Papua Berdarah Demi Jabatan Direktur Freeport serta 100 Hari Jokowi

[caption id="attachment_345435" align="alignnone" width="630" caption="mekanisme pasar sebagai panglima utama dari segala kepentingan di Papua. Mau Jokowi efek tra akan mempan disini. Untuk itu Jokowi Efek hanyalah lips service semata (screenshot kompas dan facebook)"][/caption]

Bikin situasi tra aman supaya tentara hadir jaga perusahaan atau wilayah dimana konflik terus terjadi. Itulah logika kontra intelejend yang sering digunakan penguasa di dunia kemiliteran dunia. Entah Negara berkembang atau makmur, sama kerjanya kayak itu. Lagu lama itu masih dipakai militer Indonesia di Tanah Papua.

Sementara logika kontra kapitalisme dapat dibaca pada kasus air asia. Dimana bos Air asia tak lain petinggi petral di Singapura. Begitu Menhub marah-marah ke pilot dan bekukan rute maskapai ini, Jokowi Lover mendesak menhub untuk turun atau mundur. Lalu, demi keselamatan penerbangan, maskapai dengan penerbangan murah ditiadakan dengan alasan keselamatan. Jadi, di Indonesia ini, ekonomi sebagai pijakan keselamatan manusia. Maka dari itu, gerakan mengatasnamakan rakyat tak semuanya murni tapi membawa kepentingan kapitalisme semata.

[caption id="attachment_345440" align="alignnone" width="630" caption="100 hari Papua Berdarah (screenshot dan foto, kiri: Seorang Warga Papua di Timika berdarah usai di siksa aparat setempat, kanan-menuju 100 hari pemerintahan Jokowi"]

100 hari Papua Berdarah (screenshot dan foto, kiri: Seorang Warga Papua di Timika berdarah usai di siksa aparat setempat, kanan-menuju 100 hari pemerintahan Jokowi

[/caption]

Usai Enarotali berarah, belum juga dituntaskan, Timika kembali jatuh korban. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tabloidjubi, dari lapangan, pada penyisiran yang dilakukan, Selasa (6/1) pasukan gabungan mengamankan sekitar 65 orang dari Kampung Utikini, Distrik Tembagapura dan langsung dibawa turun ke Polres Mimika untuk dimintai keterangan.Daratan pegunungan tengah Papua begitu merah dengan rangkaian tragedy kemanusiaan, lalu hasilnya mantan Wakil Kepala BIN jadi Direktur Freeport. Sungguh kedamaian, ketentraman orang Papua terusik hanya demi jabatan di perusahaan tambang tembaga dan emas dunia.

PT Freeport Indonesia (PTFI) pada hari ini, Kamis, (7/1) , mengumumkan penunjukan Maroef Sjamsuddin sebagai Presiden Direktur menggantikan Rozik B. Soetjipto yang akan pensiun. Demikian informasi yang diterima media setempat, dari Karel Luntungan, selaku Media Relations – Corporate Communications PT Freeport Indonesia., Rabu (7/1) malam via email, sekaligus menjelaskan, bahwa Maroef bergabung di PTFI setelah menyelesaikan karir panjangnya di Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ia adalah purnawirawan Marsekal Muda TNI Angkatan Udara Republik Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) selama periode 2011-2014.

Efek Jokowi Versus Tentara Serta Mekanisme Pasar

Tentara dan Kepala Negara Indonesia sama-sama bercitra di Tanah Papua ditengah mekanisme pasar sebagai pengendali utama disini. Kubu sipil lebih suka presiden ambil kebijakan pengendali namun kubu militer justru lebih massif. Walaupun konstitusi menyebut presiden sebagai panglima tertinggi atas segala angkatan, hal itu tra berlaku di era neoliberal.

“Di sini, peran Joko Widodo dalam meredam konflik di Papua diuji. Kita tunggu saja apakah ”efek Jokowi” benar-benar efektif atau tidak”, demikian copasan dari opini, kompas, yang penulis kutip. Dari perspektif diluar Papua, Jokowi dinilai melayani pemodal dan menyengsarakan rakyat. Kelima, ini yang paling hebat. Jokowi berhasil menempatkan kehidupan rakyat ke tingkat penderitaan yang lebih tinggi.

screenshot sesuai judul

screenshot sesuai judul

“Dengan naiknya harga barang, transportasi, dan tingginya biaya penggunaan energi, rakyat Indonesia benar-benar semakin tercekik. Tak salah jika rakyat harus mengakui. Jokowi berhasil meningkatkan kehidupan rakyat Indonesia. Buktinya kini, rakyat semakin tinggi tingkat kesulitan hidupnya”, demikian kutip dari situs ini.

Daerah Indonesia diluar Tanah Papua mengalami efek ekonomis yang tinggi dari Jokowi Efek. Sementara kami mengalami dua penidasan yang akut. Kekerasan militer plus kebijakan pro mekanisme Freeport yang digalangkan Jokowi. Slogan pembangunan di Papua terbayar dengan penyiksaan dan pembunuhuan warga sipil serta tentara dibekap kendalikan aset kekayaan alam.