Bebas dari Belenggu
"Pokoknya bulan inilah (November),"demikian pernyataan afirmatif Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Senin, 3 November 2014, menjawab pertanyaan kapan harga BBM naik. Suatu ketegasan sikap yang memberikan kepastian dari pemerintah kepada masyarakat dan dunia usaha yang diliputi kecemasan tentang harga BBM subsidi.
Mendahului pernyataan Wakil Presiden, menjelang siang hari pertama pekan ini, Presiden Joko Widodo meluncurkan “Social Safety Program” dalam bentuk. Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera yang seakan memnyampaikan pesan bahwa keluarga dalam masyarakat yang sehat dan pintar merupakan modal mencapai kesejahteraan.
Selarasnya pikiran, perkataan, dan perbuatan membingkai langkah aksi duo Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JKW-JK) dalam ikhtiar dalam menjawab tantangan “A New Hope” sebagaimana judul yang diberikan Majalah Time yang seakan mewakili harapan sebagian masyarakat Indonesia.
Jebakan Pertumbuhan Ekonomi dan Perilaku Masyarakat
Tidak dapat disangkal dan patut disyukuri bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia telah meningkatkan pendapatan sebagian masyarakat. Dengan pendapatan yang diterima, didukung fasilitas kredit, masyarakat dapat memiliki dan menggunakan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi dalam mendukung kegiatan termasuk bekerja dan beraktivitas.
Namun kemudian, kendaraan bermotor (roda dua atau roda empat) tersebut ternyata menyita kemampuan keuangan. Munculnya kebutuhan bahan bakar, biaya pemeliharaan serta asuransi, ditambah dengan beban cicilan (jika pembelian dilakukan dengan cara kredit), mengakibatkan berkurangnya daya beli untuk konsumsi rumah tangga. Bahkan menyurutkan kemampuan keuangan untuk mendukung pendidikan dan kesehatan keluarga serta mengurangi hingga meniadakan cadangan keluarga atau kemudian berhutang. Yang juga tidak dapat dihindari, adalah perubahan perilaku dengan meningkatnya minat untuk beraktivitas yang tidak terlalu perlu dan serta berkonsumsi (propensity to consume), yang secara kumulatif menambah beban keuangan keluarga.
Perlahan tapi pasti, meningkatnya kendaraan bermotor telah mengubah perilaku masyarakat yang meninggalkan penggunaan transportasi umum (publik). Juga, kehadiran kendaraan bermotor bukan memberikan kelegaan tetapi bahkan menambah beban dan secara tidak sadar menggerus kemampuan belanja serta lupa menabung.
Belenggu BBM murah karena subsidi
Erat terpatri dalam benak masyarakat, paradigma bahwa Indonesia adalah lumbung energi yang kaya akan minyak. Sehingga lahir tuntutan agar pemerintah menyediakan BBM dengan harga terjangkau (baca : murah). Seiring dengan tergerusnya kemampuan produksi minyak domestik untuk memenuhi kebutuhan dan pesatnya peningkatan konsumsi BBM selaras dengan pertambahan kendaraan bermotor, maka diperlukan impor BBM. Namun, kenaikan harga minyak pada pasar internasional dan tuntutan masyarakat akan harga BBM murah berdampak pada tombokan (subsidi) yang harus dikeluarkan melalui anggaran pemerintah (APBN). Kebutuhan tombokan untuk BBM kenyataannya telah menggerus alokasi anggaran untuk pengembangan infrastruktur, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta fasilitas lain yang selayaknya merupakan layanan bagi masyarakat.
Berkurangnya anggaran pembangunan infrastruktur berdampak berkurangnya lapangan kerja sehingga meningkatkan pengangguran. Juga, minimnya dukungan infrastruktur akan menghambat perkembangan industri baik industri pangan dan kelautan, industri manfaktur, transportasi, dan berbagai industri jasa. Yang lebih memprihatinkan, fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat menjadi tergerus sehingga kualitasnya menurun.
Nalarnya sederhana. Untuk terus melangkah dan berikhtiar serta berpengharapan, dibutuhkan ketegasan dalam kebijakan subsidi BBM. Akhiri subsidi dan berikan substitusi.
Substitusi Yang Lahirkan Pengharapan
Transportasi kendaraan bermotor roda dua dan roda empat merupakan pemangsa BBM yang rakus. Namun, kenaikan harga BBM tidak serta merta akan mengurangi konsumsi masyarakat. Perlu substitusi dan upaya yang berkelanjutan mengubah perilaku masyarakat dalam bertransportasi. Upaya tersebut dilakukan dengan pengembangan dan peningkatan fasilitas transportasi agar menjadi pilihan utama untuk dapat datang ke dan kembali dari tempat bekerja.
Dalam mendukung upaya tersebut, diusulkan sistem “Trimitra Transportasi Masyarakat” yang layak dan langgeng untuk diimplementasikan sehingga dapat menurunkan konsumsi BBM.
Penjelasan sistem “Trimitra Transportasi Masyarakat” adalah sebagai berikut.
1. Dalam sistem ini, terdapat 3(tiga) mitra mitra yaitu pengguna, penyedia, dan pengoperasi layanan transportasi,yang masing-masing disediakan kartu beserta identitas.
2.Bagi pengguna layanan, disediakan Kartu Transportasi Masyarakat (KTM) yang mirip kartu prabayar pada telekomunikasi seluler. Simpanan atau saldo yang tersedia pada kartu diberikan dalam bentuk “picis” (mirip dengan “token”) yang berkurang jumlahnya saat digunakan menikmati layanan transportasi. Pembebanan dilakukan dengan cara “tapping” kartu pada alat yang disediakan.
3.Bagi pemilik dan penyedia alat transportasi diberikan Kartu Transportasi Pemilik (KTP). Pemilik alat transportasi akan diberikan insentif dalam bentuk rabat pajak kendaraan, rabat bunga untuk pengadaan kendaraan, serta fasilitas tukar kendaraan lama dengan baru agar dapat memenuhi tingkat layanan masyarakat.
4.Bagi operator atau pengendara diberikan Kartu Transportasi Operator (KTO). Setiap operator diberikan penghasilan tetap dan insentif berdasarkan produktivitas layanan. Produktivitas akan dihitung dari jumlah trip (rit) dan penumpang yang dilayani dan juga dari penggunaan BBM. Khusus penggunaan BBM, pembeliannya dilakukan dengan mengurangi jumlah saldo pada KTO.
5.Bagi penikmat layanan transportasi yang memiliki penghasilan, penambahan saldo KTM dalam bentuk “picis” akan dikaitkan dengan tabungan dalam jumlah tertentu. Khusus warga masyarakat tanpa penghasilan, dan pelajar yang membutuhkan layanan transportasi, layak diberikan bantuan langsung berupa sejumlah tertentu “picis” untuk layanan transportasi. Bagi pemegang KTO dan KTP, sejumlah nilai tertentu ditetapkan sebagai tabungan. Seluruh tabungan KTM, KTP, KTO akan diendapkan selama 5(lima) tahun dan tentunya mendapatkan bunga tabungan. Pendekatan ini akan merupakan awal gerakan menabung untuk merubah perilaku masyarakat dari “spending” menjadi “saving” yang kemudian menjadi langkah bersama merajut masa depan yang berpengharapan.
Pelaksanaan sistem Trimitra Transportasi Masyarakat ini, yang tentunya membutuhkan dukungan perbankan dan sistem telekomunikasi yang andal, akan terasa manfaatnya saat diterapkan dikota yang sarat dengan penggunaan kendaraan bermotor. Sehingga perpindahan penggunaan kendaraan pribadi menjadi transportasi umum akan sangat berdampak pada penurunan konsumsi BBM.
Tentunya dibutuhkan pendalaman dan penajaman dalam perhitungan, dan pesiapan atas usulan ini. Tetapi komitmen pemerintah dan dukungan masyarakat termasuk kesediaan untuk mengubah perilaku dalam mengkonsumsi BBM, akan merupakan kunci keberhasilan.
Kalau memang dirasakan memberikan manfaat kenapa tidak diwujudnyatakan.
7 November 2014
S. Arnold Mamesah - Laskar Initiative
