Rekayasa Konflik Papua Sudah Kuno di HUT RI yang ke 66

Konflik Papua memang terbanyak dilakukan untuk kepentingan pengamanan aset Negara. Penciptaan konflik Papua tidak saja untuk kepentingan kekuasaan elit Jakarta dan jenderal perakus, tetapi untuk restorasi modal : KAPITALISME yang adalah ikon sumber segala konflik.

Papua Butuh Tindakan Nyata Pemerintah

Di usianya yang ke 66 tahun, tidak ada kebanggaan orang Papua berada dalam bingkai NKRI. Papua menjadi ikon sandiwara pemalsuan dan rekayasa, baik dari segi politik maupun pengembangunan ekonomi. Pemerintah jangan lagi membuat pemalsuan karena rakyat sudah sadar dengan gaya tipu muslihat pemerintah.

Cara-cara kolonisasi dalam menciptakan konflik rekayasa sudah basi. Jangan bawa tradisi mengibuli hukum dan keadilan yang sering terjadi pada kasus korupsi di Jakarta. Hendaknya jangan pola ini digiring ke Papua, terutama dalam upaya penyelesaian masalah Papua. Rakyat Papua butuh kemauan Jakarta membuka diri dalam menyelesaikan masalah Papua. Kami sudah cape dengan kanalisasi TPN OPM murahan yang dijalankan oleh Negara Indonesia.

Dalam pidato kenegaraan, Presiden Indonesia, DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa penyelesaian Papua gunakan hati atau perasan saja. Untuk masalah Papua dibutuhkan hati nurani terlebih kasih sayang kepada orang Papua. Penyelesaian masalah Papua butuh keterbukaan dan kemauan pemerintah. Orang Papua senang sekali bila negara mau menyelesaikan masalah mereka. Gunakan hati nurani agar lebih jelas memandang masalah Papua dengan kesadaran dan akal sehat, agar dalam membangun usaha-usaha penyelesaian masalah Papua tidak lagi dengan rekayasa. Enam puluh enam tahun sekarang 17 Agustus 2011, di bulan suci kaum muslimin ini, saatnya Papua butuh tindakan nyata Pemerintah dan 'bukan hati saja' dalam menuntaskan masalah Papua.