[caption id="attachment_259136" align="alignnone" width="630" caption="Jumlah Penduduk Dan Jumlah Batalyon TNI di Papua"][/caption]
Gugatan terdahsyat dunia sekarang adalah adanya negara dan prajurit bersenjata. Tak ada negara yang berdiri tanpa satuan militer. Indonesia salah satunya. Namun, apakah fungsi fungsi militer suatu negara masih relevan melakukan tugas dan fungsinya sesuai amanat hukum negara masing masing? Mari menyimak soal prajurit perusak damai (PAPEDA) pada tulisan ini.
Bahwa keresahan saat ini di wilayah paling timur NKRI salah satunya Tanah Papua. Negri ini menjadi keributan sampai sekarang. Mengakibatkan konflik terus melebar. Ada orang di siksa di hutan. Di intimidasi tiap hari. Hidup dalam kekangan moncong senjata. Keleluasan berwarga negara yang damai kian terancam. Manusia Papua, sekumpulan penduduk yang walaupun di pandang tak ada apa apa, namun ketika anda masuk kedalamnya, ketakutan adalah makanan sehari hari.
Tulisan ini penting menjadi evaluasi sekaligus gugatan! Apa pentingnya orang orang bersenjata, baik yang mengklaim diri jaga negara maupun yang ingin mendirikan negara, pantas kah di pertahankan? Apakah tentara atau mereka yang pakai senjata demi keamanan negara tetapi terus menakutkan bagi rakyat sendiri perlu di pertahankan?
Akhir akhir ini Papua di dominasi oleh satu permasalahan sosial, di tambah dengan banjirnya investasi yang di dukung dengan peningkatan status pengamanan. Daerah ini menjadi wilayah paling merah (red zone) sepanjang sejarah integrasi. Sampai sampai penduduk dan prajurit bersenjata saling curiga satu sama lain. Inikah tujuan mendirikan negara jikalau rakyat dan tentara hidup di “atas” saling curiga?
Yang dimaksudkan disini adalah perusak damai. Papua damai di rusak oleh berbagai macam cara. Investasi asing maupun lokal masuk ke Papua lalu menggusur orang orang dan lingkungan mereka, keresahan awal terjadi. Perusahaan punya uang, bayar tentara negara lalu jadilah kekerasan. Orang orang Papua penuh takut. Tak tanggung tanggung, kini apa saja di datangi para perusak. Gedung gereja pun di curigai dan menjadi rutin di geledah. Rumah ibadah di pelosok Papua sasaran empuk oprasi penumpasan separatis.
Negara punya alat bersenjata di Papua. Militer: TNI dan polisi. Dengan dalih wilayah separatis, peningkatan jumlah personil pun tak tanggung tanggung. Selain keberadaan militer secara formal, peningkatan personil bertambah dengan adanya investasi kelas kakap dan perbatasan negara.
Untuk menjaga batas negara RI-PNG, rutin enam bulan ada rotase. Ada tiga titik perhatian perbatasan. Daerah selatan, Pegunungan dan Utara pulau Papua. Merauke, Yahukimo dan Keerom, daerah pendropan pasukan penjaga batas. Selain itu, sejumlah investasi asing; sebut saja freeport dan LNG BP butuh pengamanan tersendiri. Selain itu pulau terluar “Biak” pun butuh penanganan juga. Apakah sebuah negara selalu identik dengan keharusan di jaga oleh militer? Tak ada cara lain…
Untuk pengamanan freeport, rutin di datangkan dari sektor kepolisian. Enam bulan, perusahaan Amerika tersebut di jaga 600 personil polisi. Lapis dengan 600 personil tetap yang bertahan. Total freeport di jaga 1000 lebih pasukan bersenjata. Sedangkan di perbatasan, satu titik ada 1000 personil. Jadi, keseluruhan perbatasan diperkirakan lebih dari 5000 personil.
Nah, menariknya, perusahaan GAS dunia di Bintuni justru diambil alih pengamananya oleh angkatan Laut dengan jumlah yang tak meleset dari formal pengamanan aset asing di Indonesia. Di tambah lagi penerjunan satuan militer negara ke daerah konflik. Papua kian merajalela moncong senjata dimana mana. Bagaimana bisa aman?
Meningkatkan pengamanan Papua dangan dalih pakai senjata, fakta nyata bahwa keamanan bumi cenderawasih sah dan nyata RAWAN. Apalagi kubu Organisasi Papua Merdeka meningkatkan serangan gerilya mereka, negri damai menjadi tidak aman.
Suasana semacam ini apakah terus di biarkan carut marut saja? Ataukah format negara harus ada pasukan militer, khusus untuk Papua, justru tak relefan?
Papua di jaga oleh 6 Batalyon. Jumlah personel batalyon infanteri kurang lebih 700 hingga 1000 orang, batalyon biasanya dipimpin seorang Mayor (senior) atau Letnan Kolonel. Dalam satu batalyon biasanya terdapat 3-6 kompi. Dalam penyusunan sebuah yonif, TNI-AD menggunakan Tabel Organisasi Peralatan-Rangka Organisasi Infanteri atau TOP-ROI.
Sebuah markas Batalyon, Kompi Markas (umumnya terdiri dari ton angkutan, kesehatan, komunikasi atau perhubungan, perbekalan dan lainnya),Kompi Senapan(biasanyatiga Kompi),dan Kompi Bantuan (mengoperasikan senapan mesin berat, mortir, STTB, senjata anti tank dsb).
Pengawasan Papua yang dilakukan oleh Kopassus dari TNI, polisi, serta BIN. Masing masing melakukan operasi yang tengah berlangsung di Papua. Belum lagi, sejak otonomi khusus diperkenalkan pada 2001, diperkirakan jumlah pasukan TNI yang dikerahkan di sana berlipat ganda. Sebelumnya tiga batalyon menjadi enam batalyon. Diperkirakan, jumlahnya sekitar 15.000 orang prajurit.
Sedangkan, jumlah personel Polri di Papua dan Papua Barat, jika dihitung, jumlah personel 14.000 lebih. Jumlah tersebut bagi kalangan militer RI, jika dibandingan dengan luas wilayah Papua dan Papua Barat yang 3,5 kali luas Pulau Jawa, tidaklah cukup. Menurut kepolisian, pulau Jawa jumlah mapolda ada enam, termasuk Polda Metro Jaya di Jakarta, karena penduduknya sangat padat. Sementara itu, di Papua dan Papua Barat yang memiliki geografis dan demografis yang tergolong sulit, hanya memiliki satu mapolda dengan kepadatan penduduk kurang lebih tiga juta orang.
Sembilan kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat belum memilki polres devinitif. Dari 40-an kabupaten dan dua kota, baru 29 kabupaten dan dua kota yang memiliki polres. Dua kabupaten yakni Kabupaten Lanny Jaya dan Mamberamo Raya, tergolong polres persiapan. Bahkan, kabupaten Mamberamo Tengah dan Nduga tidak ada polsek. Yang ada hanya polsub sektor dari kabupaten induk terdekat, Kabupaten Jayawijaya.
Hierarki poliisi Indonesia, Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres). Ada tiga tipe Polda, yakni Tipe A-K, Tipe A dan Tipe B. Polda Tipe A-K saat ini hanya terdapat 1 Polda, yaitu Polda Metro Jaya. Polda Tipe A-K dan Tipe A dipimpin seorang perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen), sedangkan Tipe B dipimpin perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen). Setiap Polda menjaga keamanan sebuah Provinsi. Polres, membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor. Untuk kota - kota besar, Polres dinamai Kepolisian Resor Kota Besar. Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (untuk Polrestabes) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (untuk Polres). Setiap Polres menjaga keamanan sebuah Kotamadya atau Kabupaten. Polsek maupun Polsekta dipimpin oleh seorang Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), (khusus untuk Polda Metro Jaya) atau Komisaris Polisi-KOMPOL (untuk tipe urban), sedangkan di Polda lainnya, Polsek atau Polsekta dipimpin oleh perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi (tipe rural). Di sejumlah daerah di Papua sebuah Polsek dapat dipimpin oleh Inspektur Dua Polisi. Setiap Polsek menjaga keamanan sebuah Kecamatan.
Papua
Sebuah wilayah yang di huni oleh tiga juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tiga penduduk yang di data secara birokrasi kependudukan. Data dari pusat statistik Indonesia pada tahun 2013 mencatat pulau bagian barat Papua (Merauke-Sorong/provinsi Papua dan Papua Barat) total di huni oleh 3.593.803 orang. Itulah jumlah orang orang yang berdimisili di pulau yang luasnya tiga kali lipat dari pulau jawa, dari total 200 juta lebih penduduk Negara Indonesia.
Walaupun berada di pulau yang besar, luas dan kaya raya, namun bukanlah jawaban “damai” di rasakan warga disini. Masih saja ada praktik praktik menakutkan. Penduduk pribumi, sebagian masih traumatic hingga hari ini. Tentunya mereka yang berada pada pusat atau titik rawan konflik. Suasana menjadi tak damai seketika orang orang yang saya sebut “papeda” hadir.
Entah karena apa, prajurit perusak damai terus ada. Padahal, sudah beredar puluhan tahun di dunia ini bahwa integrasi Papua telah sah dan bagian integral dari NKRI. Kok, masih ada saling curiga yang mengarah pada praktik intimidasi. Mungkin saja Papua masih di jaga karena belum total keabsahannya menjadi bagian dari Negara Indonesia.
Penyakit masa lalu berupa sejarah. Pijakan bagi para pemegang senjata untuk merongrong siapa saja yang berkilah disini. Entah yang bersenjata demi mengumandangkan keutuhan wilayah RI maupun yang bertahan bagi pendirian Negara West Papua menurut literature sejarah versi masing masing. Jadilah sebutan TPN/OPM versus TNI/Polri baku makan tiap hari yang berdampak pada keresahan bagi penduduk sipil. Papua Penuh Damai justru nyatanya Prajurit Perusak Damai-PAPEDA.
[caption id="attachment_259137" align="alignnone" width="660" caption="Peta Operasi PAPEDA"]
Berbagai Sumber
