Review Sub Bab Buku "Agama Agenda Demokrasi dan Perubahan Sosial"

Adanya politik islam dilihat dari kondisi sosial yang ada dapat terbagi menjadi 2 bentuk yaitu strategi struktural dan strategi kultural. Strategi struktural mengacu pada pencapaian kesuksesan yang dilandasi pada ajaran islmiah. Sedangkan strategi kultural mengacu pada bagaimana penerapan ajaran-ajaran islam dapat berjalan dimasyarakat.

Membicarakan posisi hukum islam yang terletak dalam sistem hukum nasional ini sudah sangatlah jelas yang keduanya harus atau dilihat secara kompleks saling keterkaitan dan seimbang. Sebagaimana yang tertulis dan termaktub dalam politik hukum pemerintah GBHN yang ditetapkan atau dibuat oleh MPR dengan Nomor IV/MPR/1999, yang mana didalamnya menerangkan arah kebijakan hukum juga mengakui dan sangat menghormati hukum agama termasuk hukum islam dalam menata sistem hukum nasional semuanya harus menyeluruh dan terpadu agar semua peraturan perundang-undangan tidak saling bertentangan dengan norma atau aturan agama yang mana sudah dijelaskan diawal tersebut. Jika memang salah satu tidak saling berkaitan atau searah maka sangatlah mungkin menjadikan hukum islam dan hukum nasional saling menjatuhkan.

Hukum islam juga berfungsi sebagai norma hukum yang dapat ditransformasikan juga dalam wujud hukum positif. Hukum islam membantu dalam proses seleksi legislasi nasional, sebab dalam sistem yuridis dan sosiologis hukum islam dijadikan sebagai acuan dalam Pembangunan nasional di Indonesia yang diharapkan dapat menuju kesuksesan dan kemakmuran. Upaya dalam legislasi nasional dapat diwujudkan dengan lebih baiknya nilai-nilai islam yang berkembang dan pemahaman Masyarakat yang mendalam mengenai sistem hukum nasional.

Perkembangan hukum islam dari periode ke periode lebih nyata adanya, hal demikian dapat dilihat dengan sumber daya manusia yang semakin meningkat dan maju, khususnya dalam bidang hukum islam sehingga dapat memberi arahan dan kontribusi yang lebih signifikan.