Sekilas Makan Siang Gratis Program Presiden Baru

Pelaksanaan makan gratis untuk anak sekolah dengan cost 15.000 per porsi harus dilaksanakan dengan pangamanan maksimal dari korupsi dan monopoli pengadaan dan mafianya.

Dalam pelaksanaan penganggaran selalu ada yang akan mencari celah dalam memanipulasi penyediaan makanannya, bisa dari harga, bisa dari jenis makanannya, bias dari volume makanannya walalupun sudah pasti aka ada petunjuk tekhnis dalam penanganannya.

Pelaksanaan penyediaan makanan gratis ini akan disediakan oleh UMKM dengan beberapa bentuk kerjasama, yang sepertinya akan membutuh simulasi dalam pelaksanaannya. Pemerintah harus sangat hati hati dalam membuat petunjuk tekhnis untuk pelaksanaan kegiatannya.

Tidak kalah penting adalah bentuk pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang pastinya akan sangat rumit karena akan melibatkan upaya yang besar

Harapan yang digantungan oleh pencetus program ini adalah agar kebijakan ini mampu untuk mengatasi apenurunan angka kematian ibu hamil, anak kurang gizi, stunting, menghilangkan kemiskinan ekstrim, serta menyerap hasil penen petani dan nelayan

Harapan lainnya adalah juga diyakini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mengatasi masalah dalam perbaikan kualitas hidup rakyat indonasia

Lalu siapa saja yang akan mendapatkan makan siang gratis tersebut ??

Ada beberapa kelompok dengan total 82,9 juta orang dengan peincian sbb :

1.Anak pra sekolah / anak usia dini sejumlah 30 juta anak

2.Murid SD sejumlah 24 juta murid

3.Murid SMP sederajat sejumlah 9,8 juta murid

4.SMA/SMK sederajat sejumlah 10,2 juta murid

5.Santri di pesantren sejumlah 4,3 santri

6.Ibu Hamil sejumlah 4,4 juta

Bahkan ada kemungkinan lain bahwa makan gratis ini akan diberikan kepada guru di pedalaman yang juga ternyata kurang gizi karena penghasilan yang tidak mencukupi untuk dapat menyediakan makanan yang bergizi untuk keluarganya.

Dalam pelaksanaannya rencananya akan dibentuk Badan tersendiri untuk mengurusnya dan melobatkan Bumdes sebagai penyedia produk local dan pelaksanaannya akan di dampingi oleh  BUMN dan BUMD.

Bukan perkara mudah menyediakan makan siang sejumlah 82,9 juta setiap hari, yang menyerap dana 1,2 T lebih, harus benar benar dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya dengan aturan yang ketat baik kuantitas atau juga kualitas makanannya, juga dengan indikator yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

Mengingat tradisi korupsi di Indonesia sudah mEndarah daging, (maaf) maka program ini juga jangan lupa untuk pengawasannya yang harus juga melibatkan para penegak hukum yang akan diawasi oleh seluruh badan pengawasan diseluruh lini pengawasan dari masing masing level

Pelaksanaan pengusutan yang akan bertele-tele dan menghabiskan waktu yang akan juga menghampat pelaksanaan kegiatan, belum lagi adanya campur tangan dari netizen, LSM, media yang akan meramaikan suasana dengan mengambil celah dalam memperkeruh keadaan.

Lebih baik diawasi agar pelaksanaan kegiatannya benar, daripada diperbaiki setelah menjadi kasus hukum, yang justru akan merugikan semua pihak, yang akhirnya malah akan membuat tujuan program ini menjadi tidak akan pernah tercapai sehingga dampak yang harusnya timbulnya positif malah akan menjadi sebuah program yang mangkrak.

Kita menunggu dengan sabar realisasi dari perencanaan program ini yang disertai dengan terbitnya Regulasi yang akan menaungi sehingga tidak akan menjadi kegiatan yang malah tidak sesuai dengan hokum yang berlaku di Indonesia.

Kita yakin akan tujuan bagus dibalik kegiatan ini, tetapi masyaraat dan pemerintah juga harus sangat sadar bahwa program ini adalah program yang ambisius dan membutuhkan konsentrasi tinggi dalam setiap tahap pelaksanaannya.....

Selamat bekerja........