KIP, Sarana Pendidikan Politik Umat

Alhamdulillah, Konferensi Islam dan Peradaban Sumatera Utara yang digagas oleh Hizbut Tahrir Indonesia telah sukses dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2014 di Selecta Convention Hall Medan. Ini merupakan rangkaian acara nasional yang diadakan oleh HTI di lebih dari 60 kota di Indonesia sejak akhir bulan Mei hingga minggu pertama bulan Juni 2014. Hizbut Tahrir merupakan sebuah partai politik non parlemen yang bergerak ditengah-tengah masyarakat dalam rangka mengembalikan kehidupan Islam. Maka acara ini diselenggarakan sebagai sarana dakwah atau pendidikan politik Islam bagi masyarakat muslim Sumut.

Hadir dalam acara tersebut sekitar 2800 peserta dari berbagai kalangan seperti ulama, tokoh masyarakat, mubaligh/ mubalighah, akademisi, mahasiswa dan pengusaha. Mereka hadir dengan dorongan keimanan karena ajakan datang dari partai politik yang memperjuangkan Islam, sekaligus rasa ingin tahu atas langkah perjuangan HTI serta ide-ide yang diperjuangkannya. Teristimewa, diantara 2800 peserta yang memenuhi gedung selecta saat itu, hadir pula Wakil Gubernur Sumut Tengku Eri Nuradi. Beliau mengikuti acara dengan khusyuk dari awal hingga akhir. Kehadiran beliau sekaligus menguatkan bahwa ide khilafah dapat diterima oleh muslim manapun.

Tema yang diangkat serentak diseluruh Indonesia yaitu Indonesia Milik Allah, saatnya Khilafah menggantikan Demokrasi dan Sistem Ekonomi Liberal. Lewat acara akbar ini, HTI ingin menyampaikan bahwa kaum muslim tidak layak menghendaki sistem kehidupan apapun selain Islam. Sebab langit dan bumi serta apa-apa yang ada diantaranya adalah milik Allah. Demikian pula Indonesia adalah milik Allah. Allah SWT berfirman didalam kalamNya :             ”Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah”. (QS. At Thaha : 6).

Kemudian, disampaikan pula kalau ide demokrasi bertentangan dengan Islam. Pertentangan itu tampak pada beberapa hal diantaranya, demokrasi mengandung konsep suara mayoritas. Menurut demokrasi, aturan kehidupan bermasyarakat dilaksanakan berdasarkan pendapat mayoritas yang diwakili oleh anggota parlemen. Sementara Islam menyatakan bahwa aturan kehidupan harus dilaksanakan sesuai petunjuk Al Qur’an dan As sunnah. Sebagai contoh, Islam mengharamkan segala bentuk sarana perusak akal termasuk minuman keras. Maka Islam melarang keras adanya peredaran minuman keras. Namun karena suara mayoritas menyatakan minuman keras boleh diminum, akhirnya lahirlah Undang-Undang yang mengizikan peredaran minuman keras.

Demikian dengan sistem ekonomi liberal sebagai turunan demokrasi berasaskan sekulerisme yang bertentangan pula dengan Islam. Sebab dalam sistem ekonomi liberal manusia dibebaskan untuk memiliki apa saja selama ia memiliki uang. Maka wajar saat ini yang kuat menindas yang lemah. Yang kaya semakin kaya. Yang miskin semakin melarat. Sementara Islam mengatur tentang kepemilikan yang memungkinan harta beredar dimasyarakat secara merata.

Kesimpulan didapatkan, bahwa Islam tidak dapat berjalan beriringan dengan demokrasi. Islam harus dilaksanakan seutuhnya. Sebaliknya demokrasi dan sistem ekonomi liberal harus dicampakkan kedalam keranjang sampah peradaban. Diakhir acara, HTI mengajak para peserta KIP berkomitmen untuk mendidik diri dengan Islam seraya bersama-sama dengan HTI berada dalam barisan perjuangan penegakan syariah dan khilafah. Semoga pejuang Islam akan terus bertambah hingga Islam benar-benar tegak. Karena, Indonesia milik Allah. Wallahu a’lam bishawab.