Memori dan Pengetahuan Kolektif atas Laut Cina Selatan

Konflik di Laut Cina Selatan telah menjadi salah satu isu geopolitik paling menonjol dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini terkait dengan klaim tumpang tindih dari berbagai negara seperti China, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan termasuk Indonesia. 

Di tengah lautan luas itu, Kepulauan Natuna dan sekitarnya menjadi titik fokus penting bagi Indonesia. Natuna tidak hanya terkait kekayaan alam tetapi juga sebagai bagian kedaulatan bangsa.

Salah satu akar masalah di Laut Cina Selatan adalah klaim wilayah Cina yang tumpang tindih dengan wilayah beberapa Negara di ASEAN. Cina mengklaim hampir seluruh kawasan Laut Cina Selatan berdasarkan "sembilan garis putus-putus" (nine-dash line). Sembilan garis putus-putus tersebut merupakan peta lokasi wilayah Cina berdasarkan klaim sepihak.

Klaim tersebut melanggar putusan Konvensi PBB tentang Hukum Laut Cina Selatan (UNCLOS). Terdapat pula tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) beberapa negara di ASEAN. Hal tersebut tentu mengundang konflik terhadap negara-negara ASEAN termasuk Indonesia.

Gesekan Indonesia dengan Cina terjadi pada tahun 2010 setelah adanya klaim sepihak dari China terhadap ZEE milik Indonesia. Persoalan tersebut semakin menajam setelah pada tahun 2016, kapal penangkap ikan Cina melakukan aktivitas di ZEE Indonesia. 

Selanjutnya pada tahun 2023 Cina merilis peta standar secara sepihak dengan menggunakan sepuluh garis putus-putus. Peta tersebut tumpang tindih dengan wilayah Indonesia di Laut Cina Selatan, dalam hal ini, wilayah di sekitar Natuna. Pemerintah Indonesia kemudian merespons klaim tersebut karena dianggap mengancam kedaulatan Indonesia.

Respons Indonesia terhadap konflik Laut Cina Selatan cukup baik dengan melakukan patroli wilayah sebagai bentuk penjagaan wilayah. Hal tersebut tentu menjadi hal mutlak yang harus dilakukan karena menyangkut dengan kedaulatan Negara. Selain itu, Indonesia juga melakukan koordinasi dengan negara-negara di ASEAN serta melakukan diplomasi dengan Cina secara langsung.

Kombinasi antara koordinasi, diplomasi, hingga pengerahan kekuatan militer oleh pemerintah Indonesia merupakan tindakan yang wajib kita apresiasi. Sebab itu adalah langkah yang paling rasional atas konflik Laut Cina Selatan. 

Meski demikian, ada satu hal lain yang tak boleh luput dari upaya pemerintah terkait dengan konflik Laut Cina Selatan. Upaya tersebut berupa pemahaman kepada seluruh rakyat Indonesia terkait konflik Laut Cina Selatan agar masyarakat tahu akar persoalannya. Dengan demikian, maka akan lebih dekat kepada apa yang disebut sebagai sebuah pengetahuan dan memori kolektif.

Memori kolektif adalah kesadaran bersama yang dimiliki oleh sebuah komunitas atau bangsa tentang sejarah, nilai, dan identitas mereka. Dalam konteks Laut Cina Selatan, penting bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk memiliki kesadaran bersama tentang pentingnya wilayah Natuna bagi Indonesia. Dengan demikian, Natuna akan selalu dianggap sebagai bagian integral dari Indonesia dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat.