"Glut Paradox" dan Kontradiksi Infrastruktur Prioritas

[caption caption="www.shutterstock.com"][/caption]Visi Energi dan Pangan 

"Energi dan pangan akan menjadi persaingan dunia. Kita perlu memiliki strategi besar untuk memenangkan pertarungan". Demikian cuitan Presiden Jokowi pada penghujung Februari 2016 melalui Twitter.

Sederhana dan tidak istimewa pemikiran di balik dan keinginan ini. Sejalan dengan pertumbuhan populasi global, kebutuhan pangan akan terus meningkat; dan tanaman pangan akan selalu membutuhkan lahan untuk bertumbuh, air yang mendukung pertumbuhan, dan energi untuk memproses. Limpahan segenap unsur tersebut hadir di persada Nusantara; tetapi kenyataannya sering harus mengimpor dari luar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Itulah Paradoks Kelimpahan (Glut Paradox) jika  tidak ingin mengutip peribahasa "Tikus Mati di Lumbung".

Sepertinya masih melekat paradigma "Kolam Susu" yang menyediakan segala kebutuhan; pada saat kenyataannya berbeda dengan keinginan, yang lantas muncul adalah keluhan serta kutukan. Jika memang berkeinginan memiliki produk andal yang unggul, perlu pemikiran strategis dengan perencanaan matang dan berkesinambungan untuk mewujudnyatakannya. Terkesan bagai pernyataan muluk; tetapi tanpa pemikiran dan perencanaan mungkinkah jika sekedar melangkah akan mencapai tujuan?

Populasi dan Sebaran

Diprakirakan awal 2016, penduduk Indonesia mencapai kisaran 260 Juta yang tersebar dalam 34 Provinsi dan 508 kabupaten dan kota. (Lihat Grafik-1).

[caption caption="Grafik-1 : Jumlah Provinsi - Kabupaten - Kota (Sumber Informasi : www.otda.kemendagri.go.id)"]

[/caption]Sebaran penduduk dan luas wilayah berdasarkan pembagian Timur, Tengah dan Barat diberikan pada Tabel-2.

[caption caption="Tabel-2 : Sebaran Penduduk Berdasarkan Wilayah. Prepared by Arnold M - Sumber Informasi : www.bps.go.id"]

[/caption]Catatan: Wilayah (Area) Barat mencakup provinsi di Sumatera dan Jawa (16 provinsi); Tengah mencakup Kalimantan, Bali & Nusa Tenggara, Sulawesi (14 provinsi); Area Timur mencakup Maluku dan Papua (4 provinsi).

Berdasarkan Tabel-2, hampir 80% penduduk berada di wilayah Barat dengan wilayah (area) 31% luas Indonesia; kisaran 20% penduduk pada wilayah Tengah dan Timur dengan luas area hampir 70%. Wilayah Barat jauh lebih padat penduduknya daripada wilayah Tengah dan Timur.

Infrastruktur Prioritas

Awal 2016 pemerintah gencar mendorong pembangunan infrastruktur khususnya 30 Proyek Infrastruktur Prioritas (P30) dalam masa 2016 - 2019. (Lihat Chart-3).

[caption caption="Chart-3 : Proyek Infrastruktur Prioritas. (finance.detik.com)"]

[/caption]Sumber Informasi : Detik Finance

Sebaran Proyek Infrastruktur Prioritas berdasarkan area diberikan pada Tabel-4

[caption caption="Tabel-4 : Sebaran Proyek Infrastruktur Prioritas. Prepared by Arnold M"]

[/caption]Catatan: Power & Energy mencakup Kelistrikan dan BBM; TransLog mencakup Transportasi (jalan raya) dan Logistik (pelabuhan laut dan udara); Water & Sanitasi mencakup Penyediaan Air dan Sanitasi Lingkungan; ICT melingkupi Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

Prakiraan kebutuhan dana untuk P30 diberikan pada Chart-5.

[caption caption="Chart-5 : Prakiraan Anggaran Proyek Infrastruktur Prioritas. Prepared by Arnold M"]

[/caption]Kontradiksi atau Sesat Paham

Jika diuji dengan wawasan memperkuat pangan dan energi, sulit untuk mendapatkan pembenaran terhadap rencana 30 proyek infrastruktur prioritas. Dalam membangun kekuatan energi; yang dalam proyek prioritas anggarannya mencapai 67% dari total; lebih diutamakan pembangunan energi berbasis fosil yang tidak langgeng dan jauh dari wawasan "green & renewables energy" (PLTU Pembangkit Listrik yang memanfaatkan batubara; dan kilang BBM untuk proses pengilangan minyak mentah jadi Bahan Bakar Minyak). Terkait masalah BBM, selayaknya diupayakan pengurangan konsumsi dengan mengubah perilaku penggunaan kendaraan pribadi menjadi transportasi publik. (Lihat : BBM Murah Meningkatkan Perekonomian? "Non Sense"!). 

Sementara, dalam membangun sektor industri pangan belum terlihat relasi erat proyek infrastruktur prioritas yang mendukung. Pengembangan sektor industri pangan membutuhkan dukungan lahan dan air; sementara dalam daftar proyek prioritas masalah air dan sanitasi hanya mencakup penyediaan air bersih kota dan penanggulangan banjir. Dalam bidang transportasi dan logistik, memang akan dibangun jalan yang umumnya jalan tol (berbayar), bukan jalan negara (lintas provinsi) atau jalan provinsi yang tidak membebani pengguna. Selayaknya dalam pengembangan jalan raya ini, belajar dari pengalaman negara lain, misalnya Jerman (terkenal dengan pembangunan Autobahn) atau negara Eropa pada umumnya.

Selanjutnya, jika melihat sebaran proyek berdasarkan wilayah, lebih dari 70% (22 proyek) berada di wilayah Barat, 20% (6 proyek) di wilayah Tengah, dan sisanya (2 proyeksi) melibatkan dua atau tiga wilayah. Hal ini patut juga dipertimbangkan dengan mengingat dana yang akan digunakan dan dampaknya terhadap perekonomian wilayah. Dari sebaran proyek prioritas yang direncanakan dan jumlah proyek yang ada, wilayah Barat akan lebih cepat pertumbuhannya sehingga makin melebarkan 'gap" perekonomian antar wilayah. Juga, terlihat pada wawasan proyek yang lebih berorientasi kota bukan pada desa. Orientasi ini akan menyebabkan minat migrasi ke perkotaan (urbanisasi) makin besar. Akibatnya pengembangan desa semakin tertinggal;  padahal penguatan desa adalah landasan dalam pengembangan industri pangan (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan).

Memang benar pembangunan infrastruktur akan mendukung perekonomian dan menjadi landasan pengembangan sektor industri. Memperhatikan 30 Proyek Infrastruktur Prioritas dengan mengingat visi pangan dan energi serta kesetaraan perekonomian antarwilayah, lantas teringat peribahasa: Jauh Panggang dari Api.

Sebelum terlanjur melangkah, akan lebih baik meluruskan dan mengkoreksi proyek infrastruktur prioritas 2016-2019 sehingga selaras antara visi, fakta, dan langkah demi mempersiapkan masa depan! 

Arnold Mamesah - Laskar Initiatives

15 Maret 2016