Show off di era Indonesia Baru

Di pertengahan Agustus ini, Jokowi meminta para pejabat untuk tidak perlu takut mengambil kebijakan untuk mendorong penyerapan APBN. Dan masih di bulan yang sama, terjadi penggebrekan oleh polisi di kantor dirut Pelindo II. Dasarnya? proses pengadaan mobile crane yang diluar prosedur, yaitu penunjukan langsung.

Tindakan diluar prosedur, dengan kata lain, pelanggaran SOP merupakan subjek dari sanksi administratif. Seringkali pelanggaran SOP dapat dimaklumi ketika kita melihat tingkat urgensi yang mendasari pelanggaran tersebut. Bahkan tidak jarang tindakan diluar SOP mendapat penghargaan dan di anggap inovatif. Jika ditemukan indikasi pidana pada pelanggaran tersebut, baru kemudian dilempar ke ranah hukum. Apakah sudah ditemukan pidana ada kasus pengadaan mobile crane ini? Terlalu dini untuk menyimpulkan hal tersebut. Karena itu, bagi saya, tindakan penggebrekan ini ibarat beli lotere. Syukur-syukur jika ditemukan unsur pidana. Lucu, apalagi pengaduan dilakukan oleh serikat pekerja, yang punya konflik kepentingan.

Show Off dan Reward dari masyarakat

Ibarat beli lotere? tidak sepenuhnya benar, karena belum apa-apa, masyarakat sudah memberikan reward pujian kepada polisi dan masyarakat sudah menjatuhkan vonis bersalah kepada dirut Pelindo II. 
Saya melihat tindakan polisi ini sebagai fenomena show off dari pejabat di lingkungan Jokowi. Masing-masing, secara individu, berlomba-lomba ingin menunjukkan kinerja, pamer jago, pamer pandai dan pamer hebat. Kita tentu masih ingat tindakan Rizal Ramli yang sangat memalukan minggu kemarin. Tidak ada yang lebih cocok untuk menggambarkan tindakan tersebut selain pamer.

Kerja tim untuk Indonesia Baru

Pejabat di lingkungan Jokowi, ibarat Ronaldo, memiliki skill personal yang luar biasa. Tetapi untuk memenangkan pertandingan, dalam perekonomian yang kritis sekarang ini, Ronaldo-Ronaldo ini perlu untuk bekerja bersama membentuk tim yang kompak.
Jadi tolonglah, ketika Jokowi meminta pejabat untuk tidak takut mengambil kebijakan, malah seorang pejabat "ditangkap" karena kebijakannya.
Supremasi hukum tentu perlu ditegakkan tanpa kompromi, tetapi para penegak hukum perlu bijaksana dalam tata cara pelaksanaannya. Untuk kasus pengadaan mobile crane ini, semoga polisi memang sudah punya indikasi yang kuat untuk pelanggaran pidana.

Juna