Desain kebijakan di Indonesia saat ini lebih pada kapitalisasi semata, ruang pasar (ekonomi) dikedepankan. Ketika LHK berada dibawah kementerian kordinator perekonomian, tak ada harapan bagi penyelamatan hutan dan lingkungan di Indonesia sebab arahnya lebih pada profit. Begitu juga dengan NKB kementerian dan lembaga, bagaimana jalan bila kepala polri saja masih PLT. Indonesia 5 tahun mendatang, bila tidak pertegas aturan, apalagi membiarkan baku tabraknya aturan terus menerus, masa depan hutan dan lingkungan kian suram. Mereka yang mengalami dampak ini adalah masyarakat adat yang kebanyakan menyatu dengan hutan mereka.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H