan kemampuan yang ditunjukkan sebelumnya sebagai Menteri Keuangan; serta kontribusi selama mengemban jabatan Managing Director World Bank, hampir tidak ada keraguan untuk menempatkan SMI pada Kuadran-I. Walaupun ujian dalam mengelola fiskal baru akan terlihat kemudian; termasuk upaya peningkatan penerimaan pajak melalui Reformasi Administrasi Pajak (PINTAR : Project for Indonesia Tax Administration Reform); dan bukan pada pencapaian Tax Amnesty. (Lihat artikel : 'Kecoak' Penerimaan Negara).
Bagaimana dengan RMS ? Dalam kapasitas dan tanggung jawabnya menentukan pengelola korporasi BUMN masih sering muncul kontroversi. Juga pendekatan konsorsium BUMN dan langkah pembentukan holding BUMN yang tidak mempunyai wawasan masa depan merupakan indikasi negatif dalam menilai kepemimpinannya. Sungguh sulit untuk menempatkan RMS dalam Kuadran-I dan dari pilihan lain yang tersedia hanya Kuadran-IV.
