Ikhtiar era Fajar Pengharapan
Era pemerintahan baru Jokowi-JK (JKW-JK) untuk masa 2014-2019, di persada Nusantara, Negara Kesatuan Republik Indonesia, segera bergulir setelah pelantikan pada 21 Oktober 2014. Besar pengharapan dari segenap rakyat kepada sepasang anak bangsa, yang kelak bersama kabinetnya membawa bangsa Indonesia merengkuh masa depan yang lebih baik. Hal ini merupakan ikhtiar (endeavour) selaras amanat Proklamasi Kemerdekaan RI 1945 yang dititipkan para pejuang kemerdekaan.
JKW-JK menerima estafet pemerintahan usai era Presiden SBY. Selama satu dekade, banyak penghargaan diterima Presiden SBY atas keberhasilan kepemimpinannya dari berbagai negara sahabat serta organisasi atau lembaga internasional. Namun, tidak sedikit keluhan dan ungkapan ketidakpuasan yang muncul dari rakyat Indonesia atas buah karya Presiden SBY.
Tulisan ini bukan bermaksud untuk melakukan evaluasi atau bernostalgia. Pula tidak untuk menatap masa lalu yang telah usai agar tidak menjadi tiang garam. Namun, dalam asa “Terus Melangkah (Move-On)” dengan tatapan bahwa Esok Kan Masih Ada, beberapa buah pikiran lahir dari benak yang luhur sebagai sumbangsih anak bangsa kepada persada tercinta.
Senjang dan serakah buah pertumbuhan nir rata
Erat melekat dalam benak, ungkapan Persada Nusantara Elok Bak Untaian Permata Katulistiwa dan Negeri Kolam Susu yang subur kaya makmur dalam lingkar Ring of Fires, membentuk paradigma bahwa Indonesia mendapatkan anugerah dari Sang Pencipta untuk diupayagunakan dalam mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan bagi kehidupan segenap rakyat.
Namun potret kehidupan 245 juta penduduk Indonesia (2014), berkata lain. Di negeri kolam susu, dalam pemenuhan pangan bagi rakyat, pemerintah harus pontang panting melakukan impor dari negeri seberang. Untaian permata katulistiwa, bukanlah jaminan bagi rakyat untuk mendapatkan nafkah karena terbatasnya lapangan kerja dan kesempatan untuk memanfaatkan peluang. Bahkan, dalam lingkar Ring of Fires, ungkapan krisis enerji merupakan momok kehidupan sebagian besar rakyat dengan bumbu tak sedap yaitu kenaikan harga BBM karena anggaran pemerintah tidak kuat menanggung subsidi nan membengkak.
Upaya mencapai peningkatan kemakmuran bagi segenap rakyat, sejatinya membawakan hasil yang menyenangkan, namun kenyataannya mengarah tidak sesuai. Dalam situasi ini, hanya sebagian kecil rakyat yang menikmati pertumbuhan (Growth) menuju pada tingkatan menengah (mid-class), namun kenyataannya berdampak pada timbulnya kesenjangan (Gap) rakyat kebanyakan. Demi mencapai tingkatan yang lebih tinggi lagi, muncul ketamakan (Greedy) untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya dan menikmati dengan sepuas-puasnya. Kian tergerus rasa kepedulian dan kesetiakawanan untuk selalu menjaga keseimbangan dan saling memerlukan dan melengkapi. Perlahan namun pasti, timbul ‘kemiskinan dan kemelaratan berkelanjutan’ (Forever Poverty and Slump) dan konyolnya kondisi ini dianggap takdir. Lantas apa yang salah dalam “ikhtiar” (Endeavour) menggapai kemakmuran segenap rakyat dengan mahzab pertumbuhan ? Apakah perilaku (behaviour) yang konon luhur dari budaya yang berkembang dalam keberagaman bangsa telah luluh dalam perjalanan waktu ?
Enerji dan realitas negeri Ring of Fires
Faktanya enerji secara absolut merupakan kebutuhan utama, selain pangan, sandang dan papan, dalam setiap kegiatan individu, keluarga dan masyarakat serta industri dengan berbagai variannya. Sungguh tidak dapat diterima akal sehat, di negeri yang dilingkari Ring of Fires, terjadi Krisis Enerji. Defisit dalam pemenuhan kebutuhan enerji merupakan ‘same old story’ yang seakan ‘tak lekang oleh panas dan tak lapuk oleh hujan’. Tuntutan masyarakat akan enerji khususnya BBM, lantas menjadi isu rawan dan menuju berpotensi krisis sosial akibat paranoid ‘kenaikan harga BBM’ dengan dampak kenaikan harga. Yang ada dalam benak rakyat adalah enerji itu murah dan harus mampu disediakan pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan segenap rakyat dengan berbagai ulah-lakunya. Romantisme masa lalu bahwa Indonesia negara penghasil minyak mentah terus menyandera dan membelenggu.
Lantas dimana kekeliruannya ? Apakah tidak pernah menyadari bahwa kini BBM tersebut sebagian harus diimpor dari luar karena tidak mampu memenuhi kebutuhan dari supply domestik ? Pula, fluktuasi harga International Crude Oil Price (baca kenaikan harga) dan depresiasi nilai tukar rupiah dengan varian kenaikan konsumsi BBM makin menjadi momok bagi penyelenggara pemerintahan.
Dalam upaya mengendalikan agar harga BBM ‘terjangkau’ dengan kemampuan rakyat, diperlukan ‘kartu-truf’ yang tajuknya ‘subsidi’ sebagai tombokan akibat harga beli lebih tinggi daripada harga jual. Kenikmatan atau tepatnya kemanjaan akan ‘BBM murah’ telah berlangsung untuk suatu masa dan pada kenyataannya sebagian besar penikmatnya adalah kaum yang konon telah mencapai tingkatan kemakmuran yang disebut kelas menengah.
Dari sisi pandang rakyat banyak, keadaan tersebut adalah ketidakadilan karena negara memberikan tombokan secara tidak tepat. Kondisi ini perlu disikapi dan dikoreksi duo JKW-JK dengan Kenaikan Harga BBM.
Tujuannya untuk memberikan pesan bahwa BBM tidak murah sehingga penggunaannya harus bijak dan tepat guna. Pula, jurus ini diharapkan berimplikasi pada perubahan perilaku dalam mengkonsumsi BBM
Pada sisi lain, dengan kenaikan harga BBM akan ada tambahan penerimaan dari “pengorbanan” masyarakat mampu yang tidak berubah pola konsumsi BBM-nya yang boros. Selanjutnya, hasil tersebut diberikan kepada rakyat kebanyakan. Intinya, hasil tambahan penerimaan digunakan secara empatik dalam rupa bantuan untuk mereka yang "terbebani dan terdampak" oleh kenaikan harga BBM. Pemahamannya yang berlebih memberikan bantuan kepada yang berkekurangan dalam mencapai keseimbangan dan saling mencukupkan.
Tunjangan Non Tunai dan edukasi Cashless Society
Bagaimana bentuk bantuan yang sebaiknya dilakukan ?
Sebelum menjawab bentuk bantuan, kebutuhan keseharian rakyat yang antara lain bantuan pangan, kesehatan, pendidikan, transportasi perlu menjadi perhatian utama. Umumnya yang pernah dilakukan, bantuan diberikan dalam bentuk “langsung tunai”. Pada prakteknya, timbul ekses negatif yang memperihatinkan.
Akan lebih tepat, bantuan diberikan dengan pola tunjangan non tunai yang difasilitasi melalui kartu PSDT (Pangan, keSehatan, penDidikan, Transportasi). Dengan menggunakan kartu PSDT (yang dalamnya mencakup sejumlah nilai) rakyat yang menerima bantuan dapat menggunakannya untuk membeli pangan (sembako), layanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Dengan pola tunjangan langsung non tunai, diharapkan bantuan akan tepat sasaran dan tidak berimplikasi pada ‘moral hazzard’ alias penyimpangan. Penggunaan kartu PSDT bukan hal baru karena hal yang hampir serupa pernah dilakukan sebelumnya dan penerapan e-tunai atau kartu Jakarta sehat dan Jakarta pintar.
Khusus bagi penyedia transportasi angkutan publik dan barang, pola bantuan diberikan dalam bentuk pengurangan beban pajak kendaraan tahunan serta insentif untuk penyegaran atau peremajaan kendaraan sehingga meningkatkan kelayakan dan kenyamanan bagi pengguna. Alternatif lain insentif diberikan dalam bentuk tunjangan BBM dan kartu Tunjangan Transportasi pada jumlah tertentu sehingga tidak menimbulkan gejolak dalam biaya transportasi.
Dengan pola Kartu PSDT dan Kartu Tunjangan Transportasi akan dapat dilakukan pemantauan pada pola konsumsi masyarakat, kebutuhan akan layanan kesehatan, pendidikan dan transportasi.
Manfaat lain penggunaan kartu PSDT dan kartu Tunjangan Transportasi, bahwa secara bertahap dilakukan edukasi kepada masyarakat untuk menuju “cashless society”.
Ini baru awal dari suatu ikhtiar. Masih banyak tantangan besar yang membutuhkan perhatian sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang antara lain mencakup ketahanan pangan, pendidikan dan pengembangan kemampuan, penyediaan lapangan kerja, infrastruktur penunjang industri dan “tri matra” ekonomi-energi-ekosistem serta hal lain yang butuh perhatian dan pembahasan.
Medio September 2014
S. Arnold Mamesah - Laskar Initiative